SUKABUMIHEADLINE.com l Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marvest) Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam Silatnas Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bukan tanpa alasan.
Diketahui, sejak enam bulan lalu LBP menduduki jabatan sebagai Ketua Dewan Pembina APDESI. “Bapak Luhut Binsar Panjaitan adalah Dewan Pembina APDESI. Baru enam bulan, setelah dilantik,” kata Sekjen APDESI Asep Anwar Sadat diberitakan suara.com, Kamis (31/3/2022).
Asep menjelaskan, Luhut menjabat Ketua Dewan Pembina APDESI bersamaan dengan dirinya dan rekan-rekan pengurus APDESI dilantik oleh Kemendagri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kendati begitu, Asep mengatakan, terkait peran Luhut dalam acara Silatnas APDESI hingga ada yang menyuarakan Presiden Joko Widodo tiga periode tidak ada kaitannya sama sekali.
“Pak Luhut hanya memenuhi undangan dari DPP APDESI menjadi keynote speaker membahas tentang investasi dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Desa, masa pandemi COVID-19,” kata dia.
Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, aksi para kepala desa yang mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi menjadi tiga periode, disindir Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hasto mengatakan, tugas kepala desa harus mendorong kemajuan wilayahnya, bukan justru sebaliknya dan malah berpolitik.
“Mendorong kemajuan desa jauh lebih penting sebagai tugas kepala desa, dibandingkan tindakan sebagian kepala desa yang sekadar menyuarakan aspirasi yang dimobilisasi terkait dengan isu-isu politik yang berpotensi melanggar konstitusi,” kata Hasto, Kamis (31/3/2022).
Pernyataan Hasto tersebut merespons Ketua Umum APDESI Surtawijaya yang menyatakan pihaknya mendukung wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo tiga periode. Menurutnya, APDESI siap deklarasi dukung Jokowi tiga periode.
Namun, kata dia, dukungan tersebut bukan semata-mata keinginan mendadak dari para kepala desa, tapi ia menganggap kalau APDESI memiliki utang kepada Jokowi yang sudah mengabulkan tuntutan, di mana salah satunya ialah mengubah aturan mekanisme gaji kepala desa dari tiga bulan sekali menjadi satu bulan sekali.
“Beliau kabulkan. Sekarang kita punya timbal balik, beliau peduli sama kita,” ujarnya. Awalnya, APDESI hendak melakukan deklarasi bersamaan dengan Silahturahmi Nasional (Silatnas) Apdesi 2022 yang digelar pada hari yang sama, tapi dilarang sejumlah pihak.
“Tadinya mau hari ini, dilarang sama semua. Saya capek dilarang sono-sini,” ucapnya.
