UU Cipta Kerja disahkan, Buruh Sukabumi wajib tahu aturan baru jam kerja, libur dan pesangon

- Redaksi

Jumat, 17 Mei 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Joko Widodo - Presiden Joko Widodo

Joko Widodo - Presiden Joko Widodo

sukabumiheadline.com – Bagi para karyawan swasta dan buruh pabrik di Sukabumi, Jawa Barat, tentu harus tahu mengenai aturan terbaru tentang jam kerja dan hari libur pasca Presiden Jokowi sahkan UU Cipta Kerja.

Ada banyak sekali yang diatur dalam UU Cipta Kerja yang disahkan Jokowi itu, mengenai jam kerja dan hari libur karyawan swasta sendiri diatur di Perppu Nomor 2 Tahun 2022. Dalam Pasal 77 dijelaskan tentang aturan jam kerja dan hari libur bagi para karyawan swasta.

Perusahaan tentu harus memiliki waktu kerja dan hari libur untuk karyawannya dan tidak bisa seenaknya mempekerjakan seseorang. Perusahaan harus ikut sesuai dengan apa yang diatur oleh pemerintah dalam hal ini adalah waktu kerja dan hari libur.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Adapun waktu kerja untuk para karyawan itu adalah 7 jam dalam 1 hari atau 40 jam dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu

Namun perusahaan juga bisa menggunakan waktu kerja lain yaitu 8 jam dalam 1 hari dan 40 jam dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu.

Jika ada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawannya di luar waktu itu atau melebihi waktu kerja maka harus ada persetujuan dengan sang karyawan.

Sehingga perusahaan tak bisa melakukan tanpa ada kesepakatan apapun, misalnya tiba-tiba mempekerjakan karyawan melebihi waktu tersebut.

Nantinya kelebihan waktu kerja itu harus dihitung sebagai lembur dan perusahaan harus membayar uang lembur di luar gaji pokok.

Aturan mengenai waktu kerja lembur juga tak bisa seenaknya di mana hanya dapat dilakukan paling lama selama 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam 1 minggu.

Dalam UU Cipta Kerja itu juga diatur mengenai hak karyawan yang di PHK atau pensiun di mana mereka akan mendapat uang pesangon dan uang penghargaan.

Besaran uang pesangon ditentukan dari masa kerja (MK) karyawan yang di PHK atau pensiun. Berikut ini besaran uang pesangonnya.

  1. MK 1 tahun diberi 1 bulan upah
  2. MK 1 tahun lebih, kurang 2 tahun diberi 2 bulan upah
  3. MK 2 tahun lebih, kurang 3 tahun diberi 3 bulan upah
  4. MK 3 tahun lebih, kurang 4 tahun diberi 4 bulan upah
  5. MK 4 tahun lebih, kurang 5 tahun diberi 5 bulan upah
  6. MK 5 tahun lebih, kurang 6 tahun diberi 6 bulan upah
  7. MK 6 tahun lebih, kurang 7 tahun diberi 7 bulan upah
  8. MK 7 tahun lebih, kurang 8 tahun diberi 8 bulan upah
  9. MK 8 tahun atau lebih diberi 9 bulan upah

Besaran uang penghargaan juga disesuaikan dengan masa kerja atau MK, berikut jumlahnya:

  1. MK 3 tahun lebih, kurang 6 tahun diberi 2 bulan gaji
  2. MK 6 tahun lebih, kurang 9 tahun diberi 3 bulan gaji
  3. MK 9 tahun lebih, kurang 12 tahun diberi 4 bulan gaji
  4. MK 12 tahun lebih, kurang 15 tahun diberi 5 bulan gaji
  5. MK 15 tahun lebih, kurang 18 tahun diberi 6 bulan gaji
  6. MK 18 tahun lebih, kurang 21 tahun diberi 7 bulan gaji
  7. MK 21 tahun lebih, kurang 24 tahun diberi 8 bulan gaji
  8. MK 24 tahun lebih diberi 10 bulan gaji.

Berita Terkait

Izin perumahan di Jawa Barat bakal ditata ulang sesuai risiko bencana dan tata ruang
Penasihat Presiden Prabowo mengaku jadi korban penyadapan Listyo Sigit cs: Saya Nomor 42
Nomor 44 asal Sukabumi, ini daftar Brigjen Polisi kena rotasi Kapolri November 2026
Ini daftar 11 jenderal polisi diduga terlibat skandal sadap HP Presiden Prabowo
Jabatan Ade Ary Syam Indradi, jenderal asal Sukabumi dimutasi usai penyadapan HP Prabowo
Kecam penyadapan HP Prabowo oleh Listyo Sigit cs, AHY: Bongkar siapa yang perintah!
Profil 3 jenderal polisi tersangka kasus penyadapan HP Presiden Prabowo Subianto
Sadap HP Presiden, Listyo Sigit Prabowo dipecat dari Kepala Staf Kepresidenan

Berita Terkait

Senin, 9 November 2026 - 12:00 WIB

Izin perumahan di Jawa Barat bakal ditata ulang sesuai risiko bencana dan tata ruang

Minggu, 8 November 2026 - 05:19 WIB

Penasihat Presiden Prabowo mengaku jadi korban penyadapan Listyo Sigit cs: Saya Nomor 42

Sabtu, 7 November 2026 - 14:24 WIB

Nomor 44 asal Sukabumi, ini daftar Brigjen Polisi kena rotasi Kapolri November 2026

Jumat, 6 November 2026 - 08:09 WIB

Ini daftar 11 jenderal polisi diduga terlibat skandal sadap HP Presiden Prabowo

Kamis, 5 November 2026 - 13:27 WIB

Jabatan Ade Ary Syam Indradi, jenderal asal Sukabumi dimutasi usai penyadapan HP Prabowo

Berita Terbaru

Ilustrasi makan sahur - sukabumiheadline.com

Khazanah

Tak lama lagi umat Muslim menyambut Ramadan dan Idul Fitri 2027

Selasa, 10 Nov 2026 - 05:00 WIB

Giring Ganesha. I Istimewa

Politik

Alasan Giring, Raja Juli, dan Isyana mundur dari PSI

Selasa, 10 Nov 2026 - 03:18 WIB