SUAKBUMIHEADLINES.com I JAKARTA – Herman Khaeron, Anggota Komisi VI DPR RI, meminta adanya audit investigasi terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, terkait adanya laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp4,1 triliun.
Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Ahad (26/9/2021), Herman menyatakan bahwa hingga kini belum dilakukan pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut.
“Perlu agar proyek tersebut segera diaudit oleh BPK RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat. Kami belum memutuskan untuk memberikan Penyertaan Modal Negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP,” katanya, dikutip dari republika.co.id.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dengan syarat utama tersebut, lanjutnya, ke depannya akan clear and clean serta memenuhi unsur Good Corporate Governance. Namun, Herman menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meski target pembangunannya harus mundur.
Herman juga mengharapkan proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 itu ke depannya tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan.
“Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan proses pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73 persen. Moda transportasi mutakhir itu akan menjalani uji coba pada akhir 2022.
