Obok-obok Parpol Disebut Prestasi Lapas Terbakar, DPR Minta Yasonna Diganti

- Redaksi

Minggu, 12 September 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menkumham Yasonna Laoly. l Istimewa

Menkumham Yasonna Laoly. l Istimewa

sukabumiheadline.com – Sarifuddin Sudding, menyebut Komisi III kerap menyuarakan permasalahan lembaga pemasyarakatan yang over capacity agar segera mendapatkan perbaikan.

Namun belakangan, kata Anggota Komisi III DPR RI itu, peristiwa kebakaran melanda Lapas Kelas I Tangerang, Banten, Sudding menganggap Yasonna belum membawa perbaikan apapun.

“Banyak hal di Menkumham ini yang memang perlu perbaikan dari dulu dan itu sering sekali kita suarakan. Termasuk soal lapas itu sangat kompleks permasalahan di sana, masalah imigrasi, dan masalah lain-lain. Tapi itu tidak ada yang membawa perbaikan,” kata dia, dialsir kompas.com, Kamis (9/9/2021).

Lebih jauh, Sudding justru menyoroti tindakan Yasonna dalam mencampuri urusan partai politik. Ia memandang Yasonna Laoly perlu mengundurkan diri, menyusul peristiwa terbakarnya Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Banten hingga mengakibatkan puluhan napi tewas.

Pengunduran diri Yasonna dianggap perlu sebagai bagian dari pertanggungjawaban moral lantaran dinilai tidak becus dalam pengelolaan lapas. Terlebih menyoal lapas yang over capacity. Padahal diakui Sudding, Komisi III sudah berulang kali mengingatkan persoalan tersebut kepada Yasonna.

Baca Juga :  HIPMI Sebut Sosok Menteri yang Sudah Mendapat Restu Jokowi untuk 2024

“Ini ada tragedi kemanusiaan dan kita tidak bisa tutup mata begitu saja. Ada 43 korban jiwa di sana. Kalau dia punya moral, dia harus mengundurkan diri sebagai pertanggungjawaban atas tewasnya 43 orang. Jadi bukan lagi tanggung jawab itu diserahkan ke kalapas atau dirjen, tapi dia sebagai pengambil kebijakan harus bertanggung jawab penuh,” kata Sudding.

Sudding menegaskan bahwa pengunduran diri Yasonna sebagai Menkumham memang layak dilakukan. Ia juga menilai Presiden Jokowi patut mengevaluasi Yasonna.

“Kalau dia tidak mundur, saya kira Presiden Jokowi harus mengevaluasi,” kata Sudding.

Berita Terkait

Soal boikot Paripurna DPRD, Dewek: Asep Japar Bupati Sukabumi terlemah sepanjang sejarah
Diultimatum 25 PK Golkar se-Kabupaten Sukabumi, ini jawaban tegas DPD Jabar
25 PK Golkar se-Kabupaten Sukabumi ultimatum DPD Jabar: Jangan mentang-mentang!
PK curiga Asep Japar dipaksakan jadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi: Ada apa Bung dengan Asjap?
Posisi Marwan Hamami sekarang usai isu dipecat dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi
Maaf, Asep Japar bukan figur idaman PK untuk Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi
Mengungkap isu Marwan Hamami dipecat dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi
Sukabumi Leucir: Ini 13 Program Unggulan Asep Japar-Andreas, ada Jalan Kabupaten mulus

Berita Terkait

Jumat, 2 Mei 2025 - 00:01 WIB

Soal boikot Paripurna DPRD, Dewek: Asep Japar Bupati Sukabumi terlemah sepanjang sejarah

Rabu, 30 April 2025 - 15:09 WIB

Diultimatum 25 PK Golkar se-Kabupaten Sukabumi, ini jawaban tegas DPD Jabar

Rabu, 30 April 2025 - 00:01 WIB

25 PK Golkar se-Kabupaten Sukabumi ultimatum DPD Jabar: Jangan mentang-mentang!

Selasa, 29 April 2025 - 16:38 WIB

PK curiga Asep Japar dipaksakan jadi Ketua DPD Golkar Kabupaten Sukabumi: Ada apa Bung dengan Asjap?

Minggu, 27 April 2025 - 23:00 WIB

Posisi Marwan Hamami sekarang usai isu dipecat dari Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi

Berita Terbaru

Razia truk AMDK AQUA - Istimewa

Regulasi

Jika KDM setuju, mulai Juni 2025 jalanan Sukabumi bebas ODOL

Jumat, 9 Mei 2025 - 06:39 WIB