Komisi III DPRD: Angka Stunting Tinggi dan Bansos di Kota Sukabumi Carut Marut

- Redaksi

Senin, 1 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gagan Rachman (kanan). l Eka Lesmana

Gagan Rachman (kanan). l Eka Lesmana

sukabumiheadline.com – Tingginya angka stunting di Kota Sukabumi menjadi sorotan dan perhatian berbagai pihak. Salah satunya dari relawan Halo Puan yang peduli terhadap permasalahan stunting di Kota Mochi ini dengan menggelar edukasi dan pencegahan dini stunting bekerjasama dengan Puskesmas, ahli gizi, serta Komisi III DPRD.

Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Gagan Rachman pun mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada relawan Halo Puan yang telah melaksankan sosialisasi pada Ahad (31/10/2021) bertempat di Perum Baros Kencana. Betapa pentingnya asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui,” ujarnya kepada sukabumiheadline.com, Senin (1/11/2021).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Ia menambahkan, salah satu sosialisasi kemarin adalah mengenai makanan atau semacam serbuk yang terbuat dari daun kelor. Gagan menyebut, tidak banyak yang mengetahui jika daun kelor merupakan gizi super yang baik untuk ibu hamil dan menyusui.

“Betapa penting hari ini menjaga kesetabilan ibu hamil dan menyusui, serta yang memiliki balita karena Kota Sukabumi menjadi prioritas pantauan untuk kasus stunting. Menurut dengan jumlah yang data dari Dinas Kesehatan, terdapat sekira 1.700 lebih kasus stunting di Kota Sukabumi,” ungkapnya.

Terkait pembelajaran tentang pentingnya asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui, Gagan mengapresiasi kegiatan pelatihan cara mengolah daun kelor menjadi gizi super berupa serbuk yang nantinya baik dikonsumsi.

Pada saat yang sama, Gagan juga mengungkapkan persoalan carut marut masalah bantuan sosial (bansos).

“Saya mendapat pengaduan dari masyarakat serta temuan di lapangan kaitan bansos yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, di mana ada masyarakat yang seharusnya tidak mendapat bansos malah mendapatkan. Sebaliknya, masyarakat yang memang layak mendapat bantuan malah tidak mendapat bantuan apapun, baik PKH, BPNT maupun lainnya. Hal ini harus dibenahi mekanisme pendataan dan penyalurannya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Diduga SK Bupati Sukabumi tentang pemberhentian Kades Babakanjaya beredar di medsos
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi apresiasi event Kemah Religi Pemuda Masjid Dunia
Kades Babakanjaya Parungkuda dikabarkan dipecat Bupati Sukabumi
Korban proyek pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 3 berjatuhan, lecet hingga kepala bocor
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi: Syukuran Nelayan Ujunggenteng aset budaya daerah
Mengenal 5 kecamatan terluas dan tersempit di Kabupaten Sukabumi
DPRD Kabupaten Sukabumi komentari capaian Opini WTP ke-12
DPRD Kabupaten Sukabumi sepakati dua Raperda

Berita Terkait

Jumat, 19 Juni 2026 - 11:30 WIB

Diduga SK Bupati Sukabumi tentang pemberhentian Kades Babakanjaya beredar di medsos

Jumat, 19 Juni 2026 - 09:43 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi apresiasi event Kemah Religi Pemuda Masjid Dunia

Rabu, 17 Juni 2026 - 21:01 WIB

Kades Babakanjaya Parungkuda dikabarkan dipecat Bupati Sukabumi

Rabu, 17 Juni 2026 - 18:27 WIB

Korban proyek pembangunan Jalan Tol Bocimi Seksi 3 berjatuhan, lecet hingga kepala bocor

Minggu, 14 Juni 2026 - 15:00 WIB

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi: Syukuran Nelayan Ujunggenteng aset budaya daerah

Berita Terbaru

Ilustrasi pelajar penerima program Makan Bergizi Gratis atau MBG - sukabumiheadline.com

Nasional

Istana akhirnya berubah pikiran soal program MBG

Jumat, 19 Jun 2026 - 13:00 WIB