sukabumiheadline.com – Politikus Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, pemerintahan era Presiden Prabowo Subianto jauh lebih demokratis daripada pemerintah yang sebelumnya. Ia beralasan, pemerintahan Prabowo tidak terlalu menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan.
“Kalau kita lihat corak ya kan ya, pemerintahan Pak Prabowo saat ini dengan sebelumnya, mohon maaf, sekarang jauh lebih demokratis,” kata Ketua Komisi III DPR RI itu dalam rapat Komisi III DPR bersama advokat terkait RUU Perampasan Aset, dikutip dari TVR Parlemen, Rabu (9/9/2026).
“Gejala menjadikan hukum sebagai alat kekuasaan menurut saya sekarang jauh lebih ringan daripada pemerintahan sebelumnya,” lanjut Habiburokhman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Habiburokhman juga mengaku dirinya pernah merasakan menjadi oposisi sebelum bergabung ke pemerintahan. Ia mengaku sangat sakit ketika melihat penguasa menjadikan hukum sebagai alat politik. Karenanya, ia khawatir suatu saat nanti setelah RUU Perampasan Aset disahkan, akan disalahgunakan kekuasaan.
“Saya pernah di oposisi juga sebelum saya di pemerintahan, pendukung partai pemerintah. Sakit sekali rasanya ketika hukum jadi alat politik, alat kekuasaan. Bagaimana kelak ketika kita tidak di kekuasaan, undang-undang ini digunakan oleh orang yang berkuasa untuk alat kekuasaannya? Itulah yang selalu kami pikirkan,” kata dia.
Habiburokhman menyebut, DPR selalu berpikir bagaimana cara RUU Perampasan Aset tidak dijadikan alat abuse of power.
“Harus berpikir kita jangan di posisi sekarang pemegang kekuasaan. Harus berpikir kita ada di posisi rakyat biasa yang lemah, ada di oposisi mungkin yang berseberangan,” pinta dia.
