sukabumiheadline.com – Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS terus mengalami tekanan. Kurs Rupiah bahkan kembali ditutup di level terlemah sepanjang masa pada perdagangan Selasa (5/5/2026).
Tekanan ini terjadi beriringan dengan pengumuman data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026.
Merujuk data Refinitiv, Rupiah ditutup melemah 0,26% ke level Rp17.410/US$. Posisi tersebut sekaligus menjadi level penutupan terlemah Rupiah sepanjang masa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sepanjang perdagangan hari ini, rupiah bergerak di rentang Rp17.380-Rp17.445/US$. Pelemahan ini juga memperpanjang tren pelemahan mata uang Garuda menjadi lima hari perdagangan beruntun.
Sementara itu, indeks dolar AS (DXY) per pukul 15.00 WIB terpantau menguat tipis 0,07% ke level 98,446.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) hingga Mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier ke Istana Negara, Jakarta.
Menyikapi gejolak ekonomi saat ini, bagaimana pandangan Generasi Z (Gen Z) Sukabumi?
Optimisme dan pandangan kritis Gen Z Sukabumi
Wahyu Aji, salah seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sukabumi, Mulkan Alfasya mahasiswa Universitas Nusa Putra kepada sukabumiheadline.com menyampaikan pandangannya terkait kondisi ekonomi, politik dan hukum Indonesia ke depan.
Wahyu dan Mulkan mengaku optimistis bahwa kondisi ekonomi akan semakin membaik. Keduanya juga menilai Purabaya Yudhi Sadewa sebagai sosok yang kompeten di kementerian yang dipimpinnya.
“Saya optimis, karena saya melihat pemerintah banyak mengeluarkan kebijakan yang pro rakyat, dari mulai magang sampai Makan Bergizi Gratis. Saya optimis, karena melihat pemerintah terus berupaya menjaga perekonomian tetap stabil,” kata Wahyu, Rabu (6/5/2026) dinihari di Kedai Sukakopi, Parungkuda, Sukabumi.
“Menjaga iklim politik di luar negeri agar tidak terjadi gejolak, salah satu upaya agar investor tidak lari ke luar negeri,” timpal Mulkan, mengamini pandangan Wahyu.
Selain itu, Wahyu dan Mulkan menilai bergabungnya Indonesia dengan BRICS sebagai upaya pemerintah menekankan ketergantungan terhadap Dolar AS.
BRICS adalah aliansi ekonomi dan geopolitik negara-negara berkembang utama—Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan—yang dibentuk untuk meningkatkan kerja sama, investasi, dan menyeimbangkan dominasi ekonomi Barat.
Indonesia resmi bergabung menjadi anggota penuh pada Januari 2025, yang mencakup 35% PDB global dan 50% populasi dunia, di bawah inisiatif Presiden Prabowo untuk perluasan pasar dan posisi geopolitik strategis.
“Tujuan dan dampak kerjasama ekonomi akan mempererat perdagangan, investasi, dan mengurangi ketergantungan pada negara maju, termasuk terhadap Dolar,” kata Wahyu.
“BRICS ini kan jadi penyeimbang dominasi Barat dan mendorong tata kelola global yang lebih inklusif. Jadi kali ekonomi sih kita optimis akan kembali membaik,” sambung Mulkan.
Penegakkan hukum dan komunikasi pemerintah payah
Sementara itu, Wahyu dan Mulkan menilai soal penegakkan hukum Indonesia tergolong “payah”.
“Kayaknya, hukum paling payah dan terjadi di semua daerah, gak cuma di Sukabumi atau Jawa Barat. Saya ada teman di Palembang, juga mengalami dan banyak terjadi kasus ketidakprofesionalan para penegak hukum di lapangan,” ungkap Wahyu.
Sementara itu, Mulkan menilai soal kompetensi pejabat. Ia menilai beberapa menteri terlihat tidak kompeten di bidangnya. Namun demikian, ia menyoroti soal komunikasi pejabat yang seringkali memicu perdebatan publik.
“Kalau di bidang hukum, menurut saya, pejabat seperti Jaksa Agung itu bagus. Cuma yang bermasalah kebanyakan jaksa-jaksa di daerah,” katanya.
“Kalau soal komunikasi buruk, salah satunya ya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Arifatul Choiri Fauzi). Itu salah satu menteri yang komunikasinya buruk,” lanjut Mulkan.
Untuk informasi, menteri yang akrab dipanggil Arifah Fauzi, sebelumnya menyampaikan usulan agar memindahkan gerbong khusus wanita di KRL dari ujung rangkaian ke bagian tengah. Usulan disampaikan setelah belasan wanita menjadi korban tabrakan kereta di Stasiun Bekasi Timur beberapa waktu lalu. Usul tersebut dikaitkan dengan faktor keamanan, di mana gerbong ujung dianggap lebih rentan.
Usulan tersebut menuai kontroversi dan polemik, mendorong permohonan maaf dari Menteri PPPA.
