Pemerintah Indonesia Berutang (Lagi) ke ADB

- Redaksi

Sabtu, 19 Februari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gedung ADB. l Istimewa

Gedung ADB. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com l Pemerintah Indonesia kembali berutang ke Bank Pembangunan Asia (ADB). Diberitakan cnbc.com, ADB telah menyetujui pinjaman senilai 150 juta dolar AS atau setara Rp2,14 triliun (kurs Rp14.300 per dolar AS) untuk Indonesia.

Disebutkan, pinjaman tersebut akan digunakan untuk mendukung fasilitas yang dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia dari pandemi Covid-19.

Kepala Unit Pembiayaan Hijau dan Inovatif ADB untuk Asia Tenggara Anouj Mehta mengatakan, The Sustainable Development Goals Indonesia One-Green Finance Facility (SIO-GFF), yang merupakan pertama kalinya di Asia Tenggara, bertujuan membiayai setidaknya 10 proyek, dengan minimal 70 persen dari pembiayaan tersebut mendukung infrastruktur hijau dan sisanya mendukung SDG.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“SIO-GFF ditujukan agar dapat menjadi katalis hingga delapan kali dari dana yang kami investasikan guna mendukung infrastruktur yang ramah iklim dan membantu kemajuan Indonesia menuju SDG,” ujarnya, Kamis (17/2/2022).

Direktur ADB untuk Thailand itu juga memastikan fasilitas ini akan merancang proyek yang layak dijalankan guna menarik pendanaan untuk melengkapi belanja pemerintah, termasuk dari sumber-sumber swasta, lembaga, dan komersial.

“Fasilitas ini akan meningkatkan pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan mempercepat pemulihan Indonesia dari pandemi Covid-19 dengan menghimpun modal dan menciptakan lapangan kerja,” ucapnya.

Pinjaman kepada Pemerintah Indonesia tersebut akan diteruskan lagi pada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI, lembaga milik negara digunakan pembiayaan infrastruktur, yang akan mengelola fasilitas tersebut.

Menurut laporan ADB, kebutuhan pembiayaan infrastruktur tahunan di Indonesia dari 2016 sampai 2020, setelah memasukkan komponen perubahan iklim, diperkirakan rata-rata sekitar 74 miliar dolar AS, dengan kesenjangan pembiayaan infrastruktur setiap tahunnya mencapai 51 miliar dolar AS.

Maka itu, fasilitas ini berupaya membantu mengelola risiko kredit selama siklus hidup proyek, terutama pada tahap konstruksi dan tahun-tahun awal operasi komersial saat arus kas masih negatif.

 

Diberitakan republika.co.id, Presiden Joko Widodo menerima Presiden Asian Development Bank (ADB) Masatsugu Asakawa di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (18/2/2022). Pertemuan tersebut membahas penanganan pandemi Covid-19 hingga dukungan ADB terhadap transisi energi di Indonesia.

Berita Terkait

Overview Jalan Tol Bocimi Seksi 3, BPJT: Progres konstruksi sudah 81,49%
Membanding produksi nanas Indonesia, Jawa Barat, Sukabumi dan kecamatan penghasil
Mori Hanafi nilai skema investasi dan masa konsesi Tol Bocimi kurang transparan
Insentif SPPG Rp6 juta per hari ditata ulang
15 kecamatan terbanyak konsumen air bersih dan volume di Kabupaten Sukabumi
Warga Jawa Barat, BBB 2026 mulai digelar, pasar kreatif penggerak UMKM
Menghitung produksi susu sapi dan kambing di Sukabumi serta kandungan gizinya
Alfamart dan Indomaret cs tak lama lagi bakal jualan daging ayam

Berita Terkait

Sabtu, 13 Juni 2026 - 08:34 WIB

Overview Jalan Tol Bocimi Seksi 3, BPJT: Progres konstruksi sudah 81,49%

Jumat, 12 Juni 2026 - 19:21 WIB

Mori Hanafi nilai skema investasi dan masa konsesi Tol Bocimi kurang transparan

Jumat, 12 Juni 2026 - 11:52 WIB

Insentif SPPG Rp6 juta per hari ditata ulang

Jumat, 12 Juni 2026 - 09:26 WIB

15 kecamatan terbanyak konsumen air bersih dan volume di Kabupaten Sukabumi

Jumat, 12 Juni 2026 - 04:21 WIB

Warga Jawa Barat, BBB 2026 mulai digelar, pasar kreatif penggerak UMKM

Berita Terbaru

VinFast Flazz Max - VinFast

Otomotif

VinFast Flazz Max, skutik murah dan tak perlu punya SIM

Sabtu, 13 Jun 2026 - 12:38 WIB