Alasan Gus Dur, Presiden RI ke-4 hapus Dwifungsi ABRI

- Redaksi

Sabtu, 22 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sukabumiheadline.com – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Alissa Qotrunada Wahid yang juga salah satu anak dari Presiden Ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membeberkan alasan ayahnya menghapus dwifungsi ABRI yang terjadi selama Orde Baru atau 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto.

Alissa Wahid membeberkan hal itu saat membahas Revisi Undang-Undang (RUU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam konferensi pers bersama para tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Jakarta, pada Selasa (18/3/2025) lalu.

Awal cerita, Alissa menyampaikan lelucon Gus Dur tentang TNI dan Polri. Gus Dur bertanya “Mengapa TNI dan Polri itu dipisahkan?” “Karena ada mabuk laut, mabuk laut, dan mabuk darat, tapi nggak ada mabuk polisi,” kata Gus Dur, diungkap Alissa, yang membuat hadirin tertawa.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Itu jawaban bercandanya, kayak iklan Antimo zaman dulu,” tambah Alissa dikutip sukabumiheadlinecom dari NU Online.

Lebih lanjut Alissa mengungkapkan, Gus Dur meyakini bahwa demokrasi itu mensyaratkan supremasi hukum dan sipil ketimbang supremasi ABRI.

Baca Juga :  Propaganda dukung UU TNI libatkan anak-anak dikritik BEM UNS

“Ketika supremasi sipil ini tidak terjadi maka demokrasi tidak akan berjalan. Itu yang utama,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Alissa juga mengemukakan kesimpulan terkait beberapa artikel soal penolakan Gus Dur terhadap dwifungsi ABRI. Salah satunya, salah kaprah jika orang yang ahli di bidang militeristik mengisi ruang-ruang publik.

“Pandangan tentang dwifungsi pada masa lalu, pandangan bahwa tanpa militer persoalan tidak bisa diselesaikan atau tata kelola pemerintahan tidak berjalan dengan baik itu adalah kesalahan fatal yang fundamental,” jelasnya.

“Dampaknya kita tahu bahwa ABRI tidak digunakan untuk mempertahankan ketahanan negara tetapi untuk menghadapi rakyat, itu yang terjadi,” imbuh Alissa.

Alasan lain, kata Alissa, yaitu pengalaman pribadi Gus Dur yang sedemikian mencekam selama masa dwifungsi ABRI. “Saya yakin, yang ada disini mengalami masa-masa itu ketika demo harus berhadapan dengan moncong senjata, ketika ada tim mawar, ketika ada tragedi santa krus, ketika ada kejadian demi kejadian di Irian Jaya dulu, dan kejadian Talangsari dan lain-lain banyak sekali,” ungkap Alissa.

Baca Juga :  Megawati perintahkan kader PDIP tolak revisi UU TNI dan Polri

Ia juga menceritakan soal kejadian yang dialami pemuka agama akibat dwifungsi ABRI, tepatnya pada tragedi Kedung Ombo yaitu ketika masyarakat ditransmigrasikan oleh Pemerintah Orde Baru mengalami serangkaian intimidasi dari TNI yang dibekali senjata.

“Hal-hal ini yang membuat kemudian kita menyadari betul dwifungsi itu ABRI itu tidak boleh masuk ke ruang sipil karena bersenjatanya itu,” jelasnya.

Alissa juga mengingatkan jika pengesahan RUU TNI terjadi, maka akan mengulangi kesalahan di masa lalu, sehingga butuh waktu hingga puluhan tahun untuk mengembalikan supremasi sipil dan hukum ke dalam tatanan pola bernegara demokrasi yang dianut Indonesia.

“Jangan sampai kita kembali, justru mengulangi kesalahan yang sama. Dulu 32 tahun kita harus berjuang untuk mewujudkan supremasi sipil dan hukum, bukan supremasi senjata. Jangan sampai kita justru menegasikan pengalaman 30 tahun itu dari ruang-ruang, ruang itu tidak akan dipakai sekarang tapi pintunya sudah dibuka dan itu yang paling berbahaya,” terang Alissa.

Berita Terkait

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi
Kemendagri beri peluang Jawa Barat dipecah 5 provinsi, ini daftarnya
Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara
Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye
Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan
Singgung Sukabumi, alasan KDM cuek bencana di Purwakarta: Bupatina geus alus
Warga Pajampangan dimanja KDM, ini program 2026 di selatan Sukabumi
Agar tak sok jago, Komisi III DPR RI: Seragam ormas tak boleh loreng

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 08:00 WIB

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi

Kamis, 26 Juni 2025 - 04:54 WIB

Kemendagri beri peluang Jawa Barat dipecah 5 provinsi, ini daftarnya

Rabu, 25 Juni 2025 - 11:29 WIB

Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara

Jumat, 20 Juni 2025 - 19:29 WIB

Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye

Kamis, 19 Juni 2025 - 16:56 WIB

Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan

Berita Terbaru