Setelah tak di bawah Kemenag, kini BP Haji berubah jadi Kementerian Haji dan Umrah

- Redaksi

Senin, 25 Agustus 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ibadah haji - Kemenag RI

Ibadah haji - Kemenag RI

sukabumiheadline.com – Pemerintah dan Komisi VIII DPR telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) revisi Undang-Undang (RUU) Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam rapat panitia kerja (Panja) pada Sabtu (23/8/2025) lalu.

Menurut Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Bambang Eko Suhariyanto, DIM tersebut berisi sekitar 720 poin, dengan lebih banyak pasal yang bersifat tetap.

Selanjutnya, Kemensesneg memulai pembahasan dengan tim perumus (Timus) dan tim sinkronisasi (Timsin) revisi UU Haji dan Umrah pada Ahad (24/8/2025) kemarin.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut rencana, revisi UU Haji dan Umrah tersebut akan disahkan menjadi undang-undang (UU) dalam rapat paripurna pada Selasa (26/8/2025).

“Kita akan ngurusin Timus-Timsin. Sehingga kemudian kita akan lihat lagi di situ kesesuaian dan sebagainya,” ujar Bambang.

Baca Juga :  Wah, Ada Wine Bersertifikat Halal, MUI Sebut Itu Keputusan Kemenag

Adapun dalam tahap Timus dan Timsin, pembahasan RUU Haji dan Umrah sudah berada dalam aspek redaksional. Timus dan Timsin bertugas melakukan penyesuaian redaksional terhadap pasal-pasal, termasuk koreksi tanda baca, penyelarasan paragraf, hingga penyusunan format.

Setelah aspek redaksional selesai, draf revisi UU Haji dan Umrah akan dikembalikan ke Panja untuk masuk proses finalisasi.

Nantinya, dalam UU Haji dan Umrah, DPR RI dan pemerintah bersepakat untuk menggunakan nomenklatur Kementerian Haji dan Umrah sebagai nama pengganti Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji).

Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mengatakan, nomenklatur tersebut pun sudah dituangkan di dalam pasal-pasal Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Juga :  6 Bansos Pemerintah Cair 2023, Cek di Sini

“Nomenklaturnya, Kementerian Haji dan Umrah,” ujar Selly dikutip sukabumiheadline.com, Senin (25/8/2025).

Bersamaan dengan itu, Selly mengungkapkan bahwa Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Ditjen PHU) di Kementerian Agama (Kemenag) yang sebelumnya BP Haji dibentuk mengurusi ibadah haji dan umrah, juga akan dihapuskan.

Hal itu karena seluruh tugas dan tanggung jawab terkait haji sudah dialihkan sepenuhnya ke Kementerian Haji dan Umrah.

“Kalau kaitannya itu, dengan otomatis maka nanti akan ada penyesuaian. Karena pada saat hari ini kementerian haji dan umrah itu kan sudah berdiri sendiri. Maka di kementerian agama otomatis harus dilepas. Sudah tidak ada lagi yang menyangkut dengan namanya Ditjen PHU di Kemenag,” kata Selly.

Berita Terkait

Magang ke Jerman, 15 pemuda Sumatera Barat ikuti SSW di Sukabumi
Soal meme, Bahlil: Saya sudah biasa diejek dan jadi korban bully sejak SD
Hasil sidak pabrik AQUA, Dedi Mulyadi sampai harus bikin aturan baru
Menelisik harta karun peninggalan Jepang, kini tenda biru kepung Gunung Salak
Cegah keracunan, dapur MBG wajib masak gunakan air galon
Dedi Mulyadi ancam tak perpanjang izin AQUA, langgar aturan dan merusak jalan
Sidak pabrik, KDM kaget sumber air AQUA dari sumur bor bukan mata air
Dedi Mulyadi minta penyelesaian Jalan Tol Bocimi dipercepat

Berita Terkait

Senin, 27 Oktober 2025 - 13:00 WIB

Magang ke Jerman, 15 pemuda Sumatera Barat ikuti SSW di Sukabumi

Minggu, 26 Oktober 2025 - 11:00 WIB

Soal meme, Bahlil: Saya sudah biasa diejek dan jadi korban bully sejak SD

Minggu, 26 Oktober 2025 - 04:27 WIB

Hasil sidak pabrik AQUA, Dedi Mulyadi sampai harus bikin aturan baru

Sabtu, 25 Oktober 2025 - 04:17 WIB

Menelisik harta karun peninggalan Jepang, kini tenda biru kepung Gunung Salak

Jumat, 24 Oktober 2025 - 08:00 WIB

Cegah keracunan, dapur MBG wajib masak gunakan air galon

Berita Terbaru

Dedi Mulyadi dan Agus Harimurti Yudhoyono - Ist

Ekonomi

Ketika AHY dan KDM kompak sindir karya Jokowi

Senin, 27 Okt 2025 - 10:00 WIB