sukabumiheadline.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengajak pasangan muda di daerah yang dipimpinnya dan hendak menikah untuk tidak menggelar pesta resepsi secara berlebihan. Ia justru mendorong Generasi Z untuk lebih memprioritaskan kepemilikan rumah.
“Saya mengajak semuanya, ketika Anda menikah, daripada membuat pesta, lebih baik uangnya digunakan untuk uang muka perumahan. Betul tidak? Pesta itu hanya menjadikan kita raja semalam. Kalau kita punya rumah, kita menjadi raja selamanya,” ujar Dedi dikutip sukabumiheadline.com dari akun media sosialnya, Rabu (15/4/2026) malam.
Ia juga mengingatkan Gen Z, agar tidak menggunakan pinjaman untuk menggelar pesta pernikahan. Dedi menyarankan agar pernikahan dilangsungkan secara sederhana di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga dana yang ada bisa dialokasikan untuk membeli atau mencicil rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tidak perlu ada pesta panjang, tidak perlu seserahan yang berlebihan hingga harus meminjam uang. Tidak perlu dibuat-buat, seperti menggunakan voorijder atau dekorasi berlebihan. Lebih baik pagi akad nikah di KUA, siang sudah pulang ke rumah sendiri meskipun masih mencicil,” kata dia.
Gubernur yang akrab dipanggil KDM itu juga mengapresiasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang terus mengembangkan program rumah subsidi. Selain itu, PKP juga menyediakan bantuan untuk renovasi rumah tidak layak huni melalui aspirasi DPR RI maupun skema pembiayaan perumahan.
“Nanti pekan depan Pemprov Jabar akan meluncurkan aplikasi Imah Aing, sehingga masyarakat dapat mengakses langsung usulan perumahan,” ujar Dedi.
Ia berharap ke depan tidak ada lagi permasalahan rumah rusak atau hampir roboh di masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong kredit usaha rakyat (KUR) perumahan dengan bunga rendah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga tengah menginisiasi pembangunan apartemen di Bekasi, Depok, Bogor, dan Bandung. Setiap kawasan industri didorong untuk menyediakan hunian bagi karyawan.
“Jika ada kawasan industri, karena lahan semakin terbatas, tidak bisa lagi mengandalkan alih fungsi lahan sawah atau kebun,” kata dia.
Ia menambahkan langkah tersebut juga bertujuan mengurangi kemacetan karena hunian terintegrasi dengan kawasan kerja.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan realisasi 62.591 unit rumah subsidi di Jawa Barat pada tahun 2025 menjadi penggerak ekonomi dengan perputaran uang sekitar Rp8 triliun.
“Realisasi 2025 di Jawa Barat 62.591 unit, terbesar se-Indonesia, dengan uang berputar sekitar Rp8 triliun,” katanya saat berkunjung ke Bandung, Senin.
Ia menyebut bahwa terdapat lima orang tenaga kerja langsung yang terlibat di setiap unit rumah subsidi sehingga totalnya mencapai sekitar 300 ribu pekerja di Jawa Barat dalam satu tahun.
“Satu rumah ada lima yang bekerja, berarti 5 kali 60 ribu sekitar 300 ribu tukang bekerja di Jawa Barat,” ujarnya.
Maruarar juga menambahkan sektor perumahan juga menggerakkan ekosistem ekonomi yang luas, mulai dari warung kecil, sopir truk, toko material bangunan, hingga industri bahan bangunan yang mencakup sedikitnya 180 jenis material.
Pada kesempatan tersebut, dirinya juga menyoroti penguatan akses pembiayaan masyarakat melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan di Kabupaten Bandung yang dinilai menjadi solusi konkret untuk memperbaiki kualitas hunian sekaligus menekan praktik rentenir.
Ia menyampaikan program yang digagas Presiden Prabowo tersebut memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk membangun maupun merenovasi rumah.
Melalui skema tersebut, masyarakat dapat mengakses pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan dengan bunga ringan sebesar 0,5 persen per bulan atau sekitar 6 persen per tahun.
Menurut dia, skema tersebut menjadi alternatif yang jauh lebih terjangkau dibandingkan praktik pinjaman rentenir yang masih marak di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Bandung.
“Kalau bunga rentenir bisa 20 persen per bulan, berarti hampir 200 persen setahun. KUR ini hanya 0,5 persen per bulan. Berikan kemudahan ini supaya rakyat tidak lagi terjerat rentenir,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga menghapus persyaratan SLIK OJK (BI Checking) untuk pinjaman kecil di bawah Rp1 juta guna mempercepat akses pembiayaan bagi masyarakat.
