6 Kelurahan Zona Merah Covid-19, Komisi II DPRD Kritik Langkah Wali Kota Sukabumi

- Redaksi

Senin, 12 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Covid-19 di Kota Sukabumi. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Covid-19 di Kota Sukabumi. l Ilustrasi: Fery Heryadi

sukabumiheadline.com – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Sukabumi menyebutkan ada enam dari 33 kelurahan yang tersebar di empat kecamatan masuk dalam status dalam zona merah Covid-19.

“Enam kelurahan tersebut yakni Kelurahan Gunungparang dan Karangtengah, Kecamatan Gunungpuyuh, Kelurahan Dayeuhluhur dan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong, Kelurahan Nangeleng, Kecamatan Citamiang dan Kelurahan/Kecamatan Lembursitu,” kata Juru Bicara Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Sukabumi Wahyu Handriana di Sukabumi, seperti dikutip dari Antara, Senin (12/7/2021).

Wahyu mengatakan di Kota Sukabumi belum ada kelurahan yang berstatus zona hijau. Dari 33 kelurahan mayoritas berstatus zona oranye sebanyak 20 kelurahan dan sisanya berstatus zona kuning atau sebanyak tujuh kelurahan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menyikapi kondisi tersebut, anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi Faisal Anwar Bagindo mengkritik langkah diambil wali kota Achmad Fahmi yang dinilainya tidak efektif.

“Menurut saya, langkah pak wali kota ini tidak efektif karena lebih banyak berupa wacana dan imbauan-imbauan,” kata Faisal kepada sukabumiheadline.com, Senin.

Sebut pria yang selalu berpenampilan flamboyan tersebut, wacana pembukaan rumah sakit (RS) darurat sebagai tidak perlu tergesa-gesa karena masih banyak ruangan di RS R Syamsudin, SH atau Bunut yang belum digunakan.

“Selain belum perlu rumah sakit darurat, juga soal rekruitmen tenaga medis. Saya menyarankan pemerintah merekrut tenaga relawan dari lulusan sekolah tinggi kesehatan yang ada di Kota Sukabumi. Sementara mereka tidak dibayar dulu, tetapi itu menjadi utang negara. Itu bisa menjadi bahan pemkot untuk meminta bantuan anggaran ke pusat,” jelasnya.

Lebih jauh, Faisal menyebut jika kondisi keuangan daerah yang sedang berdarah-darah bisa disiasati pemerintah dengan melakukan inventarisir dan menghitung anggaran perjalanan dinas semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak dipergunakan akibat pemberlakuan PPKM Darurat.

“Kondisi saat ini kan tidak memungkinkan melakukan perjalanan dinas karena adanya PPKM Darurat. Saya menghitung sekira 30 sampai 40 miliar Rupiah bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 di Kota Sukabumi. Dengan asumsi, anggaran perjalanan dinas setiap OPD sebesar satu miliar Rupiah yang belum dipergunakan,” tandas dia.

Berita Terkait

DPRD Kabupaten Sukabumi minta DPTR naik kelas jadi A, tapi jangan sekadar berubah
Jual jaket ojol kurang Rp30 ribu, dua pria Sukabumi saling bacok
Penjual ratusan botol miras di Cibadak, Parungkuda, Nagrak, dan Cikembar disikat Polres Sukabumi
5 wisatawan asal Bekasi tenggelam di Pantai Cibuaya Sukabumi
DPRD Kabupaten Sukabumi minta Perumda AMTJM setor PAD Rp20 miliar
Sukabumi satu dari 10 daerah dengan jumlah lansia terbanyak, pengertian dan kriteria lanjut usia
Pria Gunungpuyuh dan Cikole Sukabumi jadi TO, terancam 20 tahun penjara
Program Genting: PT Astra International – BKKBN kolaborasi cegah stunting di Sukabumi

Berita Terkait

Rabu, 14 Oktober 2026 - 19:00 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi minta DPTR naik kelas jadi A, tapi jangan sekadar berubah

Selasa, 13 Oktober 2026 - 15:00 WIB

Jual jaket ojol kurang Rp30 ribu, dua pria Sukabumi saling bacok

Senin, 12 Oktober 2026 - 19:00 WIB

Penjual ratusan botol miras di Cibadak, Parungkuda, Nagrak, dan Cikembar disikat Polres Sukabumi

Minggu, 11 Oktober 2026 - 16:00 WIB

5 wisatawan asal Bekasi tenggelam di Pantai Cibuaya Sukabumi

Sabtu, 10 Oktober 2026 - 16:00 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi minta Perumda AMTJM setor PAD Rp20 miliar

Berita Terbaru