SUKABUMIHEADLINE.com – Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0-5,5 persen dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. Target tersebut lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2021, yakni 5 persen.
Namun, Jokowi mengaku masih mewaspadai perkembangan Covid-19 yang sangat dinamis. Ketidakpastian global dan domestik bisa menyumbang risiko bagi pertumbuhan ekonomi.
Dilansir cnnindonesia.com, Target pertumbuhan ekonomi Presiden Jokowi tersebut, dinilai Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Eko Listiyanto, sebagai terlalu optimistis
Di tengah ketidakpastian sebab pandemi Covid-19, menurut Eko, target pertumbuhan ekonomi Presiden Jokowi tahun 2022 sebesar 5,0-5,5 persen tidak realistis karena perekonomian masyarakat belum sepenuhnya bangkit.
“Target 5,0-5,5 persen itu terlalu optimis dan tidak realistis. Secara makro ini adalah tantangan berat,” ujar Eko, Selasa (17/8/2021).
Padahal, berdasarkan catatannya, tidak pernah sekalipun pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai target yang ditetapkan Jokowi.
“Kalau secara hitungan saja dari pidato presiden, selalu di bawah target. Saya enggak tahu kalau 2021, rata-rata kita masih 3,1 persen (yoy), target 4-4,5. Kalau ini tidak tercapai kan berarti dari seluruh pidato Jokowi selalu di bawah realisasi,” katanya.
Selain itu, INDEF juga menilai penggunaan range dalam penentuan target pertumbuhan ekonomi bisa membuat sektor dunia usaha kesulitan menargetkan berapa pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan. Hal itu disebabkan target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan Jokowi tidak fokus pada satu titik angka.
“Ketika target ini bercabang 5-5,5 persen ini akan menjadi mixed signal bagi dunia usaha untuk memfokuskan seberapa optimismenya di angka 5 atau 5,5,” kata Eko.
Jika pemerintah benar-benar optimis pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 5,5 persen di 2022 maka sektor konsumsi, investasi, dan ekspor harus kuat. Meningkatkan tiga sektor ini pun dinilai jadi tantangan bagi Indonesia karena ekonomi masyarakat belum menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
