Jawa Barat Provinsi Terbaik Kebebasan Pers

- Redaksi

Kamis, 28 Oktober 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Penyerahan dokumen Press Freedom Index. l Istimewa

Penyerahan dokumen Press Freedom Index. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com l BANDUNG – Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu provinsi terbaik dalam kebebasan pers atau media versi Dewan Pers.

Jawa Barat berada di urutan kedua setelah Kepulauan Riau. Sementara, di urutan ketiga adalah Kalimantan Timur, disusul Sulawesi Tengah di posisi empat dan Kalimantan Selatan di posisi kelima.

“Alhamdulillah, Jawa Barat bersama Kepulauan Riau berada di 2 besar provinsi yang paling ramah pada kebebasan berpendapat Pers dan media,” kata Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dikutip sukabumiheadlines.com pada Kamis (28/10/2021) dini hari dari laman Facebook resminya.

Kang Emil mengeklaim, setelah iklim kebebasan diperbaiki, Jawa Barat melompat dari urutan 29 ke urutan 2.

“Indeks Kebebasan Pers (Press Freedom Index) ini dilaksanakan surveinya oleh Dewan Pers, mengukur 3 hal, yakni ekosistem politik, ekosistem ekonomi dan ekosistem hukum,” tambah dia.

Baca Juga :  Menimbang Kehadiran Tol Bocimi Seksi 2, Ini 5 Keuntungan Tinggal di Sukabumi

Dokumen Press Freedom Index diserahkan akhir minggu lalu kepada Pemprov Jabar di Gedung Sate.

Kebebasan pers, kata Emil, adalah fundamental dalam kehidupan demokrasi yang berkualitas. Namun kebebasan juga harus disertai rasa tanggung jawab. Karenanya ia mengajak insan pers untuk memberantas hoaks sebagai sisi gelap dalam dunia komunikasi dan informasi.

“Salam hormat untuk seluruh insan pers dari kami Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” pungkas Emil.

Sekadar informasi, Provinsi Jawa Tengah berada di urutan ke-13, DI Yogyakarta menempati posisi 18, DKI Jakarta di posisi 28, dan Jawa Timur di urutan ke-29.

Berita Terkait

Penampakan sebelum dan sesudah gerbang Gedung Sate senilai Rp3,9 M
Kemenhut: Ada bos besar tambang ilegal di Gunung Halimun-Salak Sukabumi
Buntut sidak KDM ke pabrik AQUA, Komisi VII DPR bentuk Panja AMDK
Soeharto satu dari 10 tokoh jadi Pahlawan Nasional 2025, tidak ada dari Sukabumi
Terbitkan SE, Dedi Mulyadi larang guru terapkan hukuman fisik
10 anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, ada Listyo Sigit Prabowo
Pemuda Baduy Dalam korban begal di Jakarta, madu, HP dan uang dirampok
Sumber air AQUA: Ini pernyataan terbaru Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Berita Terkait

Sabtu, 22 November 2025 - 19:28 WIB

Penampakan sebelum dan sesudah gerbang Gedung Sate senilai Rp3,9 M

Jumat, 21 November 2025 - 12:30 WIB

Kemenhut: Ada bos besar tambang ilegal di Gunung Halimun-Salak Sukabumi

Sabtu, 15 November 2025 - 17:55 WIB

Buntut sidak KDM ke pabrik AQUA, Komisi VII DPR bentuk Panja AMDK

Senin, 10 November 2025 - 12:09 WIB

Soeharto satu dari 10 tokoh jadi Pahlawan Nasional 2025, tidak ada dari Sukabumi

Minggu, 9 November 2025 - 04:29 WIB

Terbitkan SE, Dedi Mulyadi larang guru terapkan hukuman fisik

Berita Terbaru