PPATK Sebut Ada Indikasi Terkait Jaringan Terorisme, 5 Info Lembaga Kemanusiaan ACT

- Redaksi

Senin, 4 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Salah satu kegiatan ACT. l @aksicepattanggap

Salah satu kegiatan ACT. l @aksicepattanggap

SUKABUMIHEADLINE.com l Lembaga kemanusiaan ACT (Aksi Cepat Tanggap). Kini, ACT sedang ramai dibicarakan publik Tanah Air karena diduga telah melakukan penyelewengan dalam pengelolaan dana keuangannya.

Berikut 5 info terbaru ACT, dirangkum sukabumiheadline.com dari berbagai sumber.

1. Profil ACT 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

ACT selama ini dikenal sebagai lembaga kemanusiaan yang sangat peduli terhadap umat Muslim yang membutuhkan, baik di Indonesia maupun mancanegara. Mereka rajin membantu korban bencana alam dan perang, memberi modal usaha mikro, serta sedekah kepada umat Muslim di daerah minoritas.

ACT lahir pada 21 April 2005 sebagai sebuah yayasan yang fokus untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Sejumlah kegiatan tanggap darurat yang pernah dilakukan, adalah Program Emergency Rescue, Program Emergency Relief, Program Emergency Medic dan Program Recovery, Recovery Ekonomi dan Recovery Fisik Aksi dan lain sebagainya.

2. Profil Pemilik

Pemilik ACT diketahui bernama Drs. Ahyudin, pria kelahiran 11 Oktober 1996 silam dan tinggal di kawasan Tangerang Selatan.

Nama Ahyudin setidaknya tercatat menempati tonggak pimpinan sebagai Presiden ACT selama 13 tahun, sebelum akhirnya diganti pada tahun 2019. Menyadur dari laman resmi ACT, ia digantikan oleh Ibnu Khajar. Sementara, Ahyudin disebut menduduki posisi Ketua Dewan Pembina.

Baca Juga :  Ustadz Yahya Waloni Ditangkap Bareskrim Polri

Namun, kabar beredar bahwa Ahyudin sudah hengkang dari ACT sejak awal 2022. Hal ini diperkuat tidak ada nama Ahyudin dalam struktur kepengurusan ACT di laman resminya, di mana jabatan Ketua Dewan Pembina ACT dijabat N Imam Akbari.

3. ACT Disorot Publik

Sebagai lembaga non profit, ACT mendapatkan dana dari masyarakat dan lembaga mitra maupun perusahaan yang mempunyai kepedulian sosial. Sejak tahun 2012, ACT melebarkan sayapnya menjadi lembaga kemanusiaan global.

Mereka banyak membuat kegiatan maupun program di luar negeri. ACT dikatakan bisa menjangkau berbagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, dan bahkan Eropa.

ACT kemudian menjadi sorotan publik setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi yang diduga disalahgunakan dananya oleh pengelola ACT.

Salah satunya, dana yayasan digunakan untuk kepentingan pribadi para petinggi atau pimpinannya. “Ya indikasi kepentingan pribadi,” ujarnya.

Baca Juga :  Laporan Pemuda Gereja Dugaan Ujaran Kebencian oleh UAS Ditolak Polisi

Majalah Tempo dalam laporannya menyebut, bahkan para petinggi ACT bergaji ratusan juta plus sejumlah fasilitas mewah lainnya.

4. Sedang Diselidiki Bareskrim

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan dalam pengelolaan dana umat oleh ACT yang sedang ramai dibicarakan publik.

“Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Senin (4/7/2022).

Menurut dia, sejauh ini belum ada masyarakat yang melaporkan dugaan penyelewengan pengelolaan dana umat oleh ACT. Karenanya, Bareskrim masih melakukan pengumpulan bahan-bahan terkait isu yang menimpa ACT.

“Belum ada laporan, masih penyelidikan pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) dulu,” ujarnya.

5. PPATK Menduga Terkait Jaringan Terorisme

Selainitu, dalam laporannya, PPATK menemukan indikasi adanya transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh ACT.

“Transaksi mengindikasikan demikian (untuk aktivitas terorisme), dugaan aktivitas terlarang,” kata Ivan Yustiavandana.

Namun demikian, Ivan mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman sejumlah temuan atau indikasi penyalahgunaan. Temuan tersebut, kata Ivan, sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum seperti Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Ya Densus dan BNPT. Sudah lama kami serahkan hasil analisisnya. Proses masih kami lakukan, perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait,” jelasnya.

Berita Terkait

Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur dilayani Kereta Wisata Jaka Lalana mulai 14 Desember
Menko Kumham Yusril: Saya heran warga pilih lapor Damkar dibanding polisi
Dedi Mulyadi kaji ulang Hari Jadi Jawa Barat, mengacu penobatan Prabu Siliwangi
Penampakan sebelum dan sesudah gerbang Gedung Sate senilai Rp3,9 M
Kemenhut: Ada bos besar tambang ilegal di Gunung Halimun-Salak Sukabumi
Buntut sidak KDM ke pabrik AQUA, Komisi VII DPR bentuk Panja AMDK
Soeharto satu dari 10 tokoh jadi Pahlawan Nasional 2025, tidak ada dari Sukabumi
Terbitkan SE, Dedi Mulyadi larang guru terapkan hukuman fisik

Berita Terkait

Rabu, 26 November 2025 - 03:00 WIB

Jakarta-Bogor-Sukabumi-Cianjur dilayani Kereta Wisata Jaka Lalana mulai 14 Desember

Selasa, 25 November 2025 - 19:17 WIB

Menko Kumham Yusril: Saya heran warga pilih lapor Damkar dibanding polisi

Minggu, 23 November 2025 - 21:15 WIB

Dedi Mulyadi kaji ulang Hari Jadi Jawa Barat, mengacu penobatan Prabu Siliwangi

Sabtu, 22 November 2025 - 19:28 WIB

Penampakan sebelum dan sesudah gerbang Gedung Sate senilai Rp3,9 M

Jumat, 21 November 2025 - 12:30 WIB

Kemenhut: Ada bos besar tambang ilegal di Gunung Halimun-Salak Sukabumi

Berita Terbaru

Seorang wanita sedang memotong rambutnya yang panjang - sukabumiheadline.com

Hikmah

Haram! Islam melarang menjual rambut yang sudah dipotong

Rabu, 26 Nov 2025 - 08:00 WIB