sukabumiheadline.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat berupaya ingin mengambilalih kursi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) dari Megawati Soekarnoputri. Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
Hasto mengungkap hal itu ketika menjadi narasumber dalam diskusi bedah buku berjudul “NU, PNI, dan Kekerasan Pemilu 1971” karya Ken Ward (1972) di Jakarta, Selasa (2/4/2024).
Menurut Hasto, peristiwa tersebut terjadi jauh sebelum Pemilu 2024 digelar. “Rencana pengambilalihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi, jauh sebelum pemilu, beberapa bulan, antara lima-enam bulan. Ada seorang menteri power full,” kata Hasto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hasto mengatakan dalam kabinet Jokowi, ada menteri power full dan menteri superpower full. Namun, yang mendapat tugas untuk menjembatani pengambilalihan kursi Ketum PDIP ialah menteri power full.
“Supaya enggak salah, ini ditugaskan untuk bertemu Ryaas Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Ryaas Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega, agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Jadi, dalam rangka kendaraan politik. Untuk 21 tahun ke depan,” kata Hasto.
Menurut Hasto, upaya-upaya yang dilakukan Jokowi perlu diwaspadai semua pihak, tidak hanya PDIP. Upaya tersebut juga dinilai Hasto sebagai cara Jokowi untuk mempertahankan kekuasaannya.
Melihat upaya tersebut, Hasto menjadi teringat akan sosok Presiden Kedua RI Soeharto yang juga dinilai ingin mempertahankan kekuasaan.
“Nah ini harus kita lihat, mewaspadai bahwa ketika berbagai saripati kecurangan pemilu 1971, yang menurut saya 1971 saja enggak cukup, ditambah 2009, menghasilkan 2024 kendaraan politiknya sama,” pungkas Hasto.
