Problem yang dihadapi pabrik di RI, Wamenaker: Proposal ormas

- Redaksi

Rabu, 5 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer - Istimewa

Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer - Istimewa

sukabumiheadline.com – Salah satu kesulitan yang dialami pengusaha-pengusaha untuk mendirikan pabrik di Indonesia diungkap oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel), yakni banyaknya proposal dari Ormas.

Hal itu diungkap Wamenaker pada peresmian pabrik sepatu di Garut, Jawa Barat. Menurutnya, banyak pabrik terkendala ‘perizinan’ ilegal dari organisasi kemasyarakatan (ormas) dadakan.

Di setiap momen jelang hari raya, banyak pabrik mendapat proposal dari ormas. Proposal-proposal tersebut kerap membebani pabrik karena isinya adalah permintaan uang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Memang kita pahami bahwa problem industrial hari ini adalah persoalan izin, persoalan preman-preman, punten pisan, ormas-ormas yang dadakan. Bayangkan, di Indonesia ini, ulang tahunnya banyak. Hari raya, kirim proposal, 17-an (perayaan kemerdekaan) kirim proposal, tahun baruan kirim proposal, ulang tahun ormas kirim proposal. Ulang tahun ketua umumnya, kirim proposal juga. Sampai begitunya,” tutur Noel di pabrik sepatu PT Noble Indonesia, Senin (3/3/2025).

Baca Juga :  Siapkan langkah hukum, Kemendagri minta Pemda data ormas meresahkan

Noel mengatakan pabrik-pabrik tidak lagi perlu memberikan uang kepada ormas. Menurut Noel, perusahaan tersebut telah membayarkan pajak kepada negara, sehingga tidak perlu lagi ada biaya lainnya.

“Ya, akhirnya tadi ditegaskan oleh Pak Gubernur, hal itu semoga tidak ada lagi. Karena pajak perusahaan itu sudah dibayarkan ke negara,” kata Noel.

Baca Juga :  Prabowo perintahkan TNI-Polri sikat ormas tukang palak

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengatakan hal yang sama. Deddy mengatakan banyak orang menganggap pabrik adalah sumber uang, tapi anggapan tersebut salah.

“Orang menganggap pabrik sumber duit. proposal ke pabrik, maulidan ke pabrik, rajaban ke pabrik, agustusan ke pabrik, lomba karang taruna ke pabrik, semua proposal ke pabrik. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Komponen itu belum tentu ada di belanja industri,” tambahnya.

Deddy mengatakan pabrik tidak perlu memberikan uang kepada masyarakat lantaran telah membayar pajak. Pabrik juga tidak memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan warga dan yang harus memenuhi adalah pemerintah.

“Untuk itu, industri sudah bayar pajak. Karena industri sudah bayar pajak, seluruh kebutuhan warga itu tidak boleh dipenuhi oleh pabrik. Harus dipenuhi oleh pemerintah,” tuturnya.

Berita Terkait

Kebijakan Dedi Mulyadi Rp1.000 Sapoe diragukan warga Sukabumi
KDM tutup tambang Parung Panjang, Menteri PU jamin Tol Bocimi Seksi 3 tak terganggu
Dedi Mulyadi akan pidanakan SPPG yang sebabkan keracunan MBG
Polda Jabar akan pulangkan Reni, wanita Sukabumi disekap dan dipaksa nikah di China
Resmi, Pilkades Serentak di Sukabumi gunakan e-Voting
Dedi Mulyadi minta polisi sikat penjual Reni, gadis asal Sukabumi ke China
Ajukan 10 tuntutan, gedung DPRD Jawa Barat ditimpuki sampah oleh massa emak-emak
Innalilahi, budayawan Sunda sekaligus musisi Acil Bimbo meninggal dunia

Berita Terkait

Senin, 6 Oktober 2025 - 19:25 WIB

Kebijakan Dedi Mulyadi Rp1.000 Sapoe diragukan warga Sukabumi

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 22:51 WIB

KDM tutup tambang Parung Panjang, Menteri PU jamin Tol Bocimi Seksi 3 tak terganggu

Sabtu, 4 Oktober 2025 - 01:47 WIB

Dedi Mulyadi akan pidanakan SPPG yang sebabkan keracunan MBG

Kamis, 25 September 2025 - 02:50 WIB

Polda Jabar akan pulangkan Reni, wanita Sukabumi disekap dan dipaksa nikah di China

Selasa, 23 September 2025 - 14:25 WIB

Resmi, Pilkades Serentak di Sukabumi gunakan e-Voting

Berita Terbaru

Regulasi

Sukabumi bakal punya Pembangkit Listrik Tenaga Sampah

Jumat, 10 Okt 2025 - 23:57 WIB