sukabumiheadline.com – Presiden Prabowo Subianto tercatat sudah empat kali menyerang balik para pengkritiknya. Ia meminta pihak-pihak yang berpandangan pesimistis terhadap kondisi Indonesia untuk mencari negara lain apabila merasa masa depan Indonesia suram.
Terbaru, Prabowo menyampaikan hal senada saat berpidato dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Jakarta, Ahad (12/7/2026).
Prabowo mengatakan Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa bersatu membangun negara daripada terus menyebarkan pesimisme.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Yang ragu-ragu silakan duduk di rumah saja. Yang merasa Indonesia suram, silakan kalau mau cari negara lain. Silakan. Tidak ada yang melarang,” kata Prabowo. Baca selengkapnya: Empat kali serang balik pengkritik, Prabowo: Silakan cari negara lain
Dalam dunia politik, gaya komunikasi menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kepercayaan publik. Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat kini tidak hanya menilai kebijakan, tetapi juga cara pejabat publik berbicara dan berinteraksi.
Gaya bicara yang tidak tepat dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyat, sedangkan komunikasi yang jujur dan terbuka mampu membangun kedekatan dan kepercayaan.
Gaya komunikasi pejabat yang semakin lepas dari norma dan cenderung kasar memunculkan pertanyaan: apakah ini strategi komunikasi politik spontanitas untuk menarik simpati publik, atau justru berisiko semakin memperlebar jarak antara pemerintah dan rakyatnya?
Mengapa kritik ditanggapi dengan sindiran dan ejekan?
Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital di Universitas Indonesia, menilai bahwa penggunaan bahasa informal yang cenderung kasar dalam komunikasi pejabat publik bukan sekadar masalah gaya komunikasi, tetapi juga mencerminkan pola interaksi pemerintah dengan masyarakat.
“Secara teoritis maupun secara praktis, pemerintah, atau mereka yang menjalankan amanat dari rakyat, membutuhkan partisipasi (masyarakat). Ketika dialog (antara pemerintah dan masyarakat) itu kemudian ditutup dengan kata-kata yang tidak pantas, masyarakat akhirnya akan mengambil jarak, sehingga secara teoritis partisipasi publik akan menjadi minim,” terangnya di VOA Indonesia.
Terbiasa pidato di ruang tertutup dan terbatas
Pernyataan Prabowo yang kerap ceplas-ceplos hingga kasar dengan mengeluarkan umpatan “Ndasmu!“, “Kau yang gelap!” dan lainnya itu, disindir akun Instagram @whatthe.pol. Unggahan akun tersebut juga memberikan alasan psikologis terkait sikap Prabowo tersebut.
“Kenapa prabowo selalu berpidato seenaknya jika tanpa text?” tulis @whatthe.pol dikutip sukabumiheadline.com, Rabu (15/7/2026).
“Prabowo tidak punya pengalaman menjadi kepala daerah yang dipilih
langsung. Muscle memory Prabowo
adalah berpidato di ruang-ruang tertutup yang dipenuhi gebyar semu
para pemujanya,” tambahnya di uanggahan yang sudah mendapatkan puluhan ribu tanggapan itu.
Fenomena pejabat publik yang berbicara kasar dan ceplas-ceplos biasanya merupakan bagian dari strategi komunikasi politik yang disengaja untuk membangun citra sebagai sosok yang tegas, merakyat, dan antikemapanan.
Selain itu, gaya ini juga kerap digunakan sebagai mekanisme pertahanan untuk mengalihkan perhatian dari substansi masalah atau untuk mendiskreditkan pengkritik.
Mendekatkan diri dengan masyarakat
Mengutip artikel Bernadetha Kiara Gita Ola yang berjudul Menilik Gaya Koboi ala Purbaya, di laman resmi Universitas Padjajaran (Unpad), pejabat yang doyan bicara ceplas-ceplos adalah upaya mendekatkan diri dengan rakyat.
Bahasa yang ceplas-ceplos dianggap sebagai antitesis dari bahasa birokrasi yang kaku. Hal ini membuat pejabat terkesan lebih egaliter, apa adanya, dan tidak berjarak dengan masyarakat kelas bawah.
“Namun, gaya bicara yang ceplas-ceplos tidak selalu berhasil diterima publik dengan baik. Beberapa politisi lain menerapkan gaya serupa tanpa mempertimbangkan empati dan konteks sosial. Akibatnya, pernyataan mereka sering memicu kontroversi, meremehkan persoalan rakyat, atau bahkan menyinggung kelompok tertentu,” kata Kiara Gita.
“Demo besar pada akhir Agustus hingga awal September 2025 menunjukkan bagaimana pernyataan yang tidak berempati dapat memicu kemarahan publik. Saat politisi menyampaikan pesan tanpa kepekaan, gaya blak-blakan justru berubah menjadi arogansi politik yang memperlebar jarak dengan masyarakat,” lanjut dia.
Mencitrakan ketegasan
Gaya komunikasi pejabat yang ceplas-ceplos untuk mencitrakan ketegasan dan kekuatan. Gaya bicara yang keras sering dipahami oleh sebagian masyarakat sebagai simbol ketegasan, keberanian, dan kemampuan bertindak cepat sering disebut gaya koboi.
Selain Prabowo, gaya komunikasi seperti ini juga kerap dilakukan Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, hingga Sekretaris Kabinet Tedy Indra Wijaya.
Menghindari disalahkan
Menurut Agie Nugroho Soegiono dan Muhammad Dzulfikar Al Ghofiqi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya di artikel Mengapa pejabat kerap menjelekkan pengkritiknya, bukan mengevaluasi kebijakan? di Conversation, pejabat ceplas-ceplos sebagai blame avoidance atau menghindari disalahkan.
Alih-alih menjawab kritik publik dengan data atau evaluasi kebijakan, pejabat terkadang menyerang balik pengkritik untuk menutupi kelemahan atau masalah substansial.
Saat menghadapi kritik, pejabat kerap membalas dengan menyerang balik atau mempertanyakan latar belakang pengkritik alih-alih membahas substansi masalah. Taktik ini efektif untuk meredam tekanan publik secara instan tanpa harus mengevaluasi kebijakan.
“Dalam studi kebijakan publik, fenomena ini dapat dipahami melalui dua konsep: blame avoidance dan chilling effect. Keduanya membantu menjelaskan bagaimana cara pejabat merespons kritik tidak hanya berdampak pada debat elite, tetapi juga pada kualitas ruang kebebasan berpendapat secara lebih luas,” katanya.
“Pola semacam ini bukanlah kejadian yang berdiri sendiri, melainkan cermin dari lemahnya budaya akuntabilitas di kalangan pejabat untuk mempertanggungjawabkan substansi kebijakan ke publik.”
Kebutuhan panggung politik
Masih menurut Conversation, gaya komunikasi ceplas-ceplos juga menjadi kebutuhan panggung politik. Hal itu karena dalam lanskap media sosial dan era informasi cepat, pernyataan kontroversial dan emosional lebih mudah viral dan menarik perhatian publik.
Cara bawahan menyenangkan atasan
Selain itu, budaya birokrasi yes-man. Iklim di mana bawahan terbiasa menyenangkan atasan membuat pejabat terbiasa mendominasi pembicaraan tanpa ada yang berani mengoreksi atau menegur cara bicaranya.
