Warga Jawa Barat mau bayar pajak kendaraan? Kini tak perlu KTP pemilik lama

- Redaksi

Senin, 17 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi - Facebook

Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi - Facebook

sukabumiheadline.com – Warga Jawa Barat kini tak perlu lagi mencari KTP pemilik lama ketika akan membayar pajak kendaraan. Ke depan, dokumen pelengkap seperti KTP pemilik lama menjadi tanggungjawab petugas pajak mencarinya.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat, Dedy Mulyadi yang akan segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait penelusuran STNK pemilik pertama kendaraan agar mempermudah masyarakat dalam proses pembayaran pajak kendaraan.

“Saya akan membuat pergub bahwa yang berkewajiban menghubungi pemilik motor atau mobil pertamanya pemilik STNK nya itu bukan kewajiban dari wajib pajak tetapi kewajiban kami dari penyelenggara pemerintah atau penyelenggara negara yang memungut pajak kendaraan bermotor bagi warga,” kata Dedi Mulyadi dikutip dari tayangan video yang diunggah di akun Instagram-nya, dikutip Senin (17/3/2025).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Dedi mengaku telah menghubungi pegawai Bapenda Provinsi Jawa Barat untuk membuat regulasi terkait.

“Saya barusan sudah telepon ke salah satu pegawai Bapenda Provinsi Jawa Barat untuk membuat regulasi bahwa wajib pajak kendaraan bermotor tidak usah disibukan dengan mencari siapa pemilik kendaraan pertama atau menyiapkan KTP nya seluruh kelengkapannya,” ucap Dedi.

“Itu menjadi kewajiban pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui kantor SAMSAT di setiap kabupaten kotanya masing-masing,” tegasnya.

Mantan Bupati Purwakarta dua periode tersebut mengungkap inisiatif tersebut untuk mengatasi keluhan warganya yang merasa kesulitan bayar pajak karena harus mencari STNK pemilik pertama kendaraan.

“Muncul keluhan bayar pajak jangan dipersulitkan..kita ini mau bayar pajak sekarang seneng kita bayar pajak nah yang menjadi problem adalah bayar pajak harus nyari STNK pemilik pertama dari kendaraan bermotor tersebut,” ungkapnya.

Berita Terkait

Meski Gibran mundur dari Wapres, tapi masih dapat uang pensiun, fasilitas dan tunjangan ini
13,3 juta pekerja dapat Bantuan Subsidi Upah Rp900 ribu, ditransfer ke rekening
Perintah Kapolri: Berantas pungli dan calo tenaga kerja!
Menko Perekonomian tetapkan kriteria pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah 2026
Berapa pesangon korban PHK masa kerja 1-9 tahun menurut UU Pelindungan Ketenagakerjaan?
Pemkot Sukabumi paksa pemilik usaha pasang tapping box
Satu di Sukabumi, 65 lokasi Kampung Nelayan Merah Putih dilengkapi cold storage
UU Ketenagakerjaan baru: Kini pekerja kontrak dan outsourcing dapat pesangon

Berita Terkait

Jumat, 13 November 2026 - 19:51 WIB

Meski Gibran mundur dari Wapres, tapi masih dapat uang pensiun, fasilitas dan tunjangan ini

Jumat, 13 November 2026 - 17:27 WIB

13,3 juta pekerja dapat Bantuan Subsidi Upah Rp900 ribu, ditransfer ke rekening

Rabu, 11 November 2026 - 21:51 WIB

Perintah Kapolri: Berantas pungli dan calo tenaga kerja!

Senin, 9 November 2026 - 20:14 WIB

Menko Perekonomian tetapkan kriteria pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah 2026

Sabtu, 7 November 2026 - 21:26 WIB

Berapa pesangon korban PHK masa kerja 1-9 tahun menurut UU Pelindungan Ketenagakerjaan?

Berita Terbaru