PPATK Sebut Ada Indikasi Terkait Jaringan Terorisme, 5 Info Lembaga Kemanusiaan ACT

- Redaksi

Senin, 4 Juli 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Salah satu kegiatan ACT. l @aksicepattanggap

Salah satu kegiatan ACT. l @aksicepattanggap

SUKABUMIHEADLINE.com l Lembaga kemanusiaan ACT (Aksi Cepat Tanggap). Kini, ACT sedang ramai dibicarakan publik Tanah Air karena diduga telah melakukan penyelewengan dalam pengelolaan dana keuangannya.

Berikut 5 info terbaru ACT, dirangkum sukabumiheadline.com dari berbagai sumber.

1. Profil ACT 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

ACT selama ini dikenal sebagai lembaga kemanusiaan yang sangat peduli terhadap umat Muslim yang membutuhkan, baik di Indonesia maupun mancanegara. Mereka rajin membantu korban bencana alam dan perang, memberi modal usaha mikro, serta sedekah kepada umat Muslim di daerah minoritas.

ACT lahir pada 21 April 2005 sebagai sebuah yayasan yang fokus untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan.

Sejumlah kegiatan tanggap darurat yang pernah dilakukan, adalah Program Emergency Rescue, Program Emergency Relief, Program Emergency Medic dan Program Recovery, Recovery Ekonomi dan Recovery Fisik Aksi dan lain sebagainya.

2. Profil Pemilik

Pemilik ACT diketahui bernama Drs. Ahyudin, pria kelahiran 11 Oktober 1996 silam dan tinggal di kawasan Tangerang Selatan.

Nama Ahyudin setidaknya tercatat menempati tonggak pimpinan sebagai Presiden ACT selama 13 tahun, sebelum akhirnya diganti pada tahun 2019. Menyadur dari laman resmi ACT, ia digantikan oleh Ibnu Khajar. Sementara, Ahyudin disebut menduduki posisi Ketua Dewan Pembina.

Baca Juga :  Istri Kabareskrim Pamer Harta, Publik Kaitkan dengan Ismail Soal Tambang Ilegal

Namun, kabar beredar bahwa Ahyudin sudah hengkang dari ACT sejak awal 2022. Hal ini diperkuat tidak ada nama Ahyudin dalam struktur kepengurusan ACT di laman resminya, di mana jabatan Ketua Dewan Pembina ACT dijabat N Imam Akbari.

3. ACT Disorot Publik

Sebagai lembaga non profit, ACT mendapatkan dana dari masyarakat dan lembaga mitra maupun perusahaan yang mempunyai kepedulian sosial. Sejak tahun 2012, ACT melebarkan sayapnya menjadi lembaga kemanusiaan global.

Mereka banyak membuat kegiatan maupun program di luar negeri. ACT dikatakan bisa menjangkau berbagai negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, dan bahkan Eropa.

ACT kemudian menjadi sorotan publik setelah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan sejumlah transaksi yang diduga disalahgunakan dananya oleh pengelola ACT.

Salah satunya, dana yayasan digunakan untuk kepentingan pribadi para petinggi atau pimpinannya. “Ya indikasi kepentingan pribadi,” ujarnya.

Baca Juga :  Ustadz Yahya Waloni Ditangkap Bareskrim Polri

Majalah Tempo dalam laporannya menyebut, bahkan para petinggi ACT bergaji ratusan juta plus sejumlah fasilitas mewah lainnya.

4. Sedang Diselidiki Bareskrim

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri tengah melakukan penyelidikan atas dugaan penyelewengan dalam pengelolaan dana umat oleh ACT yang sedang ramai dibicarakan publik.

“Info dari Bareskrim masih proses penyelidikan dulu,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Senin (4/7/2022).

Menurut dia, sejauh ini belum ada masyarakat yang melaporkan dugaan penyelewengan pengelolaan dana umat oleh ACT. Karenanya, Bareskrim masih melakukan pengumpulan bahan-bahan terkait isu yang menimpa ACT.

“Belum ada laporan, masih penyelidikan pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan) dulu,” ujarnya.

5. PPATK Menduga Terkait Jaringan Terorisme

Selainitu, dalam laporannya, PPATK menemukan indikasi adanya transaksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas terorisme oleh ACT.

“Transaksi mengindikasikan demikian (untuk aktivitas terorisme), dugaan aktivitas terlarang,” kata Ivan Yustiavandana.

Namun demikian, Ivan mengatakan pihaknya masih melakukan pendalaman sejumlah temuan atau indikasi penyalahgunaan. Temuan tersebut, kata Ivan, sudah diserahkan kepada aparat penegak hukum seperti Densus 88 Antiteror Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Ya Densus dan BNPT. Sudah lama kami serahkan hasil analisisnya. Proses masih kami lakukan, perlu pendalaman oleh penegak hukum terkait,” jelasnya.

Berita Terkait

Setelah kasus Raya di Kabandungan Sukabumi, mulut dan hidung balita ini keluarkan cacing
Erick Thohir jadi Menpora, ini daftar Menteri-Wamen yang dilantik Prabowo hari ini
Ada Brigjen Ade Ary Syam Indradi asal Sukabumi dan 26 jenderal baru hasil mutasi Polri
Mendagri jengkel anggaran daerah sering dikorupsi melalui pokir DPRD
Soal 17+8 tuntutan, Menkeu Purbaya: Hanya tuntutan sebagian kecil rakyat
Sri Mulyani out, siapa Purbaya Yudhi Sadewa Menkeu baru dilantik Prabowo?
Tito Karnavian instruksikan bupati dan wali kota hidupkan kembali pos ronda
Rekap aksi 25-31 Agustus 2025 dalam angka: Ribuan ditangkap dan luka, 10 tewas direpresi aparat

Berita Terkait

Kamis, 18 September 2025 - 01:59 WIB

Setelah kasus Raya di Kabandungan Sukabumi, mulut dan hidung balita ini keluarkan cacing

Rabu, 17 September 2025 - 17:25 WIB

Erick Thohir jadi Menpora, ini daftar Menteri-Wamen yang dilantik Prabowo hari ini

Selasa, 16 September 2025 - 13:03 WIB

Mendagri jengkel anggaran daerah sering dikorupsi melalui pokir DPRD

Selasa, 9 September 2025 - 17:19 WIB

Soal 17+8 tuntutan, Menkeu Purbaya: Hanya tuntutan sebagian kecil rakyat

Senin, 8 September 2025 - 18:17 WIB

Sri Mulyani out, siapa Purbaya Yudhi Sadewa Menkeu baru dilantik Prabowo?

Berita Terbaru

OKI adalah organisasi internasional yang terdiri dari 57 negara anggota. OKI rutin menggelar pertemuan setiap tahun. Sejarah berdirinya OKI berawal dar pembakaran Masjid Al-Aqsa di Yerusalem - AFP PHOTO / YASIN AKGUL

Internasional

Respons Israel, OKI akan bentuk NATO versi negara Muslim

Rabu, 17 Sep 2025 - 16:49 WIB