Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Kembali Dilaporkan, Dugaan Terima Fasilitas Nonton MotoGP Mandalika

- Redaksi

Rabu, 13 April 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Lili Pintauli Siregar. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Lili Pintauli Siregar. l Ilustrasi: Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINES.com l Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Lili Pintauli Siregar dilaporkan ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran etik menerima fasilitas mewah.

Lili kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK atau Dewas terkait dugaan menerima fasilitas nonton MotoGP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Demikian diberitakan suara.com, Selasa (12/4/2022).

Berdasarkan dokumen tersebut, Lili diduga mendapatkan fasilitas menonton MotoGP per tanggal 18 sampai 20 Maret 2022 pada Grandstand Premium Zona A-Red, fasilitas menginap di Amber Lombok Resort pada tanggal 16 Maret sampai 22 Maret 2022.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Laporan terhadap Lili itu diketahui sudah sampai tahap klarifikasi. Pihak yang memberikan fasilitas terhadap Lili diduga perusahaan BUMN. Terkait laporan itu, Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsuddin Haris membenarkan adanya pelaporan itu.

“Ya, benar ada pengaduan terhadap ibu LPS (Lili Pintauli Siregar). Saat ini Dewas sedang mempelajari pengaduan tersebut sesuai prosedur operasional baku yang berlaku,” ucap Syamsuddin, Selasa (12/4/2022).

Berita Terkait

Sidang MPR 9 Desember tidak sah, wapres terpilih bisa dibatalkan PTUN
Yusril: Penyadapan oleh Listyo Sigit cs terkait dugaan makar semakin nyata
Putusan lengkap hakim PTUN batalkan SK Bupati Sukabumi pecat Kades Babakanjaya
UU Pemilu digugat lagi, Gen Z berpeluang jadi Presiden RI
PBNU desak negara hadir cegah gerakan dan propaganda LGBTQ
Diringkus di Ciracap Sukabumi, 2 pelaku curanmor tak berkutik
Mabes Polri ungkap peran jenderal polisi TK di kasus penyadapan ilegal HP presiden
Mengenal Polisi Peduli Pengagguran: Sejarah, tujuan dan pelaksanaan Poliran

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 01:00 WIB

Sidang MPR 9 Desember tidak sah, wapres terpilih bisa dibatalkan PTUN

Jumat, 20 November 2026 - 19:29 WIB

Yusril: Penyadapan oleh Listyo Sigit cs terkait dugaan makar semakin nyata

Kamis, 19 November 2026 - 00:01 WIB

Putusan lengkap hakim PTUN batalkan SK Bupati Sukabumi pecat Kades Babakanjaya

Rabu, 18 November 2026 - 16:05 WIB

UU Pemilu digugat lagi, Gen Z berpeluang jadi Presiden RI

Selasa, 17 November 2026 - 18:08 WIB

PBNU desak negara hadir cegah gerakan dan propaganda LGBTQ

Berita Terbaru

Ilustrasi gaji atau tunjangan hari raya (THR) - sukabumiheadline.com

Regulasi

Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2027 ditetapkan jadi segini

Sabtu, 21 Nov 2026 - 06:12 WIB