Lembaga Dakwah PBNU Minta Pemerintah Larang Wahabi

- Redaksi

Kamis, 27 Oktober 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekretaris LD PBNU, KH Nurul Badruttamam. l Istimewa

Sekretaris LD PBNU, KH Nurul Badruttamam. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com l Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LD PBNU), menyampaikan rekomendasi eksternal yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LD PBNU Ke-IX di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada 25-27 Oktober 2022.

Menurut Sekretaris LD PBNU, KH Nurul Badruttamam, di antara rekomendasi itu adalah keamanan dan ketertiban masyarakat tanggung jawab bersama, juga menjadi perhatian LD PBNU. Untuk itu, LD PBNU menyerukan kepada Polri membentuk Dai Kamtibmas.

Merekomendasikan kepada Kapolri untuk bekerja sama dengan LD PBNU dalam pembentukan Dai Kamtibmas yang disinergikan dengan kapolda, kapolres, dan kapolsek di semua wilayah Indonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dilansir republika.co.id, ia mengatakan, pada masyarakat Muslim akar rumput kerap terjadi perdebatan, tudingan bid’ah bahkan pengkafiran atas tradisi keagamaan yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Tudingan itu dilakukan oleh kelompok Islam yang mengikuti paham Wahabiyah.

Baca Juga :  Sebut Ketum PKB Absolut, Yenny Wahid: Gus Dur Dipecat Cak Imin

Ia menambahkan, LD PBNU juga merekomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkopolhukam, Kemenkumham, Kemendagri, dan Kemenag untuk membuat dan menetapkan regulasi yang melarang penyebaran ajaran Wahabiyah, baik melalui majelis taklim, forum kajian, media online, maupun media sosial dalam bentuk tulisan, audio, maupun visual.

LD PBNU juga merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mewaspadai dan tidak memberikan izin penyelenggaraan kegiatan atau acara yang bertujuan untuk menolak NKRI dan Pancasila yang dibalut dengan penyelenggaraan kegiatan festival keagamaan ala milenial yang menarik minat generasi muda seperti HijrahFest atau HijabFest.

Baca Juga :  Viral Video Kyai Tampar Anggota Banser: Kyai Gak Dijaga, Gereja Dijaga

“LD PBNU merekomendasikan kepada pemerintah untuk menginisiasi terbentuknya Satgas Dai Maritim untuk menjaga kedaulatan NKRI, termasuk memfasilitasi dan memberikan dukungan pendanaan kepada delegasi Dai Maritim Lembaga Dakwah PBNU yang ditugaskan melakukan muhibbah dakwah di daerah terluar, terpencil dan tertinggal,” ujar Kiai Badruttamam.

Kiai Badruttamam mengatakan, LD PBNU memandang bahwa gairah kajian keislaman dan kehendak umat untuk belajar ilmu-ilmu agama semakin merebak di masjid-masjid perkantoran. Sayangnya, kajian keislaman dan kegiatan keagamaan di masjid-masjid perkantoran lebih banyak diisi oleh ustadz dan penceramah berpaham wahabi-salafi.

Dalam hal ini, LD PBNU merekomendasikan kepada kementerian dan lembaga negara, Direksi BUMN dan BUMD untuk melibatkan Lembaga Dakwah PBNU dalam menyusun materi dan kurikulum dakwah dan kajian keislaman di masjid-masjid perkantoran tersebut.

Untuk informasi, Wahabi lebih tepatnya Wahhabisme atau Wahhabiyah adalah sebutan yang dianggap oleh beberapa orang sebagai “aliran reformasi keagamaan” dalam Islam.

Sebutan-sebutan ini mulai muncul pada masa dakwah seorang teolog Muslim abad ke-18 yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab yang berasal dari Najd, Arab Saudi.

Berita Terkait

Iuran terus tapi sampah numpuk di pasar, Dedi Mulyadi: Audit dan laporkan ke polisi
Razman Arif Nasution ultimatum Dedi Mulyadi: Jangan ganggu GRIB Jaya
Dedi Mulyadi diancam akan dibunuh, Polda Jabar pantau
Pemerintah siapkan kota ini jadi lokasi penampungan 1.000 warga Gaza
Profil Luthfianisa Putri Karlina, anak jenderal polisi jadi Wakil Bupati Garut
Tak lagi sampai Cipatat, KA Siliwangi dari Sukabumi langsung ke Padalarang
Profil lengkap Irjen Rudi Setiawan, Kapolda Jabar yang baru gantikan Irjen Akhmad Wiyagus
Ini profil Gabryel Alexander Etwiorry, Ketua DPD GRIB Jaya tantang Dedi Mulyadi

Berita Terkait

Senin, 28 April 2025 - 21:20 WIB

Iuran terus tapi sampah numpuk di pasar, Dedi Mulyadi: Audit dan laporkan ke polisi

Jumat, 25 April 2025 - 01:00 WIB

Razman Arif Nasution ultimatum Dedi Mulyadi: Jangan ganggu GRIB Jaya

Rabu, 23 April 2025 - 19:06 WIB

Dedi Mulyadi diancam akan dibunuh, Polda Jabar pantau

Senin, 21 April 2025 - 17:09 WIB

Pemerintah siapkan kota ini jadi lokasi penampungan 1.000 warga Gaza

Senin, 21 April 2025 - 10:43 WIB

Profil Luthfianisa Putri Karlina, anak jenderal polisi jadi Wakil Bupati Garut

Berita Terbaru