Gunakan Visa Umrah, Wanita Sukabumi Dijual ke Timur Tengah

- Redaksi

Rabu, 14 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Para tersangka pelaku TPPO di Sukabumi. l Istimewa

Para tersangka pelaku TPPO di Sukabumi. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINE.com l PALABUHANRATU – Sebanyak delapan wanita diperdagangkan ke Timur Tengah. Diketahui, empat dari delapan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan warga Sukabumi, yakni SM (28), SN (30), U (42) dan N (35).

Sedangkan, Y (33), CS (37) dan IK (36) asal Lampung, D (39) asal Bandung Barat, dan satu orang laki laki berinisial RF (35) warga Cianjur.

Hal itu diungkap Wakapolres Sukabumi, Kompol R. Bimo Moernanda didampingi KBO Reskrim IPDA Ruskan saat menyampaikan keterangan Pers atas mengungkap kasus TPPO tujuan Timur Tengah, Rabu (14/9/2022).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Bimo mengungkapkan, Polres Sukabumi berhasil mengamankan enam tersangka TPPO, yakni HA (52), LS (50), I (40), J (40) bertugas sebagai perekrut perdagangan. Sedangkan, MF (22) dan DA (39) bertugas sebagai pengurus penampungan.

Baca Juga :  Ular Masuk Rumah Warga Nagrak Sukabumi, Mak Adah Menjerit

“Untuk modus, pekerja imigran ke luar negeri, hal ini telah dituangkan dalam laporan polisi LP/ A/ 154/ IX/ 2022/ SPKT/ Polres Sukabumi Polda Jabar, 13 September 2022,” ungkap Bimo Moernanda.

Menurut Bimo, kasus ini terungkap hasil penyelidikan kanit PPA berdasarkan laporan dari masyarakat.

Untuk modus operandinya, para tersangka menawari korban untuk bekerja keluar negeri dengan tujuan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

“Namun para tersangka menggunakan jasa ilegal. Setelah kita dalami ternyata, itu perorangan bukan dari perusahaan resmi alias ilegal,” terangnya.

Sementara, KBO Reskrim Polres Sukabumi Ipda Ruskan menambahkan, para perekrut ataupun para tersangka yang berhasil diamankan langsung berhubungan dengan para korban saat menjalankan aksinya.

Baca Juga :  Wanita di Kabupaten Sukabumi lebih panjang umur, ini jumlahnya menurut kelompok usia

Ditambahkan, pelaku dan korban bertemu secara langsung. “Langsung datang face to face dengan korban, artinya sudah ada perkenalan lewat pribadi ataupun lewat kenalannya,” kata Ruslan.

“Para korban dijanjikan gaji kisaran 1.200 Riyal, dengan lokasi tujuan berbeda-beda, yakni Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Namun, mereka tanpa ada perusahaan resmi, jadi perorangan sifatnya,” sambungnya.

Menggunakan Visa Umroh

Masih kata Ruskan, para pekerja atau korban ini untuk menuju lokasi menggunakan visa ziarah atau umrah. Dan para korban tidak ada yang dibawah umur, direkrut pada posisi rentan secara hukum, artinya rentan dalam ekonomi.

Para tersangka dijerat dengan diancam hukuman minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun penjara atau denda 120 juta maksimal 600 juta.

Berita Terkait

Tile cs asal Sukabumi curi motor santri di Majalengka
Ii, pria asal Pandeglang akhirnya ditangkap polisi di Kadudampit Sukabumi
DPRD Kabupaten Sukabumi: Hak Asasi Manusia adalah kebutuhan
Kali pertama di era Bupati Sukabumi Asep Japar, ini alasan Hari Juang Siliwangi 2025 ditunda
Peringatan Hari Juang Siliwangi 2025 di Sukabumi ditunda, PP: Penyimpangan sejarah, cacat administrasi
Pesan DPRD Kabupaten Sukabumi pada Hakordia 2025: Satukan Aksi Basmi Korupsi
Setelah bertahun-tahun akhirnya jembatan gantung 80 meter di Sukabumi dibangun TNI
Kisah gadis belia asal Sukabumi ditipu bos RM sup kaki kambing, dipaksa prostitusi online

Berita Terkait

Senin, 15 Desember 2025 - 20:58 WIB

Tile cs asal Sukabumi curi motor santri di Majalengka

Sabtu, 13 Desember 2025 - 17:48 WIB

Ii, pria asal Pandeglang akhirnya ditangkap polisi di Kadudampit Sukabumi

Rabu, 10 Desember 2025 - 22:48 WIB

DPRD Kabupaten Sukabumi: Hak Asasi Manusia adalah kebutuhan

Rabu, 10 Desember 2025 - 19:10 WIB

Kali pertama di era Bupati Sukabumi Asep Japar, ini alasan Hari Juang Siliwangi 2025 ditunda

Rabu, 10 Desember 2025 - 16:06 WIB

Peringatan Hari Juang Siliwangi 2025 di Sukabumi ditunda, PP: Penyimpangan sejarah, cacat administrasi

Berita Terbaru