Jokowi Marah-marah Tapi Beri Luhut Jabatan Baru Disindir Demokrat

- Redaksi

Selasa, 12 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Penunjukan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional dinilai Partai Demokrat sebagai ironi dalam sandiwara perpolitikan nasional.

“Meskipun keputusan tersebut memang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden. Penunjukan LBP ini jika dilakukan di kala situasi sedang normal tentu biasa saja, akan dihormati,” ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, diberitakan sindonews.com, Ahad (10/4/2022).

Situasi sekarang gaduh, kata Kamhar, akibat agenda penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Publik membaca Luhut adalah aktor intelektual berkembangnya isu bahkan gerakan tersebut.

Karenanya, ia menyebut masih terekam kuat dalam memori publik, salah satu sumber kegaduhan adalah adanya klaim big data 110 juta orang di medsos yang menghendaki penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan presiden oleh LBP.

“Belum usai dan terklarifikasi polemik ini, kembali LBP terbaca publik berada di belakang organisasi tak berbadan hukum APDESI abal-abal yang menyuarakan dan berencana deklarasi pasca lebaran untuk presiden tiga periode,” ungkap Kamhar.

Baca Juga :  Sepi? KCIC Banting Harga Tiket Kereta Cepat, Luhut Jamin Proyek ke Surabaya Lebih Murah

Kamhar menyatakan, hal itu tak hanya inkonstitusional dan mempertontonkan arogansi kekuasaan, LBP oleh elite parpol penguasa disebut sebagai prime minister (perdana menteri).

“Pengangkatan LBP ini membuat publik mempertanyakan sikap presiden yang beberapa waktu lalu mempertontonkan kemarahan terhadap pembantu-pembantunya yang berada di balik wacana tersebut di depan publik,” jelas dia.

Untuk itu, menurut Kamhar, penunjukan LBP, menjadikan marah-marah Jokowi dalam sidang kabinet seperti hanya sandiwara tak lucu. “Mungkin Presiden gak mikir jika itu mendegradasi kewibawaannya,” tutur Kamhar.

Berita Terkait

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi
Kemendagri beri peluang Jawa Barat dipecah 5 provinsi, ini daftarnya
Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara
Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye
Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan
Singgung Sukabumi, alasan KDM cuek bencana di Purwakarta: Bupatina geus alus
Warga Pajampangan dimanja KDM, ini program 2026 di selatan Sukabumi
Agar tak sok jago, Komisi III DPR RI: Seragam ormas tak boleh loreng

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 08:00 WIB

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi

Rabu, 25 Juni 2025 - 11:29 WIB

Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara

Jumat, 20 Juni 2025 - 19:29 WIB

Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye

Kamis, 19 Juni 2025 - 16:56 WIB

Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan

Kamis, 19 Juni 2025 - 12:47 WIB

Singgung Sukabumi, alasan KDM cuek bencana di Purwakarta: Bupatina geus alus

Berita Terbaru

Internasional

Hasil perang 12 hari vs Iran, ekonomi Israel ambruk

Kamis, 26 Jun 2025 - 13:00 WIB