PBB Desak AS dan Bank Dunia Cairkan Dana Milik Afghanistan

- Redaksi

Jumat, 14 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kemiskinan di Afghanistan. l Istimewa

Kemiskinan di Afghanistan. l Istimewa

SUKABUMIHEADLINES.com I Amerika Serikat (AS) dan Bank Dunia didesak mencairkan dana milik Afghanistan yang dibekukan sejak Taliban berkuasa.

Hal itu dikemukakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menyebut Afghanistan membutuhkan dana tersebut untuk mencegah krisis kemanusiaan semakin memburuk.

“Kita harus dengan cepat menyuntikkan likuiditas ke dalam perekonomian (Afghanistan) dan menghindari kehancuran yang akan menyebabkan kemiskinan, kelaparan, dan kemelaratan bagi jutaan orang,” kata Guterres, Kamis (13/1/2022), dikutip laman Al Arabiya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

AS membekukan aset senilai 9,5 miliar dolar milik bank sentral Afghanistan. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia juga menangguhkan kegiatan mereka di Afghanistan. Cadangan baru senilai 340 juta dolar AS yang dikucurkan IMF pada Agustus tahun lalu belum disalurkan ke Afghanistan.

Baca Juga :  Daftar 10 negara termiskin 2024, 3 dari kawasan ASEAN

“Suhu beku dan aset beku adalah kombinasi mematikan bagi rakyat Afghanistan,” ujar Guterres.

“Saya berharap sumber daya yang tersisa, lebih dari 1,2 miliar dolar AS dari Dana Perwalian Rekonstruksi Afghanistan (ARTF) akan tersedia untuk membantu rakyat Afghanistan bertahan hidup di musim dingin,” ujar Guterres lagi.

Saat ini, Afghanistan membutuhkan dana sebesar 5 miliar dolar AS untuk membantu Afghanistan menangani krisis kemanusiaan. PBB meminta dunia berpartisipasi dalam membantu negara tersebut.

“Bencana kemanusiaan besar-besaran tampak. Pesan saya mendesak; jangan tutup pintu bagi rakyat Afghanistan. Bantu kami meningkatkan dan mencegah kelaparan yang meluas, penyakit, kekurangan gizi, dan akhirnya kematian,” kata Kepala Bantuan PBB Martin Griffiths, Selasa (11/1/2022).

Baca Juga :  Warga Sukabumi pasrah mulai 2025 berlaku pajak bangun rumah sendiri 2,4%, begini rinciannya

Dari dana yang dibutuhkan, sebanyak 4,4 miliar dolar AS di antaranya untuk memenuhi kebutuhan esensial di internal di Afghanistan. Sementara 623 juta dolar AS untuk menyokong kehidupan jutaan warga Afghanistan yang berlindung di luar perbatasannya.

Menurut PBB, terdapat 5,7 juta pengungsi Afghanistan yang terlantar di lima negara tetangga. Mereka membutuhkan bantuan vital tahun ini.

Sedikitnya 4,7 juta orang di Afghanistan berisiko menderita gizi buruk akut tahun ini. Angka itu termasuk 1,1 juta anak-anak. Griffiths mengatakan tanpa bantuan kemanusiaan, bencana kelaparan, kematian, dan perpindahan massal di Afghanistan akan berlanjut. Sebaliknya, jika donor internasional mengalir, rakyat Afghanistan dapat memperoleh keamanan dan jaminan hidup.

Berita Terkait

Ratusan orang WNA ditangkap, tentara gerebek markas penipuan online
Muslim Wali Kota New York City terpilih ajak boikot Starbucks, No Contract, No Coffee!
Ini 6 wali kota Muslim terpilih di Amerika Serikat 2025, satu wakil gubernur
Kejaksaan Turki terbitkan surat perintah penangkapan Benjamin Netanyahu
Israel bikin undang-undang baru, izinkan hukum mati tahanan Palestina
Indonesia sediakan lahan pertanian 15 ribu hektare untuk Palestina di Kaltara
Zohran Mamdani, selangkah lagi Muslim jadi Wali Kota New York
Menteri Negara hamil 83 anak sekaligus, Albania geger

Berita Terkait

Kamis, 20 November 2025 - 11:53 WIB

Ratusan orang WNA ditangkap, tentara gerebek markas penipuan online

Senin, 17 November 2025 - 07:27 WIB

Muslim Wali Kota New York City terpilih ajak boikot Starbucks, No Contract, No Coffee!

Sabtu, 15 November 2025 - 22:04 WIB

Ini 6 wali kota Muslim terpilih di Amerika Serikat 2025, satu wakil gubernur

Minggu, 9 November 2025 - 04:20 WIB

Kejaksaan Turki terbitkan surat perintah penangkapan Benjamin Netanyahu

Rabu, 5 November 2025 - 00:59 WIB

Israel bikin undang-undang baru, izinkan hukum mati tahanan Palestina

Berita Terbaru