Komisi III DPRD: Angka Stunting Tinggi dan Bansos di Kota Sukabumi Carut Marut

- Redaksi

Senin, 1 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gagan Rachman (kanan). l Eka Lesmana

Gagan Rachman (kanan). l Eka Lesmana

sukabumiheadline.com – Tingginya angka stunting di Kota Sukabumi menjadi sorotan dan perhatian berbagai pihak. Salah satunya dari relawan Halo Puan yang peduli terhadap permasalahan stunting di Kota Mochi ini dengan menggelar edukasi dan pencegahan dini stunting bekerjasama dengan Puskesmas, ahli gizi, serta Komisi III DPRD.

Ketua Komisi III DPRD Kota Sukabumi Gagan Rachman pun mengapresiasi kegiatan tersebut.

“Saya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada relawan Halo Puan yang telah melaksankan sosialisasi pada Ahad (31/10/2021) bertempat di Perum Baros Kencana. Betapa pentingnya asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui,” ujarnya kepada sukabumiheadline.com, Senin (1/11/2021).

Ia menambahkan, salah satu sosialisasi kemarin adalah mengenai makanan atau semacam serbuk yang terbuat dari daun kelor. Gagan menyebut, tidak banyak yang mengetahui jika daun kelor merupakan gizi super yang baik untuk ibu hamil dan menyusui.

“Betapa penting hari ini menjaga kesetabilan ibu hamil dan menyusui, serta yang memiliki balita karena Kota Sukabumi menjadi prioritas pantauan untuk kasus stunting. Menurut dengan jumlah yang data dari Dinas Kesehatan, terdapat sekira 1.700 lebih kasus stunting di Kota Sukabumi,” ungkapnya.

Baca Juga :  Lagi, Anggota Geng Motor yang Ditangkap di Sukabumi, Ini Bukti yang Diamankan

Terkait pembelajaran tentang pentingnya asupan gizi untuk ibu hamil dan menyusui, Gagan mengapresiasi kegiatan pelatihan cara mengolah daun kelor menjadi gizi super berupa serbuk yang nantinya baik dikonsumsi.

Pada saat yang sama, Gagan juga mengungkapkan persoalan carut marut masalah bantuan sosial (bansos).

“Saya mendapat pengaduan dari masyarakat serta temuan di lapangan kaitan bansos yang diluncurkan oleh pemerintah pusat, di mana ada masyarakat yang seharusnya tidak mendapat bansos malah mendapatkan. Sebaliknya, masyarakat yang memang layak mendapat bantuan malah tidak mendapat bantuan apapun, baik PKH, BPNT maupun lainnya. Hal ini harus dibenahi mekanisme pendataan dan penyalurannya,” pungkasnya.

Berita Terkait

Pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi soal Dana Cadangan
Tidak ada ruas Parungkuda-Pakuwon, daftar Jalan Kabupaten Sukabumi akan diperbaiki
Macan Tutul Jawa terekam camera trap di STPN Sukabumi
Kades Cikujang Sukabumi jadi tersangka korupsi Dana Desa Rp500 juta
Truk tak kuat nanjak di jalan rusak Nyalindung Sukabumi, warga: Ganti bupati sama aja
Poin penting Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, siapkan dana Pilbup 2029
Ular berbisa masuki rumah Kasek SMAN 5 Sukabumi, butuh bantuan Damkar? Hubungi nomor ini
Musda XVI Pemuda/KNPI 2025, Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi ingatkan soal ini

Berita Terkait

Sabtu, 17 Mei 2025 - 01:30 WIB

Pandangan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sukabumi soal Dana Cadangan

Sabtu, 17 Mei 2025 - 00:01 WIB

Tidak ada ruas Parungkuda-Pakuwon, daftar Jalan Kabupaten Sukabumi akan diperbaiki

Jumat, 16 Mei 2025 - 01:36 WIB

Macan Tutul Jawa terekam camera trap di STPN Sukabumi

Jumat, 16 Mei 2025 - 00:59 WIB

Kades Cikujang Sukabumi jadi tersangka korupsi Dana Desa Rp500 juta

Kamis, 15 Mei 2025 - 17:29 WIB

Truk tak kuat nanjak di jalan rusak Nyalindung Sukabumi, warga: Ganti bupati sama aja

Berita Terbaru