Ketua DPR Minta Kepala Daerah Susun APBD yang Pro Rakyat

- Redaksi

Minggu, 11 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puan Maharani. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Puan Maharani. l Ilustrasi: Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyajikan data mengenai Covid-19 secara terbuka dan realtime. Menurutnya, keterbukaan data akan bermanfaat untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan penetapan langkah penanganannya.

“Harus jujur dengan kondisi di daerahnya, supaya kita tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi. Jangan kondisi Covid sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat,” kata Puan, dikutip dari situs resmi dpr.go.id., Kamis (8/7/2021).

Puan mengatakan koordinasi dan sinergi pemerintah pusat serta daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Dirinya mengaku tidak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.

Puan juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan APBD tahun 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

“Susun APBD yang pro rakyat, yang pro kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, hilangkan hal yang tidak prioritas, dan harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022,” ucap Puan.

Baca Juga :  Anggota DPR RI Fraksi NasDem Kena OTT KPK di Sukabumi

Puan menuturkan, untuk mencapai target 70 persen penduduk sudah divaksin pada November 2021 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus memetakan target dan kemampuan vaksinasi di setiap bulannya.

Menurut Puan, pemetaan penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, mekanisme, dan lain sebagainya.

“Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya,” pungkas Puan.

Berita Terkait

Sosiolog UI ajak hukum partai politik yang berkhianat, bisu dan tuli terhadap suara rakyat
Didirikan Anies Baswedan, ini susunan pengurus Ormas Gerakan Rakyat
Profil, agama dan biodata Andreas, pengusaha jadi Wakil Bupati Sukabumi
Temuan tulang belulang manusia gegerkan warga Pabuaran Sukabumi, begini wujudnya
MK tolak gugatan Iyos-Zainul, Asep Japar-Andreas sah Cabup/Cawabup Sukabumi terpilih
PHPU Bupati Sukabumi, di MK Iyos-Zainul ungkit dugaan penggelembungan suara 469 TPS
Cabup/Cawabup Sukabumi terpilih Asep Japar-Andreas batal dilantik 6 Februari 2025
Kenali 50 Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi 2024-2029 menurut dapil, asal parpol dan suara

Berita Terkait

Sabtu, 29 Maret 2025 - 13:00 WIB

Sosiolog UI ajak hukum partai politik yang berkhianat, bisu dan tuli terhadap suara rakyat

Jumat, 28 Februari 2025 - 18:42 WIB

Didirikan Anies Baswedan, ini susunan pengurus Ormas Gerakan Rakyat

Sabtu, 22 Februari 2025 - 00:55 WIB

Profil, agama dan biodata Andreas, pengusaha jadi Wakil Bupati Sukabumi

Minggu, 9 Februari 2025 - 21:26 WIB

Temuan tulang belulang manusia gegerkan warga Pabuaran Sukabumi, begini wujudnya

Kamis, 6 Februari 2025 - 00:01 WIB

MK tolak gugatan Iyos-Zainul, Asep Japar-Andreas sah Cabup/Cawabup Sukabumi terpilih

Berita Terbaru