Ternyata Luhut Menjabat Ketua Dewan Pembina APDESI

- Redaksi

Jumat, 1 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Luhut Binsar Pandjaitan. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bukan tanpa alasan.

Diketahui, sejak enam bulan lalu LBP menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina APDESI. “Bapak Luhut Binsar Panjaitan adalah Dewan Pembina APDESI. Baru enam bulan, setelah dilantik,” kata Sekjen APDESI Asep Anwar Sadat diberitakan suara.com, Kamis (31/3/2022).

Asep menjelaskan, Luhut menjabat Ketua Dewan Pembina APDESI bersamaan dengan dirinya dan rekan-rekan pengurus APDESI dilantik oleh Kemendagri.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kendati begitu, Asep mengatakan, terkait peran Luhut dalam acara Silatnas APDESI hingga ada yang menyuarakan Presiden Joko Widodo tiga periode tidak ada kaitannya sama sekali.

Baca Juga :  Anggota DPD: Luhut Bisa Dijerat Hukum karena Sebar Hoaks 110 Juta Netizen Dukung Pemilu Diundur

“Pak Luhut hanya memenuhi undangan dari DPP APDESI menjadi keynote speaker membahas tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa, masa pandemi COVID-19,” kata dia.

Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, aksi para kepala desa yang mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode, disindir Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.

Hasto mengatakan, tugas kepala desa harus mendorong kemajuan wilayahnya, bukan justru sebaliknya dan malah berpolitik.

“Mendorong kemajuan desa jauh lebih penting sebagai tugas kepala desa, dibandingkan tindakan sebagian kepala desa yang sekadar menyuarakan aspirasi yang dimobilisasi terkait dengan isu-isu politik yang berpotensi melanggar konstitusi,” kata Hasto, Kamis (31/3/2022).

Baca Juga :  Megawati: Kedekatan PDIP dan NU akan Terus Dirawat

Pernyataan Hasto tersebut merespons Ketua Umum APDESI Surtawijaya yang menyatakan pihaknya mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. Menurutnya, APDESI siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode.

Namun, kata dia, dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa, tapi ia menganggap kalau APDESI memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.

“Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita,” ujarnya. Awalnya, APDESI hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar pada hari yang sama, tapi dilarang sejumlah pihak.

“Tadinya mau hari ini, dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini,” ucapnya.

Berita Terkait

Wali Kota Bogor Dedie Rachim ingatkan hal ini untuk warga Sukabumi
Gunung Padang Cianjur dipugar awal bulan ini
Pernyataan sikap DPC GMNI Sukabumi Raya soal dualisme kepengurusan: Fragmentasi bukan jalan juang!
Hadiah Rp7,5 miliar, Gubernur Jawa Barat gelar Lomba Pembangunan Desa dan Kelurahan 2025
Tragis, anggota DPR: Kami dengar amplop kondangan akan dipajak pemerintah
Usai dilantik jadi ASN, guru PPPK ramai-ramai gugat cerai suami
Mulai 2026 Kemenag tak lagi urusi ibadah haji
Alhamdulillah, tunjangan guru Pendidikan Agama Islam naik Rp500 ribu

Berita Terkait

Senin, 4 Agustus 2025 - 04:54 WIB

Wali Kota Bogor Dedie Rachim ingatkan hal ini untuk warga Sukabumi

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 10:00 WIB

Gunung Padang Cianjur dipugar awal bulan ini

Kamis, 31 Juli 2025 - 00:19 WIB

Pernyataan sikap DPC GMNI Sukabumi Raya soal dualisme kepengurusan: Fragmentasi bukan jalan juang!

Senin, 28 Juli 2025 - 11:57 WIB

Hadiah Rp7,5 miliar, Gubernur Jawa Barat gelar Lomba Pembangunan Desa dan Kelurahan 2025

Rabu, 23 Juli 2025 - 22:43 WIB

Tragis, anggota DPR: Kami dengar amplop kondangan akan dipajak pemerintah

Berita Terbaru