Menko Polkam: Premanisme berkedok ormas harus ditindak, hukum ditegakkan

sukabumiheadline.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memastikan bahwa penegak hukum bakal menindak tegas aksi premanisme berkedok organisasi masyarakat (ormas) yang kerap dikeluhkan masyarakat dan investor.

Menurut Budi, penegak hukum tidak boleh kalah dengan kelompok preman tersebut karena kerap melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat, mulai dari pemerasan, pemalakan, hingga tindak kriminalitas berupa kekerasan fisik.

“Presiden sudah mengumpulkan semua kementerian lembaga yang terkait penegak hukum seperti Polri, TNI, jaksa, dan lain-lain. Arahannya jelas, negara harus hadir, harus bisa melindungi rakyatnya, hukum harus ditegakkan,” kata mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) itu, Selasa (29/4/2025), dikutip dari Antaranews.

Budi Gunawan juga memastikan bahwa penegak hukum harus mengambil tindakan tegas ketika aksi premanisme tersebut telah mengganggu aktivitas bisnis yang dapat mengancam keberadaan investor asing di Indonesia.

Lebih lanjut, BG mengatakan bahwa pihaknya sudah menggelar rapat dengan Polri untuk membahas penanganan aksi premanisme tersebut. Hasil dari rapat tersebut adalah Polri bergerak cepat menindak beragam kasus premanisme yang ada di daerah.

“Kapolri juga sudah bicara dan sudah ada langkah. Contoh yang di Karawang, Subang, Bekasi, dan ada beberapa tempat lagi sudah diambil (ditangani) semua,” ujar pria yang akrab dipanggil BG tersebut.

Dia juga mewanti-wanti para aparat hukum agar tidak terlibat ataupun mendukung aksi premanisme berkedok ormas tersebut.

“Ya, kalau terbukti ada aparat yang terlibat, ya harus jalan proses hukumnya,” kata BG.

Diberitakan sebelumnya, keberadaan ormas disebut telah membuat ratusan triliun uang investor kabur ke luar negeri.

Terbaru, aksi premanisme oleh ormas kembali menjadi sorotan setelah terjadi pembakaran tiga mobil polisi oleh anggota ormas GRIB Jaya di Depok, Jawa Barat. Peristiwa itu terjadi saat polisi hendak menangkap ketua ormas terkait kasus penganiayaan dan kepemilikan senjata api.