Gorden Rumah Dinas DPR Rp43,5 Miliar, Fahri Hamzah Sindir Telak Puan Maharani

- Redaksi

Sabtu, 7 Mei 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Fahri Hamzah. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

Fahri Hamzah. l Ilustrasi: Feryawi Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Fahri Hamzah menyoroti lelang tender penggantian gorden rumah dinas jabatan DPR RI senilai Rp43,5 miliar. Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu meminta Ketua DPR RI Puan Maharani bertanggung jawab atas polemik ini.

“Suruh saja Ketua DPR yang bertanggungjawab. Jangan diam saja, dong,” kata Fahri sambil menyertakan emoticon, dikutip dari detik.com, Sabtu (7/5/2022).

Diketahui, lelang tender penggantian gorden di rumah dinas jabatan anggota DPR RI dimenangi peserta lelang dengan tawaran Rp43,5 miliar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Sementara, mengitip situs LPSE DPR RI, lelang dimenangi PT Bertiga Mitra Solusi (BMS) yang beralamat di Tangerang, Banten. PT BMS mengalahkan 48 perusahaan lainnya. Namun, dalam situs LPSE DPR, hanya ada tiga penawaran.

Baca Juga :  Rencana Pertemuan Puan AHY, PDIP Rusak Koalisi Pengusung Anies Baswedan

Berikut tiga peserta lelang yang harga penawarannya terlihat:
1. PT Sultan Sukses Mandiri, Rp37.794.795.705 (Rp37,7 miliar)

2. PT Panderman Jaya, Rp42.149.350.236 (Rp42,1 miliar)

3. PT Bertiga Mitra Solusi, Rp43.577.559.594,23 (Rp43,5 miliar)

Adapun, harga terkoreksi dan negosiasi tender tetap sama seperti yang ditawarkan PT BMS sebagai pemenang tender, yakni Rp43,5 miliar, dari pagu anggaran Rp48,7 M.

Baca Juga :  Puan Maharani: Komitmen Saya kepada Buruh Tak Pernah Luntur

“Tahun anggaran APBN 2022. Nilai pagu paket Rp48.745.624.000 (Rp48,7 miliar). Nilai HPS paket Rp45.767.446.332,84 (Rp45,7 miliar),” dalam situs itu.

Merespons hal itu, Fahri Hamzah mengaku sedih jika ada peran pimpinan DPR di balik pengadaan gorden DPR ini.

Padahal, menurut dia, DPR seharusnya tidak mengurus persoalan gorden, melainkan membuat UU hingga mengawasi pemerintah.

“Kalau ada (keterlibatan), agak sedih saya, jangan terlibat. Jadi politisi di Senayan itu fokus sibuk awasi pemerintah, bikin UU dan anggaran yang sehat. Jangan urus gorden,” ujarnya.

Berita Terkait

Daftar penyataan SBY ketika tolak Pilkada dipilih DPRD, tapi kini Demokrat berubah sikap
Pilkada oleh DPRD dan sikap plin-plan Partai Demokrat: Dulu tolak sampai walk out, kini dukung
Soal pilkada melalui DPRD, Partai Demokrat: Kami bersama Prabowo
PDIP tolak Pilkada oleh DPRD: Rakyat Marah hak demokrasinya dirampas
SPI Sukabumi tolak mau Prabowo Pilkada oleh DPRD: Jahat dan hambat regenerasi kepemimpinan
PDIP Jawa Barat galang dana bantuan bencana alam Sumatera Rp1 miliar
Target Kaesang presiden, PSI: Ogah anak proklamator, nenek puluhan tahun jadi ketum partai
Budi Arie bawa Projo dukung Prabowo saja di 2029, PDIP: Dia mau jadi tersangka

Berita Terkait

Senin, 12 Januari 2026 - 02:38 WIB

Daftar penyataan SBY ketika tolak Pilkada dipilih DPRD, tapi kini Demokrat berubah sikap

Rabu, 7 Januari 2026 - 07:35 WIB

Pilkada oleh DPRD dan sikap plin-plan Partai Demokrat: Dulu tolak sampai walk out, kini dukung

Selasa, 6 Januari 2026 - 17:03 WIB

Soal pilkada melalui DPRD, Partai Demokrat: Kami bersama Prabowo

Rabu, 31 Desember 2025 - 21:11 WIB

PDIP tolak Pilkada oleh DPRD: Rakyat Marah hak demokrasinya dirampas

Senin, 8 Desember 2025 - 18:25 WIB

SPI Sukabumi tolak mau Prabowo Pilkada oleh DPRD: Jahat dan hambat regenerasi kepemimpinan

Berita Terbaru