sukabumiheadline.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-39 Tahun Sidang 2025 dengan agenda Pesetujuan bersama atas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dan Pengambilan Keputusan DPRD terhadap Penetapan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Rapat digelar di ruang rapat utama DPRD pada Selasa (14/10/2025), dipimpin Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, didampingi Wakil Ketua II Usep dan Wakil Ketua III Ramzi Akbar Yusuf, serta Bupati Sukabumi, Asep Japar.
Rapat juga dihadiri para anggota DPRD, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Berita Terkait: Aneh, minimarket di Parungkuda ini jual karya UMKM Sukabumi tapi tidak tahu produk mana
Usai pembukaan, rapat dilanjutkan dengan penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD Mengenai Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
Selanjutnya, penyampaian Laporan Komisi III DPRD Mengenai Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Lalu, Persetujuan Bersama Atas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga:
- Ini Lho 5 Jaringan Ritel Modern Didirikan Pengusaha asal Sukabumi
- Wu Lai Tjang, miliarder asal Sukabumi diabadikan jadi nama masjid di Tangerang
- Intip interior Masjid Baitul Kurnia Banten, dibangun untuk mengenang miliarder asal Sukabumi
Rapat dilanjutkan dengan Pengambilan Keputusan DPRD Terhadap Penetapan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Selanjutnya, dilakukan penandatanganan Pakta Integritas Pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026, Berita Acara Persetujuan Bersama Atas Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026, dan Berita Acara Penetapan Atas Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Berita Terkait:
- Membanding jumlah minimarket, supermarket dan kios pasar di Kota Sukabumi
- Menghitung jumlah pasar, kios, minimarket dan mal di Kabupaten Sukabumi
Usai penandatanganan, rapat juga diisi dengan Penyampaian Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Persetujuan Terhadap Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Selanjutnya, Keputusan DPRD Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2025 tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi tentang Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Tahun Anggaran 2026.
Rekomendasi Redaksi: Kecamatan terbanyak minimarket di Kabupaten Sukabumi, 12 bangkrut
Selanjutnya, penyampaian Pendapat Akhir Bupati Mengenai Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
Pada kesempatan tersebut Budi Azhar Mutawali mengatakan bahwa rapat paripurna hari ini Yang pertama adalah persetujuan RAPBD tahun 2026 yang selanjutnya akan disampaikan kepada gubernur jawa barat untuk dievaluasi.
“Kemudian yang kedua, pengambilan keputusan tentang RAPBD Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Nah, kalau yang pasar swalayan sudah selesai, tinggal nanti digunakan agar menjadi raperda yang definitif tentunya,” kata Budi.
Lebih lanjut, Budi Azhar menjelaskan poin inti dalam Raperda toko swalayan adalah untuk menciptakan keadilan, sehingga UMKM dan masyarakat yang berjualan biasa dapat tertata dengan baik, serta keberadaan pasar swalayan tidak mengganggu pasar-pasar tradisional.
“Raperda ini mengatur zonasi wilayah, dan akan disosialisasikan secara utuh agar jelas bagi semua pihak. Tujuannya adalah agar semua investor di Kabupaten Sukabumi merasa aman dan nyaman, pasar tradisional tetap terjaga, dan UMKM juga tetap bisa berkembang di setiap wilayah,” papar Budi.
“Saat ini, belum ada batasan jumlah swalayan, namun akan tetap mempertimbangkan kearifan lokal,” kata Budi.
Sementara itu, Asep Japar menanggapi Raperda tersebut, “Bahwa toko modern dan toko swalayan di Kabupaten Sukabumi akan diatur terkait zonasi, jarak, serta jam operasional. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi pertentangan antara toko modern dengan pasar rakyat, dan keduanya dapat saling memajukan,” kata dia.
“Raperda ini juga bertujuan untuk memajukan UMKM, pasar rakyat, dan toko modern secara bersamaan. Pengaturan teknis lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup),” pungkasnya.
Diberdayakan sukabumiheadline.com sebelumnya, berbeda dengan Indomaret dan Alfamart yang sengit bersaing memperbanyak gerai mereka, sejumlah nama yang tidak terlalu populer memilih fokus di kawasan perkotaan, seperti Yomart, Idol Mart dan nama lainnya. Baca selengkapnya: Bukan Cicurug, Cibadak atau Cisaat, ini kecamatan dengan minimarket terbanyak di Kabupaten Sukabumi
