Jalan Nasional lintasi pusat kota se-Jawa Barat bakal diserahkan ke kota/kabupaten

- Redaksi

Jumat, 6 Februari 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Warga Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi kompak perbaiki jalan rusak penyebab kecelakaan - sukabumiheadline.com

Warga Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi kompak perbaiki jalan rusak penyebab kecelakaan - sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Warga Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, kompak memperbaiki Jalan Nasional rusak yang sudah menelan korban jiwa secara swadaya, Jumat (23/1/2026) lalu.

Warga bahkan tidak mempedulikan status jalan tersebut yang merupakan Jalan Nasional. Mereka kompak mengumpulkan iuran, karena banyak pengendara mengalami kecelakaan di Jalan Kidang Kencana, ruas Palabuhanratu-Cisolok tersebut. Baca selengkapnya: Tak peduli status jalan rusak penyebab kecelakaan, warga Sukabumi kompak perbaiki

Tukar guling kewenangan 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kekinian, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mendorong langkah strategis berupa tukar guling kewenangan antara daerah dan pusat demi penataan infrastruktur yang lebih adil dan efektif.

Dedi menilai Kementerian Pekerjaan Umum (PU) saat ini memikul beban terlalu berat karena harus mengelola jalan nasional yang tersebar hingga ke pusat-pusat kota. Padahal, menurutnya, jalan-jalan tersebut lebih relevan jika dikelola langsung oleh pemerintah daerah.

“Seluruh jalan nasional yang lewat pusat kota bisa diserahkan ke provinsi atau kabupaten/kota,” kata Dedi di Instagram pribadinya, dikutip Jumat (6/2/2026).

Sebagai kompensasi, anggaran pemeliharaan jalan nasional yang sebelumnya digunakan di kawasan perkotaan diusulkan difokuskan penuh untuk pembangunan Jalan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam.

Dedi menegaskan Pantura digunakan oleh kendaraan besar lintas provinsi yang tidak menyumbang pajak kendaraan ke Jawa Barat, namun justru membebani infrastruktur daerah.

Selain sektor jalan, Dedi juga mendorong tukar guling aset bandara antara Kertajati dan Husein Sastranegara. Saat ini, Pemprov Jabar masih menunggu pembahasan lintas kementerian terkait status kedua bandara tersebut.

“Ini soal keadilan, efektivitas, dan keberpihakan pada masyarakat Jawa Barat,” tegasnya.

Berita Terkait

Dedi Mulyadi: Gedung di Jabar dilarang lebih tinggi dari kantor pemerintah
Jalanan Sukabumi bakal bebas kabel semrawut dan ODOL
Membanding 9 kota di Jawa Barat, Sukabumi 1/4 Bekasi, terluas bukan Bandung
Anggaran Rp68 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Sukabumi akhirnya melayang
Nyaris 100 ribu! Jawa Barat juara kasus perceraian se-Indonesia, ini kabupaten terbanyak
5 prioritas Jabar di Musrenbang RKPD 2027: Sekolah gratis hingga konektivitas wilayah
KDM ajak Gen Z Jawa Barat nikah sederhana, uang mending buat beli rumah
Soal bayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama, Korlantas Polri kunjungi Lembur Pakuan

Berita Terkait

Sabtu, 9 Mei 2026 - 20:51 WIB

Dedi Mulyadi: Gedung di Jabar dilarang lebih tinggi dari kantor pemerintah

Rabu, 6 Mei 2026 - 20:42 WIB

Jalanan Sukabumi bakal bebas kabel semrawut dan ODOL

Kamis, 30 April 2026 - 03:04 WIB

Membanding 9 kota di Jawa Barat, Sukabumi 1/4 Bekasi, terluas bukan Bandung

Sabtu, 25 April 2026 - 01:35 WIB

Anggaran Rp68 miliar untuk perbaikan jalan rusak di Sukabumi akhirnya melayang

Kamis, 23 April 2026 - 17:31 WIB

Nyaris 100 ribu! Jawa Barat juara kasus perceraian se-Indonesia, ini kabupaten terbanyak

Berita Terbaru

Ilustrasi dua pria bertengkar, salah satu memegang golok - sukabumiheadline.com

Kriminal

Berebut lahan garapan, pria di Cikidang Sukabumi dibacok

Selasa, 19 Mei 2026 - 17:23 WIB