Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Polri 4 Bulan Terakhir, Ini Hasilnya

- Redaksi

Senin, 21 Juni 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pelayanan SIM untuk disabilitas. | Foto: Divisi Humas POLRI

Pelayanan SIM untuk disabilitas. | Foto: Divisi Humas POLRI

sukabumiheadline.com l Survei Cyrus Network mengukur tingkat kepuasan publik terhadap pelayanan di Institusi Polri. Mencakup pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan laporan pengaduan masyarakat.

Hasil survei memperlihatkan kepuasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan Polri dinilai dalam empat bulan terakhir cukup tinggi.

“Penilaian masyarakat terhadap pelayanan publik di institusi Polri cukup baik, hal ini tercermin dari persepsi responden yang mengaku pernah mengurus SIM, mengurus SKCK, dan membuat pengaduan penegakan hukum dalam empat bulan terakhir,” ungkap Direktur Riset Cyrus Network Fadhli MR, seperti dikutip dari Republika.co.id, Senin, 21 Juni 2021.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Dari seluruh layanan Polri yang kami uji, tercatat bahwa pelayananmengurus SIM memiliki tingkat kepuasan tertinggi yaitu sebesar 90,3 persen; diikuti dengan layanan membuat SKCK sebesar 82,8 persen; dan mengurus proses pengaduan masyarakat sebesar 79,4 persen,,” sambungnya.

Fadhli menjelaskan untuk pelayanan mengurus SIM, terdapat 9,2 persen responden yang mengaku pernah mengurus SIM dalam empat bulan terakhir. Dari responden yang pernah mengurus tersebut (n=113), sebanyak 88,5 persen merasa puas terhadap Pelayanan Pembuatan SIM yang diberikan dan sebanyak 1,8 persen merasa sangat puas.

Baca Juga :  Partai Coklat, alasan PDIP usul kepolisian kembalikan di bawah Panglima TNI

“Hanya 5,3 persen yang merasa sangat tidak puas dan 4,4 persen merasa tidak puas,” jelas Fadhli.

Sementara untuk pelayanan membuat SKCK, ada 8 persen responden yang mengaku pernah mengurus SKCK dalam empat bulan terakhir.

“Dari responden yang pernah mengurus SKCK dalam empat bulan terakhir tersebut (n=99), 76,7 persen mengaku puas terhadap layanan Polri dalam pembuatan SKCK, dan 6,1 persen sangat puas. Masih ada 15,2 persen responden yang tidak puas, dan 2 persen yang sangat tidak puas,” katanya lagi.

Kemudian untuk layanan pengaduan masyarakat seperti laporan penegakan hukum, surat kehilangan, dan lain sebagainya terdapat 7,9 persen responden mengaku pernah melakukan pengaduan masyarakat tersebut dalam empat bulan terakhir.

“75,3 persenmenyatakan puas atas pelayanan Polri saat menerima pengaduan masyarakat, dan 4,1 persen menyatakan sangat puas. Sedangkan yang tidak setuju ada 19,6 persen dan 1 persen sangat tidak setuju.”

Baca Juga :  AKBP Brotoseno, Eks Napi Korupsi Rp1,9 M Ternyata Masih Polisi Aktif

Selain itu, Cyrus Network juga menguji tingkat kepuasan publik terhadap lima fungsi yang ada pada Polri yaitu fungsi penegakan hukum (Reserse), lalu lintas (Lantas), pengamanan masyarakat (Sabhara), hubungan masyarakat (Humas), dan pembinaan masyarakat (Binmas). Hasilnya pun sama, kepuasan publik terhadap fungsi Polri dapat dikatakan cukup tinggi.

“77,2 persen publik puas terhadap fungsi Pengamanan Masyarakat (Sabhara), 74,1 persen publik puas terhadap fungsi Pembinaan Masyarakat (Binmas), 72,9 persen puas terhadap fungsi Hubungan masyarakat (Humas), 71,6 persen puas terhadap fungsi Penegakkan Hukum (Reserse), dan 69,7 persen puas terhadap fungsi Lalu lintas (Lantas),” ujar Fadhli.

Survei Cyrus Network ini dilakukan secara tatap muka pada tanggal 28 Mei-1 Juni 2021 dengan jumlah responden sebesar 1230 responden tersebar secara proporsional pada 123 desa/kelurahan terpilih di 34 Provinsi. Survei dilakukan dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan (significant level) survei ini adalah 95 persen dengan margin of error sekitar 2,85 persen.

Berita Terkait

Jurnalis wanita dibunuh dan diperkosa oknum TNI AL, PBNU: Usut tuntas
Jika ada warga bunuh diri karena pinjol, Dedi Mulyadi: Gubernurnya gagal
Prabowo Subianto: Banyak pemimpin dunia ingin mencontoh Program Makan Bergizi Gratis
Gugat UU TNI ke MK, mahasiswa UI: Langgar asas keterbukaan
Jabatan baru Wahyu Mijaya, birokrat asal Sukabumi di bawah komando Dedi Mulyadi
Bunyi genderang perang antara Mendikdasmen dengan Gubernur Jawa Barat
Teror ancam kebebasan pers, PBNU: Bukan tradisi bangsa yang beradab
Setelah UU TNI berikutnya RUU Polri, penolakan rakyat diprediksi semakin masif
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 2 April 2025 - 20:25 WIB

Jurnalis wanita dibunuh dan diperkosa oknum TNI AL, PBNU: Usut tuntas

Rabu, 2 April 2025 - 05:00 WIB

Jika ada warga bunuh diri karena pinjol, Dedi Mulyadi: Gubernurnya gagal

Senin, 31 Maret 2025 - 08:00 WIB

Prabowo Subianto: Banyak pemimpin dunia ingin mencontoh Program Makan Bergizi Gratis

Jumat, 28 Maret 2025 - 00:00 WIB

Gugat UU TNI ke MK, mahasiswa UI: Langgar asas keterbukaan

Kamis, 27 Maret 2025 - 20:11 WIB

Jabatan baru Wahyu Mijaya, birokrat asal Sukabumi di bawah komando Dedi Mulyadi

Berita Terbaru