Obok-obok Parpol Disebut Prestasi Lapas Terbakar, DPR Minta Yasonna Diganti

- Redaksi

Minggu, 12 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkumham Yasonna Laoly. l Istimewa

Menkumham Yasonna Laoly. l Istimewa

sukabumiheadline.com – Sarifuddin Sudding, menyebut Komisi III kerap menyuarakan permasalahan lembaga pemasyarakatan yang over capacity agar segera mendapatkan perbaikan.

Namun belakangan, kata Anggota Komisi III DPR RI itu, peristiwa kebakaran melanda Lapas Kelas I Tangerang, Banten, Sudding menganggap Yasonna belum membawa perbaikan apapun.

“Banyak hal di Menkumham ini yang memang perlu perbaikan dari dulu dan itu sering sekali kita suarakan. Termasuk soal lapas itu sangat kompleks permasalahan di sana, masalah imigrasi, dan masalah lain-lain. Tapi itu tidak ada yang membawa perbaikan,” kata dia, dialsir kompas.com, Kamis (9/9/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Lebih jauh, Sudding justru menyoroti tindakan Yasonna dalam mencampuri urusan partai politik. Ia memandang Yasonna Laoly perlu mengundurkan diri, menyusul peristiwa terbakarnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Banten hingga mengakibatkan puluhan napi tewas.

Pengunduran diri Yasonna dianggap perlu sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral lantaran dinilai tidak becus dalam pengelolaan lapas. Terlebih menyoal lapas yang over capacity. Padahal diakui Sudding, Komisi III sudah berulang kali mengingatkan persoalan tersebut kepada Yasonna.

“Ini ada tragedi kemanusiaan dan kita tidak bisa tutup mata begitu saja. Ada 43 korban jiwa di sana. Kalau dia punya moral, dia harus mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban atas tewasnya 43 orang. Jadi bukan lagi tanggung jawab itu diserahkan ke kalapas atau dirjen, tapi dia sebagai pengambil kebijakan harus bertanggung jawab penuh,” kata Sudding.

Sudding menegaskan bahwa pengunduran diri Yasonna sebagai Menkumham memang layak dilakukan. Ia juga menilai Presiden Jokowi patut mengevaluasi Yasonna.

“Kalau dia tidak mundur, saya kira Presiden Jokowi harus mengevaluasi,” kata Sudding.

Berita Terkait

Ini alasan politikus PKS asal Sukabumi tolak tanda tangan HMP polemik ijazah Gibran
Soal ijazah Gibran mau ke PTUN dinilai Yusril percuma: Prabowo harus ajukan 2 cawapres ke MPR
Polemik ijazah Gibran: Hampir semua fraksi DPR setuju gunakan Hak Menyatakan Pendapat
Alasan Giring, Raja Juli, dan Isyana mundur dari PSI
Aksi copot foto Wapres Gibran, dari Kota Sukabumi merembet ke DPRD DI Yogyakarta
Gundar Kolyubi dan Asep Japar pimpin Partai Golkar Kota dan Kabupaten Sukabumi
Poltracking: Survei elektabilitas 19 parpol, PSI 2,9% meski Jokowi turun gunung
Musda DPD Golkar Kabupaten Sukabumi, Agus: Akan ada deklarasi dukung Asep Japar

Berita Terkait

Rabu, 11 November 2026 - 03:03 WIB

Ini alasan politikus PKS asal Sukabumi tolak tanda tangan HMP polemik ijazah Gibran

Rabu, 11 November 2026 - 01:20 WIB

Soal ijazah Gibran mau ke PTUN dinilai Yusril percuma: Prabowo harus ajukan 2 cawapres ke MPR

Selasa, 10 November 2026 - 20:37 WIB

Polemik ijazah Gibran: Hampir semua fraksi DPR setuju gunakan Hak Menyatakan Pendapat

Selasa, 10 November 2026 - 03:18 WIB

Alasan Giring, Raja Juli, dan Isyana mundur dari PSI

Kamis, 5 November 2026 - 15:09 WIB

Aksi copot foto Wapres Gibran, dari Kota Sukabumi merembet ke DPRD DI Yogyakarta

Berita Terbaru

Gadi Eizenkot, calon Pardana Menteri Israel dari kubu oposisi - Ilustrasi sukabumiheadline.com

Internasional

Calon sah PM Israel Gadi Eizenkot ancam Benjamin Netanyahu

Kamis, 12 Nov 2026 - 17:08 WIB