SUKABUMIHEADLINE.com l Penunjukan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional dinilai Partai Demokrat sebagai ironi dalam sandiwara perpolitikan nasional.
“Meskipun keputusan tersebut memang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Penunjukan LBP ini jika dilakukan di kala situasi sedang normal tentu biasa saja, akan dihormati,” ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, diberitakan sindonews.com, Ahad (10/4/2022).
Situasi sekarang gaduh, kata Kamhar, akibat agenda penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Publik membaca Luhut adalah aktor intelektual berkembangnya isu bahkan gerakan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Karenanya, ia menyebut masih terekam kuat dalam memori publik, salah satu sumber kegaduhan adalah adanya klaim big data 110 juta orang di medsos yang menghendaki penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden oleh LBP.
“Belum usai dan terklarifikasi polemik ini, kembali LBP terbaca publik berada di belakang organisasi tak berbadan hukum APDESI abal-abal yang menyuarakan dan berencana deklarasi pasca lebaran untuk presiden tiga periode,” ungkap Kamhar.
Kamhar menyatakan, hal itu tak hanya inkonstitusional dan mempertontonkan arogansi kekuasaan, LBP oleh elite parpol penguasa disebut sebagai prime minister (perdana menteri).
“Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana tersebut di depan publik,” jelas dia.
Untuk itu, menurut Kamhar, penunjukan LBP, menjadikan marah-marah Jokowi dalam sidang kabinet seperti hanya sandiwara tak lucu. “Mungkin Presiden gak mikir jika itu mendegradasi kewibawaannya,” tutur Kamhar.
