KPU akan Kurangi Honor KPPS pada Pemilu 2024

- Redaksi

Senin, 14 Maret 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Petugas KPPS Pemilu. l Fery Heryadi

Petugas KPPS Pemilu. l Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kemungkinan akan mengurangi anggaran untuk honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menjadi berkisar Rp1 juta. Hal itu dilakukan KPU sebagai efisiensi anggaran Pemilu 2024 secara internal.

Sebelumnya, KPU mengajukan usulan besaran honor KPPS pada Pemilu 2024 sebesar Rp1,5 juta per bulan, dari total anggaran pemilu Rp76,6 triliun. Angka tersebut turun dari usulan sebelumnya sebesar Rp2,5 juta, dari total anggaran pemilu mencapai Rp86 triliun.

Namun, disebut KPU, usulan besaran honor penyelenggara ad hoc ini sebenarnya meningkat dari pemilihan sebelumnya. Pada Pilkada 2020, upah KPPS Rp850.000 per bulan dan pada Pemilu 2019 lalu, honor KPPS Rp550.000.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Kalau 2019 kemarin kan honor KPPS itu ratusan ribu. Nah kita usulkan karena situasi mereka, Rp2,5 juta awalnya, cuma karena harus efisiensi dari Rp86 triliun dikurangi jadi Rp1,5 juta. Kalau memang dikurangi lagi jadi Rp1 juta masih memungkinkan sih per bulan itu,” ujar Sekretaris Jenderal KPU RI Bernad Dermawan seperti diberitakan republika.co.id, Ahad (13/3/2022).

Adapun usulan kenaikan besaran honor petugas ad hoc ini didasarkan pada ketidakseimbangan antara beban kerja dan upah diterima.

Selain itu, KPU berharap dapat menarik minat masyarakat untuk berkontribusi dan berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu yang berdampak pada kualitas dan kuantitas calon badan ad hoc.

Tak hanya itu, KPU juga akan menyisir sarana prasarana yang tersedia di setiap daerah, seperti ketersediaan gudang yang dibutuhkan untuk penyimpanan logistik pemilu.

“Mana yang benar-benar parah, tapi dibantu dengan pemda (pemerintah daerah). Misal, pemda bisa meminjamkan. Gudang kan aset di pemda banyak juga,” jelas Bernad.

Berita Terkait

Membanding kriteria cawapres versi NU dan Muhammadiyah pengganti Gibran
Skandal hubungan sesama jenis, Bahor DPRD Kabupaten Sukabumi ungkap boroknya
Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana
Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive
Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran
8 nama cawapres pengganti Gibran diungkap petinggi Golkar, ada Bahlil Lahadalia
Probowo punya 14 hari siapkan 2 cawapres, dokumen pengganti Gibran akan diperiksa
Ini alasan politikus PKS asal Sukabumi tolak tanda tangan HMP polemik ijazah Gibran

Berita Terkait

Minggu, 22 November 2026 - 18:28 WIB

Membanding kriteria cawapres versi NU dan Muhammadiyah pengganti Gibran

Rabu, 18 November 2026 - 14:11 WIB

Skandal hubungan sesama jenis, Bahor DPRD Kabupaten Sukabumi ungkap boroknya

Senin, 16 November 2026 - 15:08 WIB

Rumor jadi pengganti Gibran, KDM jelaskan soal kehadirannya di istana

Senin, 16 November 2026 - 11:00 WIB

Ketua KPK usul Pilkada model single chief executive

Senin, 16 November 2026 - 00:06 WIB

Profil, pendidikan dan harta Sufmi Dasco Ahmad: Calon kuat pengganti Gibran

Berita Terbaru

Mariano Peralta - Ilustrasi sukabumiheadline.com

Venue

Persib kalahkan Bali United 2-1, Peralta kartu merah

Minggu, 22 Nov 2026 - 21:01 WIB

Cipeundeuy, Kebonmanggu, Gunungguruh, Sukabumi, kampung indah di tengah sawah - Willie Dt

Kultur

Cipeundeuy Sukabumi, kampung indah di tengah sawah

Minggu, 22 Nov 2026 - 20:10 WIB

Ilustrasi prakiraan cuaca - sukabumiheadline.com

Sains

Prakiraan cuaca Sukabumi 23-30 November

Minggu, 22 Nov 2026 - 16:14 WIB