SUMIHEADLINES.com – Legislator senior di Komisi IV DPR RI, Dr H Andi Akmal Pasluddin semakin yakin sektor pertanian Indonesia bakal lebih maju lagi manakala Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menahan sedemikian rupa import produk pertanian yang diiringi dengan usaha peningkatan kapasitas produk pertanian yang dapat dihasilkan dari dalam negeri.
“Semakin kecil nilai importasi kita di bidang pangan ini, akan semakin besar peluang kemajuan sektor pertanian,” kata Akmal dalam keterangan persnya yang dilansir di dpr.do.id, Jumat (30/7/2021).
Akmal optimis, para akademisi senior dan beberapa kalangan termasuk mantan pejabat di era pemerintahan sebelumnya telah mengkampanyekan stabilitas sektor pertanian, termasuk di masa pandemi seperti ini.
“Baru-baru ini, untuk sektor pertanian, saya mendapati catatan BPS berupa nilai ekspor sektor pertanian pada bulan Juni 2021 mengalami kenaikan, yakni sebesar 33,04 persen (M-to-M) atau sebesar 15,19 secara (YoY),” terangnya.
Kenaikan terjadi setelah komoditas tanaman obat, aromatik, rempah, kopi dan sarang burung walet meberi andil besar di dalam ekspor selama Juni 2021. “Tren ini diharapkan terus bertahan bahkan terus naik di bulan selanjutnya,” tutur Andi Akmal dikutip dari beritalima.com.
Akmal menegaskan, pemerintah jangan lagi menjalankan impor. Menurutnya, selama kebijakan importasi terlalu mudah hingga terjadi berbagai polemik antar lembaga negara berkaitan dengan impor pangan.
“Akan sulit negara ini mewujudkan ketahanan pangan dengan adanya kemudahan impor komoditas pertanian. Bahkan ujungnya, impor pangan hanya akan menyengsarakan petani. Alasan stok kurang, ini kan sudah kejadian berulang dari tahun ke tahun. Perbaiki dong kapasitas produksi, Kan sudah ada pengalaman tahun-tahun sebelumnya,”ujar Andi Akmal dikutip dari beritalima.com.
Berdasarkan informasi yang ia dapat, rincian penyaluran KUR pertanian pangan antara lain subsektor perkebunan kelapa sawit sebesar Rp9,50 triliun pertanian pada Rp7,80 triliun, perkebunan tanaman lainnya dan kehutanan Rp5,50 triliun, pertanian holtikultura dan lainnya sebesar Rp5,20 triliun.
“Tahun 2022, pemerintah perlu mengembalikan APBN sektor pertanian pangan seperti tahun 2018 yang di atas Rp30 triliun. Jika kinerja dilakukan secara efektif efesien dengan meminimalisir penyimpangan, kedepannya sangat potensial Negara Indonesia Berdaulat akan pangan yang mampu memenuhi kebutuhannya dari dalam negeri,” tutup Andi Akmal dikutip dari fajar.co.id.
