Jokowi Minta Kader Demokrat Hormati Panggilan KPK

- Redaksi

Selasa, 27 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Joko Widodo. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Joko Widodo. l Ilustrasi: Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Presiden Joko Widodo atau Jokowi ikut merespons singkat kasus gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe. Ia meminta semua pihak, termasuk Gubernur Papua, itu untuk menghormati proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Semua sama di mata hukum, dan saya sudah sampaikan agar semuanya menghormati panggilan KPK dan hormati proses hukum yang ada di KPK, semuanya,” kata Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara, Halim Perdanakusuma, Senin (26/9/2022).

KPK sendiri telah menetapkan Lukas sebagai tersangka kasus gratifikasi Rp1 miliar. Namun, KPK menyatakan kasus ini hanya pintu masuk untuk kasus korupsi lain yang diduga dilakukan oleh Lukas.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah membuat 12 hasil analisis tentang transaksi mencurigakan yang dilakukan Lukas yang diduga mengelola duit ratusan miliar Rupiah.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan lembaganya telah memblokir sejumlah rekening Lukas dan keluarganya. Total transaksi dalam rekening itu disebut mencapai Rp71 miliar. Pemblokiran dilakukan karena Lukas dan keluarganya disebut tak bisa mempertanggungjawabkan asal-usul dana tersebut.

PPATK, menurut dia, menemukan transaksi keuangan mencurigakan yang diduga dilakukan Lukas di kasino. Dia mengatakan jumlah transaksi judi oleh politikus Partai Demokrat itu mencapai Rp560 miliar. Kasino itu disebut berada di dua negara. Salah satunya, Singapura.

Ivan juga menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan laporan analisa transaksi keuangan Lukas Enembe itu ke KPK.

Belakangan, Lukas meminta Presiden Jokowi untuk mengizinkan dirinya berobat ke Singapura. Permintaan itu disampaikannya melalui kuasa hukumnya.

“Saya atas nama tim hukum gubernur meminta agar Presiden Jokowi memberikan izin beliau berobat ke luar negeri,” kata kuasa hukum Lukas, Stefanus Roy Rening saat menyambangi Gedung KPK, Jumat (23/9/2022).

Roy mengklaim dokter Lukas di Singapura meminta kliennya untuk segera berobat agar kondisinya tidak memburuk. Dia meyakini Jokowi akan memberikan izin itu. “Bapak Jokowi pasti punya hati yang baik,” kata dia.

Sebelumnya Roy sempat menyatakan bahwa Lukas sudah mengantongi izin dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk berobat ke Singapura. Akan tetapi, Gubernur Papua dua periode itu batal terbang ke Negeri Singa karena dicekal oleh KPK.

Berita Terkait

Sidang MPR 9 Desember tidak sah, wapres terpilih bisa dibatalkan PTUN
Yusril: Penyadapan oleh Listyo Sigit cs terkait dugaan makar semakin nyata
Putusan lengkap hakim PTUN batalkan SK Bupati Sukabumi pecat Kades Babakanjaya
UU Pemilu digugat lagi, Gen Z berpeluang jadi Presiden RI
PBNU desak negara hadir cegah gerakan dan propaganda LGBTQ
Diringkus di Ciracap Sukabumi, 2 pelaku curanmor tak berkutik
Mabes Polri ungkap peran jenderal polisi TK di kasus penyadapan ilegal HP presiden
Mengenal Polisi Peduli Pengagguran: Sejarah, tujuan dan pelaksanaan Poliran

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 01:00 WIB

Sidang MPR 9 Desember tidak sah, wapres terpilih bisa dibatalkan PTUN

Jumat, 20 November 2026 - 19:29 WIB

Yusril: Penyadapan oleh Listyo Sigit cs terkait dugaan makar semakin nyata

Kamis, 19 November 2026 - 00:01 WIB

Putusan lengkap hakim PTUN batalkan SK Bupati Sukabumi pecat Kades Babakanjaya

Rabu, 18 November 2026 - 16:05 WIB

UU Pemilu digugat lagi, Gen Z berpeluang jadi Presiden RI

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

PBNU desak negara hadir cegah gerakan dan propaganda LGBTQ

Berita Terbaru

Suzuki SUI 125 tampil retro performa modern, harga terjangkau - Suzuki

Otomotif

Suzuki SUI 125 tampil retro performa modern, harga terjangkau

Sabtu, 21 Nov 2026 - 18:00 WIB