Soal boikot Paripurna DPRD, Dewex: Asep Japar Bupati Sukabumi terlemah sepanjang sejarah

- Redaksi

Jumat, 2 Mei 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Bupati Sukabumi Asep Japar dan Wakil Bupati Sukabumi Andreas - Istimewa

Bupati Sukabumi Asep Japar dan Wakil Bupati Sukabumi Andreas - Istimewa

sukabumiheadline.com – Muncul kabar tidak sedap, adanya aksi boikot Rapat Paripurna ke-14 Tahun Sidang 2025 yang diboikot puluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi.

Diketahui, Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua II DPRD, Usep. Turut hadir pula Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Asep Japar dan Andreas.

Kabar adanya boikot Rapat Paripurna dikemukakan oleh Dewek Sapta Anugerah. Menurutnya, hanya 15 anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang hadir. Sedangkan, puluhan lainnya mangkir.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Hanya 15 anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang hadir. Sedangkan 35 anggota lainnya ke mana? Ini boikot, tidak bisa dipungkiri lagi,” kata Dewex dalam pernyataannya kepada sukabumiheadline.com, Kamis (1/5/2025) malam.

Dewek juga sangat menyayangkan ada dua fraksi yang seluruh anggotanya tidak mengikuti Rapat Paripurna tersebut. Sementara itu, satu partai pengusung pasangan Asep Japar-Andreas hanya mengirimkan satu anggota.

Baca Juga:

Mirisnya, lanjut Dewex, tidak semua anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar mengikuti Paripurna. Padahal, Bupati Sukabumi periode 2020-2024, Marwan Hamami, dan Asep Japar merupakan dia kader Golkar terbaik pada masanya.

“Miris, menurut saya. Bupati Sukabumi sebelumnya dan saat ini, dua-duanya kader terbaik dari Partai Golkar, tapi fraksi bahkan tidak bisa menghadirkan semua anggotanya,” ungkap Founder Lingkar Kajian Kebangsaan itu.

Baca Juga :  Maksud Baik Wabup Sukabumi Bikin Hotline Pengaduan, tapi Malah Di-bully Warga

“Padahal, salah satu materi yang dibahas adalah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sukabumi Tahun Anggaran 2024,” lanjut eks Ketua GMNI Sukabumi Raya itu.

Dewek juga menyoroti tidak tercapainya kuorum dalam Rapat Paripurna tersebut yang setidaknya harus dihadiri oleh 26 anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, dari total 50 anggota. Baca selengkapnya: Kenali 50 Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi 2024-2029 menurut dapil, asal parpol dan suara

“15 anggota DPRD yang hadir itu tidak kuorum, karena sedikitnya harus dihadiri oleh 26 anggota, atau 50 persen plus satu, dari total 50 anggota DPRD. Jadi bagaimana mungkin bisa menghasilkan keputusan?” kata Dewex.

Sedangkan, kemungkinan adanya kegiatan luar oleh 35 anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang tidak mengikuti paripurna, dinilai Dewek sebagai mustahil.

“Ini jelas boikot. Tidak mungkin karena adanya kegiatan luar, karena kalau ada, kenapa dilakukan ketika jadwal paripurna? 35 anggota tidak ikut Sidang Paripurna, itu tidak lazim,” yakin dia.

Menurutnya, hal itu baru terjadi sepanjang sejarah di Sukabumi. Lebih jauh, ia menilai Asep Japar dan Andreas sebagai bupati dan wakil bupati terlemah sepanjang sejarah Kabupaten Sukabumi.

“Kasus boikot ini menunjukkan jika Asep Japar dan Andreas menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi terlemah sepanjang sejarah,” kata Dewex.

Baca Juga :  Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi: Komitmen anti-korupsi haru diperkuat

“Banyaknya anggota DPRD dari partai pengusung pasangan Asep Japar-Andreas yang mangkir, menunjukkan jika dukungan di parlemen terhadap pasangan ini sangat lemah. Asep Japar Bupati Sukabumi terlemah sepanjang sejarah,” lanjutnya.

Dewek juga menilai komunikasi politik Asep Japar-Andreas dan anggota DPRD dari partai pengusung pasangan tersebut buruk.

“Ini menunjukkan buruknya komunikasi partai pengusung dalam menggalang dukungan di legislatif kepada pasangan tersebut,” pungkasnya.

Sementara itu, upaya konfirmasi yang dilakukan sukabumiheadline.com kepada 5 anggota DPRD Kabupaten Sukabumi terkait tuduhan adanya boikot tersebut, hingga berita ini ditulis, tidak membuahkan hasil.

Yudha Sukmagara, Ketua DPC Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, tidak merespons upaya konfirmasi terkait adanya aksi boikot yang diajukan.

Upaya konfirmasi juga kepada Yudi Suryadikrama dari Fraksi PDI Perjuangan, Mansurudin dari Fraksi PAN, Hamzah Gurnita dari Fraksi PKB, dan Ferry Supriyadi dari Fraksi Partai Golkar. Namun, tak satupun dari keempatnya memberikan respons.

Penutupan Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2025 dan Pembukaan Masa Sidang Kedua Tahun Sidang 2025
Penutupan Masa Sidang kesatu dan Pembukaan Masa Sidang kedua Tahun Sidang 2025 – Setwan DPRD Kabupaten Sukabumi

Untuk informasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan Rapat Paripurna ke-14 Tahun Sidang 2025 yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD, Rabu, 30 April 2025.

Rapat dibuka untuk umum, membahas agenda Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sukabumi Tahun Anggaran 2024 serta evaluasi kinerja DPRD selama Masa Sidang Kesatu Tahun Sidang 2025. Baca selengkapnya: Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, bahas evaluasi kinerja dan LKPJ Bupati

Berita Terkait

Beda dengan PAN dan Nasdem, PDIP hanya minta maaf ulah Deddy Sitorus-Sadarestuwati
Matematikanya ngawur, Golkar nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI
Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan dari DPR RI
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dipecat dari DPR RI
Ahmad Sahroni dipecat usai viral respons kritik bubarkan DPR
Kondisi terkini Umar, ojol asal Sukabumi dilindas Barakuda Brimob
Susunan Pengurus DPP Gerindra Periode 2025-2030
Ketum dan Sekjen dijabat Megawati, ini struktur kepengurusan PDIP Periode 2025-2030

Berita Terkait

Senin, 1 September 2025 - 15:07 WIB

Beda dengan PAN dan Nasdem, PDIP hanya minta maaf ulah Deddy Sitorus-Sadarestuwati

Minggu, 31 Agustus 2025 - 18:41 WIB

Matematikanya ngawur, Golkar nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI

Minggu, 31 Agustus 2025 - 16:11 WIB

Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan dari DPR RI

Minggu, 31 Agustus 2025 - 13:42 WIB

Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dipecat dari DPR RI

Jumat, 29 Agustus 2025 - 19:30 WIB

Ahmad Sahroni dipecat usai viral respons kritik bubarkan DPR

Berita Terbaru