Jalan Nasional lintasi pusat kota se-Jawa Barat bakal diserahkan ke kota/kabupaten

- Redaksi

Jumat, 6 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi kompak perbaiki jalan rusak penyebab kecelakaan - sukabumiheadline.com

Warga Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi kompak perbaiki jalan rusak penyebab kecelakaan - sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Warga Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kompak memperbaiki Jalan Nasional rusak yang sudah menelan korban jiwa secara swadaya, Jumat (23/1/2026) lalu.

Warga bahkan tidak mempedulikan status jalan tersebut yang merupakan Jalan Nasional. Mereka kompak mengumpulkan iuran, karena banyak pengendara mengalami kecelakaan di Jalan Kidang Kencana, ruas Palabuhanratu-Cisolok tersebut. Baca selengkapnya: Tak peduli status jalan rusak penyebab kecelakaan, warga Sukabumi kompak perbaiki

Tukar guling kewenangan 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kekinian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mendorong langkah strategis berupa tukar guling kewenangan antara daerah dan pusat demi penataan infrastruktur yang lebih adil dan efektif.

Dedi menilai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini memikul beban terlalu berat karena harus mengelola jalan nasional yang tersebar hingga ke pusat-pusat kota. Padahal, menurutnya, jalan-jalan tersebut lebih relevan jika dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

“Seluruh jalan nasional yang lewat pusat kota bisa diserahkan ke provinsi atau kabupaten/kota,” kata Dedi di Instagram pribadinya, dikutip Jumat (6/2/2026).

Sebagai kompensasi, anggaran pemeliharaan jalan nasional yang sebelumnya digunakan di kawasan perkotaan diusulkan difokuskan penuh untuk pembangunan Jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.

Dedi menegaskan Pantura digunakan oleh kendaraan besar lintas provinsi yang tidak menyumbang pajak kendaraan ke Jawa Barat, namun justru membebani infrastruktur daerah.

Selain sektor jalan, Dedi juga mendorong tukar guling aset bandara antara Kertajati dan Husein Sastranegara. Saat ini, Pemprov Jabar masih menunggu pembahasan lintas kementerian terkait status kedua bandara tersebut.

“Ini soal keadilan, efektivitas, dan keberpihakan pada masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.

Berita Terkait

Bayar pajak kendaraan masih harus ada KTP, KDM nonaktifkan Kepala Samsat Bandung
KDM: Bangun trotoar estetik di Jabar, istilah shelter ganti “pangiuhan”
Angkot di Sukabumi diliburkan Pemprov, dapat kompensasi Rp200 ribu
1 Tahun Dedi-Erwan: Tingkat kepuasan kinerja KDM sangat tinggi, terendah di Sukabumi
KDM akan hitung ulang dampak penggunaan material tambang untuk Tol Bocimi
Direktur RSUD Jampang Kulon Sukabumi: Dokter spesialis suka kabur
Helikopter dokter dan pasien, RSUD Jampang Kulon Sukabumi akan dilengkapi helipad
KDM: Lebaran opang, becak, angkot libur dua pekan

Berita Terkait

Rabu, 8 April 2026 - 18:10 WIB

Bayar pajak kendaraan masih harus ada KTP, KDM nonaktifkan Kepala Samsat Bandung

Selasa, 31 Maret 2026 - 03:25 WIB

KDM: Bangun trotoar estetik di Jabar, istilah shelter ganti “pangiuhan”

Minggu, 22 Maret 2026 - 11:30 WIB

Angkot di Sukabumi diliburkan Pemprov, dapat kompensasi Rp200 ribu

Senin, 9 Maret 2026 - 03:24 WIB

1 Tahun Dedi-Erwan: Tingkat kepuasan kinerja KDM sangat tinggi, terendah di Sukabumi

Selasa, 3 Maret 2026 - 21:39 WIB

KDM akan hitung ulang dampak penggunaan material tambang untuk Tol Bocimi

Berita Terbaru

Honda HRD 125 - Honda

Otomotif

Ini spesifikasi Honda HRD 125, skutik petualang seharga Beat

Selasa, 7 Apr 2026 - 04:30 WIB