22 C
Sukabumi
Sabtu, April 20, 2024

Paman Anwar Usman langgar etik lagi, MKMK kembali beri sanksi

sukabumiheadline.com - Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK)...

Sah, masa jabatan kades kini jadi 8 tahun per periode, Dana Desa ditambah

sukabumiheadline.com - DPR RI secara resmi telah...

Desain Ala Skuter Retro, Intip Spesifikasi dan Harga Suzuki Saluto 125

sukabumiheadline.com l Di belahan dunia lain, Suzuki...

Kronologi Israel Akui Negara Palestina

InternasionalKronologi Israel Akui Negara Palestina

SUKABUMIHEADLINE.com l Israel disebut mengakui negara Palestina. Bagaimana kronologinya?

Ini seiring dijadikannya “solusi dua negara” untuk perdamaian wilayah tersebut. Hal itu pertama kali terungkap dari mulut Perdana Menteri Israel Yair Lapid.

Ia mengutarakannya saat berpidato di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 22 September. Diberitakan Xinhua, Kamis (29/9/2022), ia menekankan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik tak berujung Israel dan Palestina.

“Sebagian besar orang Israel mendukung visi solusi dua negara,” katanya kala itu.

Pernyataan Lapid tersebut, adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun seorang pemimpin Israel secara terbuka menyatakan dukungan untuk solusi itu. Langkah tersebut memungkinkan munculnya sebuah negara Palestina merdeka dengan negara Israel sebagai tetangganya.

Sementara, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam kesempatan yang sama menyambut positif Lapid. Ia meminta keduanya duduk di meja perundingan.

“Ujian nyata dari keseriusan dan kredibilitas posisi ini adalah pemerintah Israel duduk di meja perundingan segera untuk menerapkan solusi dua negara,” katanya.

Namun sikap ini ternyata mendapat tanggapan sinis pengamat Palestina. Sebagian besar analis politik Palestina mengatakan bahwa mereka tidak yakin dengan pidato Lapid.

Para pengamat meyakini hal Itu hanyalah aksi politik untuk memikat pemilih Israel-Arab dalam pemilihan umum. Rencananya pemilu dijadwalkan pada 1 November.

“Tidak serius dan tidak menawarkan apa-apa,” kata seorang profesor ilmu politik di Universitas Al-Quds, Ahmad Rafiq Awwad.

“Lapid membutuhkan suara dari Israel-Arab dan dukungan dari partai-partai kiri untuk menang dalam pemilihan berikutnya, sehingga pemimpin Israel mengambil PBB sebagai kesempatan untuk mempromosikan kampanyenya,” tambahnya.

Pemilihan November sendiri kemungkinan akan menjadi duel antara Lapid dan Benjamin Netanyahu, yang rempat menjadi PM 1996 hingga 1999 dan 2009 hingga 2021.

Netanyahu sendiri mengomentari pernyataan Lapid dengan amarah. Di mana, dalam pesan video berapi-api, ia mengatakan bahwa PM saat ini “menempatkan orang-orang Palestina kembali ke pusat panggung internasional dan mengirim Israel kembali ke lubang”.

Padahal, jika ditarik ke belakang, Netanyahu juga pernah menyerukan solusi dua negara di PBB pada tahun 2016. Tetapi dia tak pernah merealisasikan itu.

Komentar apatis juga dikatakan pengamat Palestina lain. Abdulmajid Sweilem, seorang analis politik yang berbasis di Ramallah, mengatakan Israel tak pernah percaya solusi dua negara.

“Tidak ada PM Israel di cakrawala yang mungkin menuju solusi politik nyata dengan Palestina .. Israel tidak percaya pada solusi dua negara,” tegasnya.

Menurut Haytham Daraghmeh, analis politik lainnya, solusi dua negara tidak ada lagi. Mengingat peningkatan pembangunan pemukiman Israel yang merusak tanah Palestina hari demi hari, di samping ketidakpatuhan Israel dengan PBB dan internasional.

Pada Senin lalu misalnya, polisi Israel masuk ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur untuk memindahkan jamaah Muslim dan menyediakan tempat yang aman bagi orang-orang Yahudi ultranasionalis yang menandai Tahun Baru Yahudi. Laporan bahkan dimuat kantor berita resmi Palestina WAFA.

Jajak Pendapat

Mengutip jejak pendapat terbaru Institut Demokrasi Israel, hanya 31% orang Yahudi Israel yang berpikir bahwa pemerintah baru setelah pemilihan umum harus mencoba untuk memajukan solusi dua negara. Sementara 58% orang Yahudi Israel menentang langkah tersebut.

Pembicaraan damai langsung antara Israel dan Palestina berhenti pada akhir Maret 2014. Itu setelah Israel menolak permintaan Palestina untuk mendirikan negara merdeka bersama Israel di wilayah yang dianeksasi Yahudi pada tahun 1967.

Konten Lainnya

Content TAGS

Konten Populer