sukabumiheadline.com – Hingga H+15 Lebaran 2025, Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, Jawa Barat, Asep Japar-Andreas masih menggelar halal bihalal Idul Fitri 1446 H. Hal itu dinilai Dewek Sapta Anugrah terlalu berlebihan.
Diketahui, pada 14 April 2025, Asep Japar menggelar halal bihalal bersama DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Sukabumi di Hotel Grand Sulanjana. Kegiatan dilakukan setelah satu hari sebelumnya acara serupa digelar bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Sukabumi di Islamic Center, Kecamatan Cisaat.
Kepada sukabumiheadline.com, Dewek menyebut, halal bihalal oleh Pemkab Sukabumi dengan dihadiri Bupati Asep Japar dan Wakil Bupati Andreas bisa dilakukan cukup hanya satu kali dengan mengundang berbagai elemen atau cukup perwakilan saja.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Ketika di kabupaten lain sudah melakukan berbagai aksi konkret dalam merespons keluhan masyarakat, sangat dipengaruhi sayangkan di Sukabumi sendiri Pemkab masih rajin melakukan berbagai kegiatan seremonial seperti halal bihalal atau diskusi-diskusi,” kata mantan Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya itu, Jumat (18/4/2025).
Bupati dan wakil bupati lain di berbagai kabupaten di Jawa Barat, kata dia, hamir setiap hari terjun langsung ke masyarakat baik untuk menerima aspirasi maupun merespons keluhan warga.
“Cianjur, Garut, Kuningan, Bogor, kita lihat kepala daerah dan atau wakilnya terus turun ke bawah. Hampir setiap hari baik bersamaan ataupun sendiri-sendiri, demikian juga dengan Kota Sukabumi,” kata Dewek.
Karenanya, dia menilai pesimis Kabupaten Sukabumi bisa mengejar ketertinggalan dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari daerah lain di Jawa Barat.
“Seperti kita tahu, IPM Kabupaten Sukabumi saat ini berada di posisi ke-24 dari 27 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat. Melihat lambannya kerja Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, menurut saya, tidak salah jika kita pesimis ranking IPM Kabupaten Sukabumi akan naik,” katanya.
“#SukabumiPesimis. Menurut saya ranking IPM Kabupaten Sukabumi pada 2025 akan dikejar Garut dan Cianjur. Alih-alih naik, malah ada potensi akan semakin terpuruk,” kata Dewek.
Sementara, adanya kemungkinan pasangan Asep Japar-Andreas masih melakukan pemetaan karena dalam masa transisi, Dewek menilai dengan tagline Melanjutkan Kebaikan, maka dalih masih melakukan pemetaan, transisi dan atau sinkronisasi anggaran atau program pasangan Asep Japar-Andreas sebagai berlebihan.
“Pergantian kepemimpinan itu biasa dan terjadi di berbagai daerah, sangat berlebihan karena tagline pasangan ini Melanjutkan Kebaikan. Apakah visi dan misi, dan janji politik yang disampaikan pada saat kampanye bukan merupakan hasil pemetaan?” pungkasnya.
Ranking IPM Kabupaten Sukabumi 2023-2024
Menurut catatan sukabumiheadline.com, selama dua periode masa kepemimpinan Bupati Sukabumi Marwan Hamami (2016-2025), ranking IPM Kabupaten Sukabumi turun satu peringkat dibandingkan dengan tahun awal ia menjabat bupati, yakni sejak 2016.
Diketahui pada 2016, periode pertama berpasangan Wakil Bupati Sukabumi Adjo Sardjono, dan periode kedua berpasangan dengan Iyos Somantri, ranking IPM Kabupaten Sukabumi berada di peringkat 23. Namun pada akhir masa jabatan periode kedua, IPM Kabupaten Sukabumi turun satu peringkat ke posisi 24 dari 27 kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Kabupaten Pangandaran berada di posisi ke-21 dengan skor 70,57 (tinggi). Di posisi ke-22 ditempati Kabupaten Bandung Barat dengan skor 70,33 (tinggi), lalu Kabupaten Indramayu skor 70,19 (tinggi) di posisi ke-23.
Sedangkan, Kabupaten Sukabumi menempati posisi ke-24 skor 69,71 (sedang). Sukabumi hanya unggul dari Kabupaten Tasikmalaya skor 69,38 (sedang), Garut skor 69,22 (sedang), dan Cianjur dengan skor 68,18 (sedang). Baca selengkapnya: Catatan 2 periode Marwan Hamami: IPM Kabupaten Sukabumi turun ranking 24 dari 27
