Jawa Barat Provinsi Terbaik Kebebasan Pers

- Redaksi

Kamis, 28 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penyerahan dokumen Press Freedom Index. l Istimewa

Penyerahan dokumen Press Freedom Index. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com l BANDUNG – Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi terbaik dalam kebebasan pers atau media versi Dewan Pers.

Jawa Barat berada di urutan kedua setelah Kepulauan Riau. Sementara, di urutan ketiga adalah Kalimantan Timur, disusul Sulawesi Tengah di posisi empat dan Kalimantan Selatan di posisi kelima.

“Alhamdulillah, Jawa Barat bersama Kepulauan Riau berada di 2 besar provinsi yang paling ramah pada kebebasan berpendapat Pers dan media,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikutip sukabumiheadlines.com pada Kamis (28/10/2021) dini hari dari laman Facebook resminya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kang Emil mengeklaim, setelah iklim kebebasan diperbaiki, Jawa Barat melompat dari urutan 29 ke urutan 2.

“Indeks Kebebasan Pers (Press Freedom Index) ini dilaksanakan surveinya oleh Dewan Pers, mengukur 3 hal, yakni ekosistem politik, ekosistem ekonomi dan ekosistem hukum,” tambah dia.

Dokumen Press Freedom Index diserahkan akhir minggu lalu kepada Pemprov Jabar di Gedung Sate.

Kebebasan pers, kata Emil, adalah fundamental dalam kehidupan demokrasi yang berkualitas. Namun kebebasan juga harus disertai rasa tanggung jawab. Karenanya ia mengajak insan pers untuk memberantas hoaks sebagai sisi gelap dalam dunia komunikasi dan informasi.

“Salam hormat untuk seluruh insan pers dari kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” pungkas Emil.

Sekadar informasi, Provinsi Jawa Tengah berada di urutan ke-13, DI Yogyakarta menempati posisi 18, DKI Jakarta di posisi 28, dan Jawa Timur di urutan ke-29.

Berita Terkait

Di Sukabumi Wamendikdasmen ungkap setengah juta lebih anak di Jabar tak sekolah
Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan
BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu
Survei capres SMRC: Elektabilitas Prabowo tertinggal dari KDM, Anies ketiga
414 SPPG bermasalah, ratusan miliar dikembalikan ke kas negara
KDM bakal hapus angkot tua: Bukan hanya mobil bagus, tapi prilaku masyarakatnya
Survei SMRC: 13,5% kondisi politik Indonesia baik, 49,4% ekonomi buruk dan sangat buruk
Pernah ribut soal bahasa Sunda, Asep Nana Mulyana jabat Wakil Jaksa Agung, Kuntadi Jampidsus

Berita Terkait

Senin, 3 Agustus 2026 - 04:22 WIB

Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan

Kamis, 30 Juli 2026 - 20:07 WIB

BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu

Rabu, 29 Juli 2026 - 20:47 WIB

Survei capres SMRC: Elektabilitas Prabowo tertinggal dari KDM, Anies ketiga

Rabu, 29 Juli 2026 - 13:57 WIB

414 SPPG bermasalah, ratusan miliar dikembalikan ke kas negara

Senin, 27 Juli 2026 - 13:56 WIB

KDM bakal hapus angkot tua: Bukan hanya mobil bagus, tapi prilaku masyarakatnya

Berita Terbaru

Gajah logo Partai Republik vs Kuda logo Partai Demokrat - Ist

Internasional

Hampir 50 persen warga AS bosan calon dari parpol

Kamis, 6 Agu 2026 - 07:20 WIB