Ketua DPR Minta Kepala Daerah Susun APBD yang Pro Rakyat

- Redaksi

Minggu, 11 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Puan Maharani. l Ilustrasi: Fery Heryadi

Puan Maharani. l Ilustrasi: Fery Heryadi

SUKABUMIHEADLINE.com l Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyajikan data mengenai Covid-19 secara terbuka dan realtime. Menurutnya, keterbukaan data akan bermanfaat untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan penetapan langkah penanganannya.

“Harus jujur dengan kondisi di daerahnya, supaya kita tahu masalahnya, dan bisa melakukan mitigasi, antisipasi. Jangan kondisi Covid sudah bahaya, baru koordinasi dengan pusat,” kata Puan, dikutip dari situs resmi dpr.go.id., Kamis (8/7/2021).

Puan mengatakan koordinasi dan sinergi pemerintah pusat serta daerah harus ditingkatkan untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Dirinya mengaku tidak ingin ada pihak yang melempar tanggung jawab dan lepas tangan dalam menangani lonjakan kasus Covid-19.

Puan juga mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus menyusun Rancangan APBD tahun 2022 dengan mengantisipasi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19.

“Susun APBD yang pro rakyat, yang pro kesejahteraan rakyat dan pelayanan publik, hilangkan hal yang tidak prioritas, dan harus mengantisipasi ketidakpastian di tahun 2022,” ucap Puan.

Baca Juga :  Luhut: PPKM Diperpanjang (lagi) Hingga 23 Agustus

Puan menuturkan, untuk mencapai target 70 persen penduduk sudah divaksin pada November 2021 yang ditetapkan pemerintah pusat, maka pemerintah daerah harus memetakan target dan kemampuan vaksinasi di setiap bulannya.

Menurut Puan, pemetaan penting dilakukan untuk mengetahui kebutuhan mengenai dosis vaksin, tenaga kesehatan, lokasi vaksinasi, mekanisme, dan lain sebagainya.

“Semuanya perlu diperhatikan secara rinci. Tidak apa micro managing, karena kalau urusan nyawa orang itu harus diperhatikan semua detailnya,” pungkas Puan.

Berita Terkait

Kisah hidup, harta dan kontoversi Budi Arie, loyalis Jokowi dipecat Prabowo dari Menkop
Prabowo reshuffle kabinet, ini daftar 5 menteri dipecat
Beda dengan PAN dan Nasdem, PDIP hanya minta maaf ulah Deddy Sitorus-Sadarestuwati
Matematikanya ngawur, Golkar nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI
Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan dari DPR RI
Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dipecat dari DPR RI
Ahmad Sahroni dipecat usai viral respons kritik bubarkan DPR
Kondisi terkini Umar, ojol asal Sukabumi dilindas Barakuda Brimob

Berita Terkait

Rabu, 10 September 2025 - 00:49 WIB

Kisah hidup, harta dan kontoversi Budi Arie, loyalis Jokowi dipecat Prabowo dari Menkop

Senin, 8 September 2025 - 20:13 WIB

Prabowo reshuffle kabinet, ini daftar 5 menteri dipecat

Senin, 1 September 2025 - 15:07 WIB

Beda dengan PAN dan Nasdem, PDIP hanya minta maaf ulah Deddy Sitorus-Sadarestuwati

Minggu, 31 Agustus 2025 - 18:41 WIB

Matematikanya ngawur, Golkar nonaktifkan Adies Kadir dari DPR RI

Minggu, 31 Agustus 2025 - 16:11 WIB

Eko Patrio dan Uya Kuya dinonaktifkan dari DPR RI

Berita Terbaru

Kantor PLTA Ubrug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat - Ist

Headline

5 pembangkit listrik tertua di Indonesia, satu di Sukabumi

Senin, 15 Sep 2025 - 11:49 WIB

Kantor PLTA Ubrug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat - Ist

Khazanah

Mengintip interior dan mengenal sejarah PLTA Ubrug Sukabumi

Senin, 15 Sep 2025 - 00:17 WIB