sukabumiheadline.com l SUKABUMI – Sejumlah relawan dan pengurus pimpinan anak cabang (PAC) Partai Gerindra mendesak Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara, untuk mundur dari jabatannya.
Mereka mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi pada Selasa 23 Mei 2023 mendatang.
Informasi diperoleh sukabumiheadline.com, diketahui aksi akan diikuti 5.000 hingga 7.000 orang. Peserta aksi berasal dari Sahabat padi Indonesia (SPI) Kabupaten Sukabumi, Aliansi Pecinta Prabowo dan Gerindra (Aspira) Sukabumi, Pasukan Umar Sinaga (Paus) Kecamatan Cikakak, serta PAC Partai Gerindra Kecamatan Cikakak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selebaran surat pemberitahuan aksi juga ditandatangani Koordinator Aspira, Paus, SPI, Barisan Umar Sinaga, serta Ketua PAC Gerindra Kecamatan Cikakak, dan Kecamatan Kalibunder.
“Selain dari Cikakak, sudah ada delapan hingga sepuluh PAC yang akan mendukung aksi ini. Intinya kami akan menyampaikan mosi tidak percaya terhadap pimpinan DPC, menuntut pimpinan DPC untuk mundur, dan mempertanyakan alasan pencoretan nama bacaleg yang menurut kami tidak masuk akal,” kata Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Cikakak, Umar Sinaga, Sabtu (20/5/2023).
Pria yang juga Ketua Sahabat Padi Indonesia Kabupaten Sukabumi itu menegaskan, aksi akan dilakukan atas keinginan para relawan di partai tersebut.
Para relawan mempertanyakan alasan pencoretan nama bacaleg yang dinilai dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak profesional.
Tak cuma dirinya, Umar menyebut ada beberapa nama pengurus di tingkat PAC yang namanya dicoret dari daftar bacaleg. Ia menilai pencoretan oleh pimpinan di DPC Partai Gerindra dilakukan secara tidak objektif.
“Mereka malah memilih bacaleg dari luar partai atau orang yang sama sekali tidak ada rekam jejaknya dalam perjuangan atas nama Gerindra dan Pak Prabowo di Kabupaten Sukabumi. Ini apa-apaan?” kesal dia.
Umar mengingatkan dirinya sudah terlibat sebagai relawan dan kader dalam gerakan Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi selama beberapa tahun. Pada 2009, Umar secara individu memberikan dukungan ke pasangan calon presiden dan wakil presiden Megawati-Prabowo.
Kemudian di 2014, Umar juga menjadi bagian dari barisan yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta. Selanjutnya pada 2019 bersama Sahabat Padi Indonesia, Ia bersama para relawan juga bergerak untuk Gerindra.
“Kita ini relawan yang aktif, bergerak mandiri tanpa dibiayai Partai Gerindra. Semua rela patungan untuk pergerakan Gerindra dan para calon yang didukung, jadi saya kira wajar saja para relawan ini gerah dan hendak melayangkan mosi tidak percaya,” kata dia.
“Saya juga sudah konfirmasi ke Pak Yudha, menanyakan alasan kenapa nama saya yang harus dicoret saat injury time pendaftaran bakal calon. Dan sampai sekarang tidak ada jawaban,” tambahnya.
Umar menegaskan forum sudah menyatakan keputusan soal kepastian rencana demonstrasi. Aksi hanya bisa batal terjadi jika pimpinan di DPC mengundurkan diri.
BACA JUGA:
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Dikabarkan Terlibat Keributan di Tempat Karaoke, Ini 5 Infonya
Soal Keributan di Room Karaoke, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi: Gak Mabuk, Sumpah!
Soal Keributan di Room Karaoke, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi: Sebagai Muslim Saya Minta Maaf
Sementara, Yudha Sukmagara mengaku belum mendapatkan surat resmi terkait rencana aksi tersebut. Adapun, terkait tuntutan mundur dan mosi tidak percaya, Yudha akan menanggapinya setelah menerima surat resmi.
“Nanti dikomentari setelah ada surat resmi masuk ya,” tutur Yudha.
Sedangkan, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Agus Firmansyah menegaskan DPC belum menerima surat resmi terkait rencana aksi itu. Kendati demikian, Agus memastikan DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi siap menerima demo.
Terkait narasi mosi tidak percaya dan tuntutan mundur, Agus menegaskan hal tersebut sebagai hal biasa. Apalagi hal itu disampaikan oleh pihak yang kecewa terhadap keputusan partai terkait pencalonan.
“Kalau sebagai kader, seharusnya menempuh mediasi. Ini dia maunya demo, ya kita terima demonya,” tutur Agus.
“Kita akan terima dan mendengarkan demo tersebut arahnya dan maunya apa. Kalau terkait partai, ada mekanisme partai yang bisa ditempuh sesuai dengan AD/ART partai,” tukasnya.
