Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Polri 4 Bulan Terakhir, Ini Hasilnya

- Redaksi

Senin, 21 Juni 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelayanan SIM untuk disabilitas. | Foto: Divisi Humas POLRI

Pelayanan SIM untuk disabilitas. | Foto: Divisi Humas POLRI

sukabumiheadline.com l Survei Cyrus Network mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan di Institusi Polri. Mencakup pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan laporan pengaduan masyarakat.

Hasil survei memperlihatkan kepuasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan Polri dinilai dalam empat bulan terakhir cukup tinggi.

“Penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik di institusi Polri cukup baik, hal ini tercermin dari persepsi responden yang mengaku pernah mengurus SIM, mengurus SKCK, dan membuat pengaduan penegakan hukum dalam empat bulan terakhir,” ungkap Direktur Riset Cyrus Network Fadhli MR, seperti dikutip dari Republika.co.id, Senin, 21 Juni 2021.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari seluruh layanan Polri yang kami uji, tercatat bahwa pelayananmengurus SIM memiliki tingkat kepuasan tertinggi yaitu sebesar 90,3 persen; diikuti dengan layanan membuat SKCK sebesar 82,8 persen; dan mengurus proses pengaduan masyarakat sebesar 79,4 persen,,” sambungnya.

Fadhli menjelaskan untuk pelayanan mengurus SIM, terdapat 9,2 persen responden yang mengaku pernah mengurus SIM dalam empat bulan terakhir. Dari responden yang pernah mengurus tersebut (n=113), sebanyak 88,5 persen merasa puas terhadap Pelayanan Pembuatan SIM yang diberikan dan sebanyak 1,8 persen merasa sangat puas.

Baca Juga :  Puan Ngos-ngosan, Hasil Survei Capres 2024 Terbaru Versi Charta Politika dan SMRC

“Hanya 5,3 persen yang merasa sangat tidak puas dan 4,4 persen merasa tidak puas,” jelas Fadhli.

Sementara untuk pelayanan membuat SKCK, ada 8 persen responden yang mengaku pernah mengurus SKCK dalam empat bulan terakhir.

“Dari responden yang pernah mengurus SKCK dalam empat bulan terakhir tersebut (n=99), 76,7 persen mengaku puas terhadap layanan Polri dalam pembuatan SKCK, dan 6,1 persen sangat puas. Masih ada 15,2 persen responden yang tidak puas, dan 2 persen yang sangat tidak puas,” katanya lagi.

Kemudian untuk layanan pengaduan masyarakat seperti laporan penegakan hukum, surat kehilangan, dan lain sebagainya terdapat 7,9 persen responden mengaku pernah melakukan pengaduan masyarakat tersebut dalam empat bulan terakhir.

“75,3 persenmenyatakan puas atas pelayanan Polri saat menerima pengaduan masyarakat, dan 4,1 persen menyatakan sangat puas. Sedangkan yang tidak setuju ada 19,6 persen dan 1 persen sangat tidak setuju.”

Baca Juga :  Pro Kontra Warna Seragam akan Diubah (lagi), 5 Satpam di Sukabumi Menolak Krem

Selain itu, Cyrus Network juga menguji tingkat kepuasan publik terhadap lima fungsi yang ada pada Polri yaitu fungsi penegakan hukum (Reserse), lalu lintas (Lantas), pengamanan masyarakat (Sabhara), hubungan masyarakat (Humas), dan pembinaan masyarakat (Binmas). Hasilnya pun sama, kepuasan publik terhadap fungsi Polri dapat dikatakan cukup tinggi.

“77,2 persen publik puas terhadap fungsi Pengamanan Masyarakat (Sabhara), 74,1 persen publik puas terhadap fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas), 72,9 persen puas terhadap fungsi Hubungan masyarakat (Humas), 71,6 persen puas terhadap fungsi Penegakkan Hukum (Reserse), dan 69,7 persen puas terhadap fungsi Lalu lintas (Lantas),” ujar Fadhli.

Survei Cyrus Network ini dilakukan secara tatap muka pada tanggal 28 Mei-1 Juni 2021 dengan jumlah responden sebesar 1230 responden tersebar secara proporsional pada 123 desa/kelurahan terpilih di 34 Provinsi. Survei dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan (significant level) survei ini adalah 95 persen dengan margin of error sekitar 2,85 persen.

Berita Terkait

BGN: Sekolah bisa tolak Program MBG, kami tidak memaksa
MUI: Perjanjian dagang RI-AS langgar UU
BGN: Banyak mitra SPPG mark up harga bahan baku Program MBG
Direktur RSUD Jampang Kulon Sukabumi: Dokter spesialis suka kabur
PDIP: Rp769 triliun anggaran Program MBG, Rp223,5 triliun ambil dari dana pendidikan
Daftar 13 wanita asal Jawa Barat korban TPPO dan eksploitasi, usia 20an
Helikopter dokter dan pasien, RSUD Jampang Kulon Sukabumi akan dilengkapi helipad
Wajah Brimob aniaya pelajar madrasah hingga tewas di Tual
Tag :

Berita Terkait

Jumat, 27 Februari 2026 - 19:30 WIB

BGN: Sekolah bisa tolak Program MBG, kami tidak memaksa

Jumat, 27 Februari 2026 - 13:00 WIB

MUI: Perjanjian dagang RI-AS langgar UU

Kamis, 26 Februari 2026 - 20:02 WIB

BGN: Banyak mitra SPPG mark up harga bahan baku Program MBG

Kamis, 26 Februari 2026 - 11:00 WIB

Direktur RSUD Jampang Kulon Sukabumi: Dokter spesialis suka kabur

Rabu, 25 Februari 2026 - 22:06 WIB

PDIP: Rp769 triliun anggaran Program MBG, Rp223,5 triliun ambil dari dana pendidikan

Berita Terbaru

Nasional

BGN: Sekolah bisa tolak Program MBG, kami tidak memaksa

Jumat, 27 Feb 2026 - 19:30 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump - Ilustrasi sukabumiheadlie.com

Nasional

MUI: Perjanjian dagang RI-AS langgar UU

Jumat, 27 Feb 2026 - 13:00 WIB


Notice: Fungsi WP_Styles::add ditulis secara tidak benar. The style with the handle "thickbox" was enqueued with dependencies that are not registered: dashicons. Silakan lihat Debugging di WordPress untuk informasi lebih lanjut. (Pesan ini ditambahkan pada versi 6.9.1.) in /home/sukaheadline/htdocs/sukabumiheadline.com/wp-includes/functions.php on line 6131