sukabumiheadline.com – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW), Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Djoko Hartoyo, meninjau usulan lokasi pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu di Kabupaten Sukabumi.
Mengutip dari laman resmi kementerian yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan tersebut, tinjauan lapangan dilakukan dalam upaya Percepatan Pembangunan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) sebagai salah satu kawasan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 (Perpres 87/2021).
Baca Juga:
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
- Korupsi DD dan ADD, Kades Kabandungan Sukabumi Ditahan Kejaksaan
- Kronologi Warga Cihamerang Sukabumi Segel Kantor Desa Menurut Camat Kabandungan
- Gelapkan Dana BOS dan PIP Kepsek di Kabandungan Sukabumi Masuk Jeruji Besi
Lokasi pertama yang dikunjungi Djoko Hartoyo adalah para petani di Kampung Sukagalih, Desa Cipeteuy, Kecamatan Kabandungan.
Pada kesempatan tersebut, rombongan Kemenko Marves diterima Kepala Desa Cipeteuy, Permana Wijaya dan segenap perangkat desa di Sekretariat Badan Usaha Milik Petani (BUMP) Cipeteuy, Berkah Bersama.
“Tinjauan ini dalam rangka pelaksanaan koordinasi awal atas usulan lokasi pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu di Kabupaten Sukabumi, sekaligus tindak lanjut rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Perpres 87/2021 yang telah dilaksanakan pada 4 April 2024 di Bandung,” jelas Djoko Hartoyo di sela diskusi, dikutip Senin (1/7/2024).
Baca Juga:
- Berharta Rp1.000 triliun, Prajogo Pangestu bertetangga dengan kemiskinan di Sukabumi
- Sumbangan terbesar dari asetnya di Sukabumi, harta Prajogo Pangestu tembus Rp1.013 T
- Miliki Aset di Kabandungan Sukabumi, Prajogo Pangestu Jadi Orang Terkaya ke-24 di Dunia
Djoko juga mengapresiasi petani di Kampung Sukagalih karena telah memiliki BUMP. Adanya BUMP bisa disinergikan dengan rencana program pengembangan komoditas pertanian lain, seperti korporasi petani dan kawasan pertanian terpadu.
“Ekosistem pertanian dari hulu ke hilir juga bisa dieskalasi dengan lebih baik dengan peran serta BUMP tersebut,” kata Djoko.
Terkait rencana pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu, Asdep Djoko menegaskan bahwa pihaknya akan memfasilitasi agar kegiatan pertanian di Kabupaten Sukabumi bisa masuk payung hukum dalam Perpres 87/2021 yang saat ini sudah mulai ditinjau kembali agar usulan kegiatan yang menjadi prioritas akan dimasukkan dalam revisi.
“Dalam Perpres 87/2021 saat ini hanya ada 4 kabupaten yang mengusulkan pengembangan sektor pertanian. Sayangnya tidak ada Sukabumi di situ. Sehingga usulan agar kegiatan pertanian di Kabupaten Sukabumi ini menjadi masukan positif,” lanjut Djoko.
Baca Juga:
- Ruas Jalan Kabandungan Sukabumi, Hancur dan Tak Ada PJU
- Satu Tewas, 2 Korban Jembatan Gantung Lapuk Penghubung Kalapanunggal-Kabandungan Sukabumi
- Tak Diperbaiki Pemkab Sukabumi, Warga Inisiatif Cor Jalan Rusak di Kabandungan
Menurut Djoko, pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu menjadi cukup krusial di tengah tantangan ketahanan pangan nasional yang kian mendesak. Dalam beberapa kesempatan, cadangan beras Indonesia terpaksa harus impor karena kekurangan pasokan di dalam negeri.
“Sementara di beberapa titik lokasi di Sukabumi, seperti dari Cikidang menuju Palabuhanratu terlihat beberapa spot area persawahan yang dapat dimaksimalkan. Potensi komoditas buah dan tanaman hortikultura di Sukabumi juga cukup besar untuk dikembangkan,” paparnya.
Berita Terkait:
- Kisah Jembatan Lapuk Tetangga Star Energy Geotermal Salak Sukabumi Telan Korban Jiwa
- Nostalgia Baenuri, Pemburu Kumbang di Sukabumi Kehilangan Penghasilan Sebab PLTP Salak
- Ruas Jalan Kabandungan Sukabumi, Hancur dan Tak Ada PJU
Djoko juga meminta Kementerian Pertanian (Kementan) dan juga Pemkab/Pemprov untuk menginventarisasi kebutuhan yang mendesak dan juga menyusun kegiatan-kegiatan lingkup pertanian yang cukup prioritas.
“Saya harap semua pihak bisa bersikap aktif dan optimistis, karena potensi yang besar ini hanya akan tergarap maksimal jika kita semua bekerja keras, saling berkomunikasi, dan berkomitmen,” lanjut Djoko.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sukabumi, Aep Najmuddin mengatakan dalam dua tahun ke depan Pemkab Sukabumi akan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian.
Secara khusus, kawasan pertanian yang akan dikembangkan berada di Desa Cipeteuy, Kecamatan Kabandungan yang sampai saat ini memiliki angka kemiskinan yang terbilang tinggi di Kabupaten Sukabumi.
Baca Juga:
- Berharap panas geothermal Gunung Salak di lumbung kemiskinan Sukabumi
- Sejarah PLTP Gunung Salak, Setor Puluhan Miliar Rupiah per Tahun ke Kas Pemkab Sukabumi
“Kami bersama Pak Bupati sudah sepakat mengembangkan wilayah Sukabumi Utara ini untuk pertanian, mengingat potensi sayuran dan hortikultura di sini luar biasa besar. Tahun ini kami ada DAK pertanian Rp60 miliar yang bisa dimanfaatkan,” jelas Aep.
“Oleh sebab itu kami mendorong agar kebutuhan petani bisa dikomunikasikan melalui Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) karena kami hanya akan mengintervensi petani yang berkelompok,” pungkas Aep.
