Jokowi Larang Menteri Bicara Tiga Periode Belum Tentu Benar

- Redaksi

Minggu, 10 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Joko Widodo. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Joko Widodo. l Ilustrasi: Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang para menteri berbicara penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden belum tentu benar. Hal itu dikemukakan Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra. Pasalnya, ia menilai, Jokowi tidak tegas menolak masa jabatannya diperpanjang.

“Hati-hati dengan pernyataan Presiden Jokowi belum tentu itu benar,” ujar Azyumardi dalam diskusi daring bertajuk Politisasi Desa Dalam Perspektif Etika Pemerintahan, seperti diberitakan republika.co.id, Sabtu (9/4/2022).

Karenanya, ia meminta publik harus mengantisipasi manuver-manuver yang dilakukan elite penguasa. Beberapa waktu lalu pun, setelah Jokowi menyatakan taat, tunduk, dan patuh terhadap konstitusi, manuver politik terus terjadi, seperti muncul dukungan Jokowi tiga periode dalam acara Silaturahmi Nasional Kepala Desa di Istora Senayan Jakarta, Selasa (29/3/2022).

Azyumardi menilai, dukungan para kepala desa kepada Jokowi itu jelas merupakan bentuk politisasi. Hal itu juga melanggar fatsun politik karena mencuri start kampanye sekaligus melanggar perundang-undangan.

Kembali pada pernyataan Jokowi, Azyumardi berpendapat, larangan kepada menteri itu pun hanya soal berbicara penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden di depan publik.

Baca Juga :  Puan Ngos-ngosan, Hasil Survei Capres 2024 Terbaru Versi Charta Politika dan SMRC

Dia tak tahu apa dan bagaimana yang terjadi di belakang atau di bawah tanah, karena Jokowi tak melarang menteri untuk berhenti melakukan manuver politik.

“Apalagi misalnya, Presiden Jokowi juga tidak mengatakan bahwa dia tidak bersedia diperpanjang jabatannya, bahwa dia tidak bersedia untuk ketiga kalinya karena itu tidak sesuai dengan konstitusi. Presiden Jokowi juga tidak menegaskan bahwa dia menolak amendemen Undang-Undang Dasar 1945 hanya untuk memperpanjang masa jabatan untuk yang ketiga kali, kan enggak pernah dia mengatakan begitu,” tutur dia.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi meminta semua menteri berhenti bicara penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu disampaikannya di hadapan seluruh menteri dan pimpinan lembaga negara.

Berita Terkait

KPU bikin aturan rahasiakan data Capres-Cawapres, termasuk ijazah
Kisah hidup, harta dan kontoversi Budi Arie, loyalis Jokowi dipecat Prabowo dari Menkop
Prabowo reshuffle kabinet, ini daftar 5 menteri dipecat
Beda dengan PAN dan Nasdem, PDIP hanya minta maaf ulah Deddy Sitorus-Sadarestuwati
Matematikanya ngawur, Golkar nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI
Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan dari DPR RI
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dipecat dari DPR RI
Ahmad Sahroni dipecat usai viral respons kritik bubarkan DPR

Berita Terkait

Senin, 15 September 2025 - 19:42 WIB

KPU bikin aturan rahasiakan data Capres-Cawapres, termasuk ijazah

Rabu, 10 September 2025 - 00:49 WIB

Kisah hidup, harta dan kontoversi Budi Arie, loyalis Jokowi dipecat Prabowo dari Menkop

Senin, 8 September 2025 - 20:13 WIB

Prabowo reshuffle kabinet, ini daftar 5 menteri dipecat

Senin, 1 September 2025 - 15:07 WIB

Beda dengan PAN dan Nasdem, PDIP hanya minta maaf ulah Deddy Sitorus-Sadarestuwati

Minggu, 31 Agustus 2025 - 18:41 WIB

Matematikanya ngawur, Golkar nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI

Berita Terbaru