Komnas HAM desak polisi lepas ratusan demonstran yang ditangkap

- Redaksi

Jumat, 23 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Massa aksi menolak revisi UU Pilkada, dan UU TNI dan Polri - Istimewa

Massa aksi menolak revisi UU Pilkada, dan UU TNI dan Polri - Istimewa

sukabumiheadline.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyesalkan adanya penangkapan terhadap 159 demonstran dalam aksi tolak RUU Pilkada di depan DPR, Jakarta, Kamis (22/8).

Karena itu, Komnas HAM meminta Polda Metro Jaya segera melepas para demonstran.

“Komnas HAM mendorong agar aparat penegak hukum segera membebaskan seluruh peserta unjuk rasa yang ditangkap dan ditahan dalam aksi unjuk rasa hari ini,” kata Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah dalam keterangan tertulis.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tak hanya itu, Komnas HAM juga menyesalkan pembubaran secara paksa aksi unjuk rasa yang terjadi di depan Gedung DPR oleh aparat penegak hukum. Anis mengatakan, demonstrasi adalah hak untuk bersuara dan berpendapat.

“Keterlibatan TNI yang terindikasi penggunaan kekuatan yang berlebihan, yang semestinya mengedepankan pendekatan humanis,” ucap Anis.

Selanjutnya Komnas HAM mendorong agar penyelenggara negara dan aparat penegak hukum memastikan kondusivitas aksi unjuk rasa yang akan berlangsung beberapa hari ke depan.

Anies menyebut hal ini perlu dilakukan atas dasar penghormatan dan perlindungan kebebasan berpendapat.

“Dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Anis.

Aksi demonstrasi besar-besaran ini digelar buntut sikap pemerintah dan DPR yang menyetujui revisi UU Pilkada Nomor 10/2016. Rapat pembahasan itu hanya berlangsung selama tujuh jam pada Rabu (21/8/2024).

Peserta aksi datang dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, aktivis, masyarakat sipil, buruh, hingga seniman. Sementara, PDIP menjadi satu-satunya fraksi di DPR yang menolak revisi UU Pilkada itu.

Materi yang disepakati dalam pembahasan itu justru bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan penghitungan syarat usia pasangan calon kepala daerah.

Pada Kamis ini, DPR sedianya mengagendakan rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada. Namun, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad akhirnya menyatakan pengesahan RUU Pilkada dibatalkan.

Berita Terkait

Istana bantah pernyataan Gibran Soal Prabowo sarankan fight di PTUN
Gibran mau mundur dari Wapres, Prabowo tidak menolak
Izin perumahan di Jawa Barat bakal ditata ulang sesuai risiko bencana dan tata ruang
Penasihat Presiden Prabowo mengaku jadi korban penyadapan Listyo Sigit cs: Saya Nomor 42
Nomor 44 asal Sukabumi, ini daftar Brigjen Polisi kena rotasi Kapolri November 2026
Ini daftar 11 jenderal polisi diduga terlibat skandal sadap HP Presiden Prabowo
Jabatan Ade Ary Syam Indradi, jenderal asal Sukabumi dimutasi usai penyadapan HP Prabowo
Kecam penyadapan HP Prabowo oleh Listyo Sigit cs, AHY: Bongkar siapa yang perintah!

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 12:51 WIB

Istana bantah pernyataan Gibran Soal Prabowo sarankan fight di PTUN

Selasa, 10 November 2026 - 16:43 WIB

Gibran mau mundur dari Wapres, Prabowo tidak menolak

Senin, 9 November 2026 - 12:00 WIB

Izin perumahan di Jawa Barat bakal ditata ulang sesuai risiko bencana dan tata ruang

Minggu, 8 November 2026 - 05:19 WIB

Penasihat Presiden Prabowo mengaku jadi korban penyadapan Listyo Sigit cs: Saya Nomor 42

Sabtu, 7 November 2026 - 14:24 WIB

Nomor 44 asal Sukabumi, ini daftar Brigjen Polisi kena rotasi Kapolri November 2026

Berita Terbaru

Rokok elektrik atau vape - sukabumiheadline.com

Hikmah

Fatwa MUI: Vape haram!

Rabu, 11 Nov 2026 - 09:00 WIB