sukabumiheadline.com – Sosok politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Maulana Yusuf Erwinsyah, terkenal paling rajin mengkritik kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM.
Namanya mulai menjadi perbincangan netizen di Jabar ketika KDM di awal menjabat gubernur mengambil kebijakan yang tergolong tidak populer, yakni memangkas dana hibah untuk pesantren dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jabar 2025.
Kebijakan ini langsung mendapat kritik pedas dari anggota DPRD Jabar tersebut. Maulana Yusuf menyayangkan penghapusan dana hibah yang selama ini menjadi tumpuan banyak pondok pesantren dan lembaga keagamaan di Jabar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menilai keputusan itu diambil tanpa penjelasan memadai dari pihak eksekutif dan bisa berdampak negatif pada keberlangsungan pendidikan agama di pesantren. Dikutip dari instagramnya, Maulana menjelaskan “Pesantren jangan hanya dilihat dari sisi keagamaannya saja. Ini soal warisan sejarah pendidikan Nusantara.”
“Penghapusan bantuan ini seolah negara mengabaikan kontribusi pesantren,” tegas Maulana.
Sementara menurut KDM, sistem distribusi dana hibah selama ini tidak adil dan penuh dengan praktik tak sehat. Dikutip dari youtubenya, Dedi Mulyadi menjelaskan “Yang dapat itu-itu saja. Ada yayasan bisa terima Rp 2 miliar, Rp 5 miliar bahkan sampai Rp 50 miliar. Sementara lembaga yang betul-betul butuh malah gak kebagian,” ujarnya.
Tak hanya itu, Maulana Yusuf juga mengkritisi rencana Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat membangun 144 unit sekolah baru (USB). Ia menilai Jabar belum membutuhkan sekolah baru.
Menurutnya, pembangunan sekolah baru dalam jumlah besar tersebut belum sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.
“Kalau melihat data daya tampung dan jumlah lulusan SMP, Jawa Barat sebenarnya masih belum membutuhkan tambahan sekolah baru,” ujar Maulana menyoroti Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Disdik Jabar yang digelar pada 8 Maret 2025.
Dalam dokumen LKPJ tersebut, Disdik Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp24,66 miliar dari APBD Murni 2025 untuk pembangunan 11 USB, dengan rata-rata anggaran Rp2,24 miliar per sekolah.
Kekinian, Maulana Yusuf juga membuat suasana Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat mendadak riuh saat ia melayangkan kritik tajam langsung di hadapan KDM. Tak tanggung-tanggung ia meminta Dedi Mulyadi menghentikan rangkaian acara Milangkala Tatar Sunda.
Seperti diunggah dalam akun Instagram @official_bukamata pada Rabu (13/5/2026), Maulana menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencederai empati rakyat lewat gelaran acara yang dinilai tidak transparan dan ahistoris.
Maulana Yusuf secara spesifik menyoroti rangkaian acara Milangkala Tatar Sunda yang dianggapnya tidak memiliki landasan sejarah yang jelas.
“Pertama, kegiatan perayaan Milangkala Tatar Sunda adalah ahistoris, karena rangkaian acara tersebut hanya bersandar pada sejarah tanggal 18 Mei saja, yaitu tepat pada waktu 669 Masehi saja tanpa ada referensi pasti bahwa rangkaian harus dilaksanakan selama 16 hari yaitu dimulai sejak tanggal 2 Mei hingga 18 Mei,” tutur Maulana di Ruang Rapat Paripurna, pada Senin (11/5/2026).
Dengan nada tegas, ia mempertanyakan rute perjalanan sejarah yang disusun oleh pemerintah.
“Serta acara tersebut mohon maaf Pak Gubernur beserta jajaran adalah inkosisten terhadap perunutan sejarah. Bagaimana bisa tatar sunda lahir dari perjalanan dimulai dari Sumedang kemudian berakhir di Kota Bandung dengan hanya menyentuh 9 kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat,” tegasnya.
“Ini sama saja dengan mengajarkan sejarah Sunda yang salah, terhadap masyarakat Jawa Barat dan pemerintah wajib memperbaiki,” tambahnya.
Maulana juga mengkritik soal dugaan ketidaktransparanan anggaran Milangkala Tatar Sunda tersebut. Ia mempertanyakan klaim pemerintah yang menyebut acara tersebut tidak menggunakan APBD.
“Dua, pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan, segala hal penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat untuk acara tersebut dengan perkiraan anggaran mencapai 2,7 miliar hanya untuk di 4 kabupaten saja,” katanya.
“Lalu bagaimana dengan lima kabupaten kota lainnya? apakah itu dari anggaran daerah mereka sendiri? Serta bagaimana mungkin pemerintah menyatakan bahwa acara tersebut tanpa APBD sama sekali. Tapi satu sisi diakui dalam perencanaan,” ungkapnya.
Profil Maulana Yusuf Erwinsyah
Dikutip sukabumiheadline.com dari laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Maulana Yusuf lahir di Bandung pada 1986, dan sudah menikah.
Diketahui, Maulana Yusuf menamatkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Cililin pada 2006. Ia kemudian melanjutkan kuliah di STIE Cipasung Tasikmalaya (2016-2020). Meskipun demikian, menurut data KPU Jawa Barat, diakses Kamis (21/5/2025), tercantum pendidikannya hanya tamat setingkat SMA saja.
Riwayat organisasi
Maulana Yusuf tergolong aktif di organisasi. Sebelum masuk ke gelanggang politik, ia pernah menjabat Ketua Komisariat Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, 2009 2010. Sembilan tahun kemudian, ia bergabung dengan Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Bandung sebagai Wakil Sekretaris periode 2019-2022.
Menurut data KPU Jawa Barat, diakses Kamis (21/5/2025), Maulana Yusuf merupakan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia terpilih sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024 dari Daerah Pemilihan (Dapil) 13 meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran.
Di DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf duduk sebagai anggota Komisi 5, Bidang Kesejahteraan Rakyat, dan Anggota Badan Musyawarah (Bamus).
Harta kekayaan Maulana Yusuf Erwinsyah
Dikutip dari data Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Maulana Yusuf tercatat sudah dua kali
melapor LHKPN. Pertama pada 22 Juli 2024. Dalam laporan itu, dia melaporkan harta kekayaannya sebesar Rp236 juta dengan rincian antara lain:
- Tanah seluas 448 meter persegi di Bandung seharga Rp48 juta.
- Mobil Audi All Road Quatro tahun 2004 seharga Rp180 juta
- Kas dan setara kas Rp8,6 juta.
Kemudian pada 21 Februari 2025, Maulana Kembali melaporkan harta kekayaannya. Dalam laporannya, harta kekayaannya naik dari semula Rp236 juta menjadi Rp337 juta lebih.
Penambahan hartanya itu berasal dari:
- Harta bergerak lainnya sebesar Rp37 juta.
- Penambahan dari kas dan setara kas Rp72 juta.
