Libur Idul Adha 2021 Perjalanan Luar Daerah Dibatasi, Kecuali Mendesak

- Redaksi

Senin, 19 Juli 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi razia kendaraan di Sukabumi | Foto: Humas Polres Sukabumi Kota

Ilustrasi razia kendaraan di Sukabumi | Foto: Humas Polres Sukabumi Kota

sukabumiheadline.com l Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membatasi mobillitas masyarakat selama libur Idul Adha 2021 yang dimulai Selasa, 20 Juli 2021 esok.

Dikutip dari kantor berita Antara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub telah menetapkan Surat Edaran Nomor SE 51 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 43 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Covid-19.

“Dalam SE terbaru ini ada sejumlah perubahan yang kami muat. Di antaranya selama masa libur Idul Adha tanggal 19 Juli sampai 25 Juli 2021 maka diberlakukan pembatasan seluruh perjalanan ke luar daerah,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Namun bagi pekerja sektor esensial dan kritikal, serta pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak masih diperkenankan,” imbuhnya.

Kategori pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak antara lain:

– Pasien sakit keras
– Ibu hamil yang didampingi satu anggota keluarga
– Kepentingan persalinan yang didampingi dua orang
– Pengantar jenazah non-Covid-19 dengan jumlah maksimal lima orang.

“Bagi pelaku perjalanan dengan moda transportasi darat di dalam Pulau Jawa dan Bali wajib menunjukkan kartu vaksinasi dan hasil tes negatif RT-PCR 2×24 jam atau Antigen 1x 24 jam. Sementara di luar Pulau Jawa dan Bali, hanya perlu menunjukkan hasil tes negatif RT-PCR 2×24 jam atau antigen 1x 24 jam,” lanjut Budi Setiyadi.

Ia juga menyampaikan syarat kartu vaksinasi dikecualikan bagi kendaraan pengangkut logistik, pasien yang sakit keras, ibu hamil dan satu orang pendamping, kepentingan persalinan serta dua orang pengantar, pengantar jenazah non-Covid-19 dengan maksimal lima orang pendamping.

“Bagi para pekerja yang akan keluar daerah wajib membawa dokumen seperti Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP) atau surat keterangan dari pemda setempat. Selain itu dapat juga dengan surat tugas yang ditandatangani pejabat minimal Eselon 2 dan berstempel basah atau dengan tanda tangan elektronik. SE 51 Tahun 2021 ini mulai berlaku sejak 19 Juli 2021 sampai waktu yang ditentukan kemudian,” pungkas Budi.

Berita Terkait

Mantan istri jenderal asal Sukabumi ungkap kabar dari AS, cawapres bukan yang ramai di media
Pemprov Jawa Barat tetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi
Polisi geruduk lokasi pelatihan calon tentara bayaran Rusia di RI, tawarkan gaji Rp40 juta
Yusril: Pengunduran diri Gibran tidak butuh persetujuan MPR
West Java Festival 2026 digelar usung tema Udaya Wiguna
150 ribu anggota Satlinmas dapat asuransi ketenagakerjaan dari Pemprov Jabar
Gibran tiba di Gedung DPR/MPR RI untuk serahkan surat pengunduran diri dari wapres
Resmi sampaikan surat pengunduran diri, Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 22:07 WIB

Mantan istri jenderal asal Sukabumi ungkap kabar dari AS, cawapres bukan yang ramai di media

Selasa, 17 November 2026 - 17:08 WIB

Pemprov Jawa Barat tetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi

Minggu, 15 November 2026 - 04:42 WIB

Polisi geruduk lokasi pelatihan calon tentara bayaran Rusia di RI, tawarkan gaji Rp40 juta

Sabtu, 14 November 2026 - 21:15 WIB

Yusril: Pengunduran diri Gibran tidak butuh persetujuan MPR

Sabtu, 14 November 2026 - 19:02 WIB

West Java Festival 2026 digelar usung tema Udaya Wiguna

Berita Terbaru