MBG akan dipangkas hanya 4 hari, negara hemat APBN Rp50 triliun

- Redaksi

Rabu, 29 April 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi pelajar penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG - sukabumiheadline.com

Ilustrasi pelajar penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG - sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Pemerintah Indonesia berencana memangkas kembali anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) demi menjaga agar defisit fiskal tak melebihi batas maksimal 3%. Presiden Prabowo Subianto disebut menyetujui penyesuaian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari lima hari menjadi empat hari dalam sepekan.

Kebijakan itu diperkirakan mampu menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga lebih dari Rp50 triliun per tahun.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung, mengatakan rencana itu adalah salah satu upaya antisipasi pemerintah pada pembengkakan APBN, menyusul lonjakan harga minyak mentah dunia yang tembus di atas US$100 per barel.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pasalnya, kata Juda dalam acara Policy Dialogue – Kick Off program Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) 2026, dikutip Rabu (29/4/2026), pemerintah telah berkomitmen agar harga BBM bersubsidi tidak naik.

Program MBG sebelumnya dimulai dengan frekuensi pemberian makanan selama 6 hari dalam sepekan. Namun pada akhir Maret 2026, jatah pemberian makanan dipangkas sehari menjadi 5 hari dalam sepekan.

Dengan rencana pemangkasan tambahan itu, jatah pemberian makanan akan berkurang menjadi 4 hari dalam sepekan.

“MBG misalnya, yang dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang dihilangkan. Make sense kan? Lebih logic kan?” jelas Juda, seperti dikutip CNBC Indonesia dalam acara tersebut.

Selain itu, ia memperkirakan APBN bisa berhemat Rp4 triliun dengan rencana pemangkasan tersebut. “Setahun tentu saja lebih dari Rp50 triliun bisa menghemat,” imbuhnya.

Tidak hanya mendorong efisiensi, kata Juda, pemerintah juga akan terus mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tidak memenuhi standar.

“Istilahnya SPPG nakal itu diskros, dievaluasi. Jadi ini sebagai contoh bagaimana penajaman-penajaman refocusing terus dilakukan,” jelas Juda.

Berita Terkait

Mau dibantu urus legalitas dan dapat bantuan pembiayaan? Gabung Sapa UMKM di sini
Aturan minimarket sesuai Permendag 23/2021 setelah kasus Alfamart ditutup massal
Pelatihan Vokasi Nasional 2026 via SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker, daftar di sini
Ini prosedur lalu lintas hewan dalam & antar kabupaten dan provinsi sesuai Permentan 17/2023
Ganti LPG 3 kg, pemerintah impor 100 ribu tabung CNG 3 kg dari China
RI negara pertama pakai CNG 3 kg untuk dapur, pernah meledak di Sukabumi 9 jadi korban
Rugikan buruh, ini poin alasan Permenaker 7/2026 harus direvisi total
Rp4 triliun disiapkan untuk perbaikan 1.800 perlintasan KA di Pulau Jawa

Berita Terkait

Rabu, 27 Mei 2026 - 04:00 WIB

Mau dibantu urus legalitas dan dapat bantuan pembiayaan? Gabung Sapa UMKM di sini

Senin, 25 Mei 2026 - 04:59 WIB

Aturan minimarket sesuai Permendag 23/2021 setelah kasus Alfamart ditutup massal

Minggu, 24 Mei 2026 - 23:31 WIB

Pelatihan Vokasi Nasional 2026 via SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker, daftar di sini

Jumat, 22 Mei 2026 - 08:00 WIB

Ini prosedur lalu lintas hewan dalam & antar kabupaten dan provinsi sesuai Permentan 17/2023

Kamis, 21 Mei 2026 - 17:37 WIB

Ganti LPG 3 kg, pemerintah impor 100 ribu tabung CNG 3 kg dari China

Berita Terbaru