Soal Ponpes Khilafatul Muslimin Cikembar, Ini Langkah Diambil Satreskrim Polres Sukabumi

- Redaksi

Sabtu, 11 Juni 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Satreskrim Polres Sukabumi. l Istimewa

Satreskrim Polres Sukabumi. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com l CIKEMBAR – Satreskrim Kepolisian Resort (Polres) Sukabumi terus mendalami keberadaan Pondok Pesantren (Ponpes) Khilafatul Muslimin yang berada di Kampung Cibuni, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP I Putu Asti Hermawan mengatakan, terkait pemeriksaan keberadaan Ponpes Khilafatul Muslimin yang ada di Sukabumi pihaknya masih melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan dan sejumlah santri.

“Kami sudah melaksanakan pemeriksaan, interview atau klarifikasi terhadap tujuh orang sejauh ini,” ujarnya kepada sukabumiheadline.com, Sabtu (11/6/2022)

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dijelaskan I Putu Asti Hermawan, mulai saat ini hingga ke depan pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap aktivitas pondok pesantren tersebut.

“Untuk ke depan kami tetap melaksanakan penyelidikan sekaligus melakukan pengawasan terhadap aktivitas mereka di Sukabumi,” jelasnya

Ditegaskan I Putu Asti Hermawan, upaya yang telah dilakukannya jajarannya yakni sebelumnya telah melakukan pemanggilan terhadap pimpinan Ponpes Khilafatul Muslimin.

“Kemarin tindakan yang kita laksanakan mendatangi tempat tersebut sekaligus menyampaikan undangan klarifikasi,” jelasnya.

“Sampai saat ini masih kita dalami melalui serangkaian pemeriksaan-pemeriksaan yang kita laksanakan hari ini mungkin sampai ke depan,” imbuhnya.

Masih kata I Putu Asti Hermawan, keberadaan Ponpes Khilafatul Muslimin di Cikembar menduga ada keterkaitan dengan kelompok wilayah lain di bawah pimpinan Abdul Qodir Hasan Baraja yang telah diamankan polisi beberapa waktu lalu.

“Yang jelas mungkin ada keterkaitan, namun tetap masih kita dalami, pemeriksaan dilakukan mulai dari pimpinan ponpesnya, kemudian santrinya juga kita periksa,” tandasnya.

Berita Terkait

Soal bayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama, Korlantas Polri kunjungi Lembur Pakuan
Survei: 74,9% penduduk Indonesia siap ikut perang bela negara
Tinggi peminat, Menaker ajukan tambahan 150 ribu kuota Magang Nasional 2026
Pemprov Jawa Barat akan gelar Festival Kabaya Sunda 2026 bulan depan
BNN mau larang vape, didukung pimpinan Komisi III DPR ini
Kabar baik untuk sopir angkot di Jawa Barat, Dedi Mulyadi tawarkan kredit EV tanpa DP
Temuan Komnas HAM: Penyiram air keras ke Andrie Yunus belasan orang, ada sipil
Bayar pajak kendaraan masih harus ada KTP, KDM nonaktifkan Kepala Samsat Bandung

Berita Terkait

Senin, 13 April 2026 - 20:31 WIB

Soal bayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama, Korlantas Polri kunjungi Lembur Pakuan

Senin, 13 April 2026 - 07:01 WIB

Survei: 74,9% penduduk Indonesia siap ikut perang bela negara

Jumat, 10 April 2026 - 18:48 WIB

Tinggi peminat, Menaker ajukan tambahan 150 ribu kuota Magang Nasional 2026

Jumat, 10 April 2026 - 17:48 WIB

Pemprov Jawa Barat akan gelar Festival Kabaya Sunda 2026 bulan depan

Jumat, 10 April 2026 - 00:37 WIB

BNN mau larang vape, didukung pimpinan Komisi III DPR ini

Berita Terbaru

Ilustrasi pejuang kemerdekaan RI - sukabumiheadline.com

Nasional

Survei: 74,9% penduduk Indonesia siap ikut perang bela negara

Senin, 13 Apr 2026 - 07:01 WIB