Menghitung fulus Pemkab Sukabumi dari PBB pertambangan, perkebunan dan perhutanan

- Redaksi

Rabu, 31 Juli 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tambang pasir di Cimangkok, Kabupaten Sukabumi - Istimewa

Tambang pasir di Cimangkok, Kabupaten Sukabumi - Istimewa

sukabumiheadline.com – Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau lazim disebut SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhutang kepada Wajib Pajak.

Sedangkan, SPT adalah surat pemberitahuan yang berisi tentang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Baca selengkapnya: Begini cara mudah hitung Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar, warga Sukabumi tahu?

Pajak bumi dan bangunan masuk ke mana?

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan Negara dan disetor sepenuhnya ke rekening Kas Negara. Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dibagi untuk Pemerintah Pusat dan Daerah.

Adapun, perimbangan bagian PBB adalah sebagai berikut: 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat; 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah, dalam hal ini adalah kas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi.

Pertambangan

Pertambangan, menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No. 4/2009) adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Rekomendasi Redaksi:

Paradigma baru kegiatan industri pertambangan ialah mengacu pada konsep pertambangan yang berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan, yang meliputi penyelidikan Umum (prospecting), eksplorasi: eksplorasi pendahuluan, eksplorasi rinci, dan studi kelayakan: teknik, ekonomik, lingkungan (termasuk studi amdal).

Baca Juga :  PPKM Darurat Saat Ibu Sakit, Ekspresi Jengkel Penjual Kebab di Cicurug Sukabumi Curi Perhatian

Kemudian, pertambangan juga meliputi persiapan produksi (development, construction). Penambangan yang meliputi pembongkaran, pemuatan, pengangkutan, dan penimbunan. Lalu reklamasi dan pengelolaan lingkungan. Selain itu, pengolahan (mineral dressing). Pemurnian atau metalurgi ekstraksi. Kemudian, pemasaran.

Namun terpenting dari semuanya, adalah pengakhiran tambang (Mine Closure) sesuai Ilmu Pertambangan, yakni ilmu yang mempelajari secara teori dan praktik hal-hal yang berkaitan dengan industri pertambangan berdasarkan prinsip praktik pertambangan yang baik dan benar (good mining practice).

Rekomendasi Redaksi:

Membanding besaran pajak pertambangan berbanding perkebunan dan perhutanan (Rp) di Sukabumi 

Mengutip data dari Kantor Pajak Pratama (KPP) Pratama Sukabumi tahun 2024, usaha pertambangan di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, menyumbang Rupiah yang tidak sedikit.

Bahkan, jauh melampaui pajak yang dibayarkan usaha perkebunan dan perhutanan. Lantas, bagaimana cara menghitung besaran PBB usaha pertambangan, perkebunan dan perhutanan? Baca selengkapnya: Begini cara mudah hitung Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dibayar, warga Sukabumi tahu?

Melihat data Penerbitan dan Penyampaian SPPT Kabupaten Sukabumi tahun 2023, besaran uang pajak dari usaha perkebunan dan perhutanan, jika digabungkan, tidak sampai separuh dari pajak yang dibayarkan usaha pertambangan.

Baca Juga:

Usaha perkebunan yang terdiri dari 56 SPPT, pajak yang dibayarkan sebesar Rp13.174.714.925 (Rp138 miliar lebih). Sementara usaha perhutanan dengan 2 SPPT, membayar pajak sebesar Rp5.773.222.899 (Rp5 miliar lebih).

Baca Juga :  Remaja Begal Payudara asal Parungkuda Diamankan Polsek Cicurug

Sedangkan usaha pertambangan, terdiri dari 34 SPPT. Namun, meskipun SPPT tidak sebanyak usaha perkebunan, tapi pajak yang dibayarkan usaha pertambangan mencapai Rp49.844.044.339 atau hampir Rp50 miliar.

Dengan demikian, pada 2023, uang pajak yang masuk dari usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan total mencapai Rp68.791.982.163 (Rp68 miliar lebih) dengan total 92 SPPT.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 90% atau sekira Rp61,9 miliar masuk ke kas Pemkab Sukabumi. Sedangkan sisanya, sekira Rp6,8 miliar disetor ke Pusat (10%).

Kewajiban lain perusahaan tambang, PPh dan CSR

Mengingat dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh aktivitas pertambangan, usaha ini juga memiliki kewajiban lain, pajak pertambangan, di luar PBB.

Pajak pertambangan merupakan pungutan wajib yang dilakukan terhadap segala kegiatan atau aktivitas pertambangan. Komoditas tambang yang terkena pajak, seperti batubara dan mineral.

Selain itu, masih ada kewajiban seperti wajib pajak pada umumnya, yakni dibebankan kepada pekerja tambang, yakni PPh Pasal 21 (PPh 21). Menurut UU Harmonisasi Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021, ketentuan tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut: PKP mulai dari Rp0 sampai Rp60.000.000 akan dikenai tarif sebesar 5%.

Rekomendasi Redaksi:

Di luar pajak yang harus dibayarkan, perusahaan tambang juga wajib mengeluarkan dana Corporate Sosial Responsibility atau CSR, yakni sebesar minimal 2% sampai 4% dari total keuntungan dalam setahun.

Besarnya anggaran dana CSR tersebut sesuai UU PT dan PP No. 47 tahun 2012. Namun, setiap daerah juga mengeluarkan aturan seberapa besar dana CSR yang harus dikeluarkan, namun tidak melebihi 4%.


Dilarang republikasi artikel kategori Headline dan Rubrik Headline tanpa seizin Redaksi sukabumiheadline.com

Berita Terkait

Jumlah penduduk miskin 5 tahun terakhir, Kabupaten Sukabumi naik, kota turun
Menghitung luas dan jumlah penduduk Kota Sukabumi jika ditambah 7 kecamatan terdekat
10 kecamatan terluas dan tersempit, luas Kabupaten Sukabumi berbanding jumlah penduduk
Dasar pencopotan Marwan Hamami dan profil Denas, PLT Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi
86 ribu IRT di Kabupaten Sukabumi tak ikut KB karena ingin punya anak, tapi hanya 19 ribu hamil
Bantah PK, DPD Jabar: Asep Japar penuhi syarat jadi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi
Membanding volume panen tanaman perkebunan di Sukabumi, teh tak lagi juara dunia
Membanding jumlah Wanita Sukabumi menurut jenis pekerjaan

Berita Terkait

Senin, 12 Mei 2025 - 03:35 WIB

Jumlah penduduk miskin 5 tahun terakhir, Kabupaten Sukabumi naik, kota turun

Senin, 5 Mei 2025 - 01:05 WIB

Menghitung luas dan jumlah penduduk Kota Sukabumi jika ditambah 7 kecamatan terdekat

Senin, 5 Mei 2025 - 00:01 WIB

10 kecamatan terluas dan tersempit, luas Kabupaten Sukabumi berbanding jumlah penduduk

Minggu, 4 Mei 2025 - 00:26 WIB

Dasar pencopotan Marwan Hamami dan profil Denas, PLT Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi

Kamis, 1 Mei 2025 - 04:34 WIB

86 ribu IRT di Kabupaten Sukabumi tak ikut KB karena ingin punya anak, tapi hanya 19 ribu hamil

Berita Terbaru

Macan Tutul Jawa - @btn_gn_halimunsalak

Sukabumi

Macan Tutul Jawa terekam camera trap di STPN Sukabumi

Jumat, 16 Mei 2025 - 01:36 WIB