Komisi IV DPR RI Optimis Pertanian Indonesia Bisa Maju

- Redaksi

Sabtu, 31 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SUMIHEADLINES.com – Legislator senior di Komisi IV DPR RI, Dr H Andi Akmal Pasluddin semakin yakin sektor pertanian Indonesia bakal lebih maju lagi manakala Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menahan sedemikian rupa import produk pertanian yang diiringi dengan usaha peningkatan kapasitas produk pertanian yang dapat dihasilkan dari dalam negeri.

“Semakin kecil nilai importasi kita di bidang pangan ini, akan semakin besar peluang kemajuan sektor pertanian,” kata Akmal dalam keterangan persnya yang dilansir di dpr.do.id, Jumat (30/7/2021).

Akmal optimis, para akademisi senior dan beberapa kalangan termasuk mantan pejabat di era pemerintahan sebelumnya telah mengkampanyekan stabilitas sektor pertanian, termasuk di masa pandemi seperti ini.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Baru-baru ini, untuk sektor pertanian, saya mendapati catatan BPS berupa nilai ekspor sektor pertanian pada bulan Juni 2021 mengalami kenaikan, yakni sebesar 33,04 persen (M-to-M) atau sebesar 15,19 secara (YoY),” terangnya.

Kenaikan terjadi setelah komoditas tanaman obat, aromatik, rempah, kopi dan sarang burung walet meberi andil besar di dalam ekspor selama Juni 2021. “Tren ini diharapkan terus bertahan bahkan terus naik di bulan selanjutnya,” tutur Andi Akmal dikutip dari beritalima.com.

Akmal menegaskan, pemerintah jangan lagi menjalankan impor. Menurutnya, selama kebijakan importasi terlalu mudah hingga terjadi berbagai polemik antar lembaga negara berkaitan dengan impor pangan.

“Akan sulit negara ini mewujudkan ketahanan pangan dengan adanya kemudahan impor komoditas pertanian. Bahkan ujungnya, impor pangan hanya akan menyengsarakan petani. Alasan stok kurang, ini kan sudah kejadian berulang dari tahun ke tahun. Perbaiki dong kapasitas produksi, Kan sudah ada pengalaman tahun-tahun sebelumnya,”ujar Andi Akmal dikutip dari beritalima.com.

Berdasarkan informasi yang ia dapat, rincian penyaluran KUR pertanian pangan antara lain subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp9,50 triliun pertanian pada Rp7,80 triliun, perkebunan tanaman lainnya dan kehutanan Rp5,50 triliun, pertanian holtikultura dan lainnya sebesar Rp5,20 triliun.

“Tahun 2022, pemerintah perlu mengembalikan APBN sektor pertanian pangan seperti tahun 2018 yang di atas Rp30 triliun. Jika kinerja dilakukan secara efektif efesien dengan meminimalisir penyimpangan, kedepannya sangat potensial Negara Indonesia Berdaulat akan pangan yang mampu memenuhi kebutuhannya dari dalam negeri,” tutup Andi Akmal dikutip dari fajar.co.id.

Berita Terkait

Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana
Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive
Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran
8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia
Probowo punya 14 hari siapkan 2 cawapres, dokumen pengganti Gibran akan diperiksa
Ini alasan politikus PKS asal Sukabumi tolak tanda tangan HMP polemik ijazah Gibran
Soal ijazah Gibran mau ke PTUN dinilai Yusril percuma: Prabowo harus ajukan 2 cawapres ke MPR
Polemik ijazah Gibran: Hampir semua fraksi DPR setuju gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 15:08 WIB

Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana

Senin, 16 November 2026 - 11:00 WIB

Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive

Senin, 16 November 2026 - 00:06 WIB

Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran

Jumat, 13 November 2026 - 19:40 WIB

8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia

Jumat, 13 November 2026 - 11:11 WIB

Probowo punya 14 hari siapkan 2 cawapres, dokumen pengganti Gibran akan diperiksa

Berita Terbaru

Ilustrasi bupati dan wali kota - sukabumiheadline.com

Politik

Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive

Senin, 16 Nov 2026 - 11:00 WIB