Komisi III DPRD: Angka Stunting Tinggi dan Bansos di Kota Sukabumi Carut Marut

- Redaksi

Senin, 1 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gagan Rachman (kanan). l Eka Lesmana

Gagan Rachman (kanan). l Eka Lesmana

sukabumiheadline.com – Tingginya angka stunting di Kota Sukabumi menjadi sorotan dan perhatian berbagai pihak. Salah satunya dari relawan Halo Puan yang peduli terhadap permasalahan stunting di Kota Mochi ini dengan menggelar edukasi dan pencegahan dini stunting bekerjasama dengan Puskesmas, ahli gizi, serta Komisi III DPRD.

Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Gagan Rachman pun mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada relawan Halo Puan yang telah melaksankan sosialisasi pada Ahad (31/10/2021) bertempat di Perum Baros Kencana. Betapa pentingnya asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui,” ujarnya kepada sukabumiheadline.com, Senin (1/11/2021).

Ia menambahkan, salah satu sosialisasi kemarin adalah mengenai makanan atau semacam serbuk yang terbuat dari daun kelor. Gagan menyebut, tidak banyak yang mengetahui jika daun kelor merupakan gizi super yang baik untuk ibu hamil dan menyusui.

“Betapa penting hari ini menjaga kesetabilan ibu hamil dan menyusui, serta yang memiliki balita karena Kota Sukabumi menjadi prioritas pantauan untuk kasus stunting. Menurut dengan jumlah yang data dari Dinas Kesehatan, terdapat sekira 1.700 lebih kasus stunting di Kota Sukabumi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Seruput Es Campur Gang Nugraha Sukabumi, Kuliner Legendaris sejak 1970

Terkait pembelajaran tentang pentingnya asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui, Gagan mengapresiasi kegiatan pelatihan cara mengolah daun kelor menjadi gizi super berupa serbuk yang nantinya baik dikonsumsi.

Pada saat yang sama, Gagan juga mengungkapkan persoalan carut marut masalah bantuan sosial (bansos).

“Saya mendapat pengaduan dari masyarakat serta temuan di lapangan kaitan bansos yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, di mana ada masyarakat yang seharusnya tidak mendapat bansos malah mendapatkan. Sebaliknya, masyarakat yang memang layak mendapat bantuan malah tidak mendapat bantuan apapun, baik PKH, BPNT maupun lainnya. Hal ini harus dibenahi mekanisme pendataan dan penyalurannya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Pesan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi pada peringatan ke-29 Hari OTDA: Menuju Indonesia Emas 2045
Progres Tol Bocimi Seksi 3, Cibadak-Sukabumi Barat: Dikebut meski hujan
Hingga Maret 2025, puluhan anak dan wanita Kota Sukabumi jadi korban KDRT
Penampakan Jalan Kabupaten rusak di Cisolok Sukabumi jadi kebun pisang
Penemuan mayat pria tanpa busana gegerkan warga Parungkuda Sukabumi
Pemkab rajin giat seremonial, Dewek serukan #SukabumiPesimis
Diprotes warga Surade Sukabumi, Perda 15/2023 direvisi, dinilai bermasalah oleh Kemendagri
DPRD Kabupaten Sukabumi setujui Raperda Perubahan No 15/2023 tentang PDRD

Berita Terkait

Jumat, 25 April 2025 - 15:23 WIB

Pesan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi pada peringatan ke-29 Hari OTDA: Menuju Indonesia Emas 2045

Kamis, 24 April 2025 - 19:11 WIB

Progres Tol Bocimi Seksi 3, Cibadak-Sukabumi Barat: Dikebut meski hujan

Kamis, 24 April 2025 - 02:26 WIB

Hingga Maret 2025, puluhan anak dan wanita Kota Sukabumi jadi korban KDRT

Senin, 21 April 2025 - 00:41 WIB

Penampakan Jalan Kabupaten rusak di Cisolok Sukabumi jadi kebun pisang

Jumat, 18 April 2025 - 18:16 WIB

Penemuan mayat pria tanpa busana gegerkan warga Parungkuda Sukabumi

Berita Terbaru