Problem yang dihadapi pabrik di RI, Wamenaker: Proposal ormas

- Redaksi

Rabu, 5 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer - Istimewa

Wakil Menteri Tenaga Kerja, Immanuel Ebenezer - Istimewa

sukabumiheadline.com – Salah satu kesulitan yang dialami pengusaha-pengusaha untuk mendirikan pabrik di Indonesia diungkap oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan (Noel), yakni banyaknya proposal dari Ormas.

Hal itu diungkap Wamenaker pada peresmian pabrik sepatu di Garut, Jawa Barat. Menurutnya, banyak pabrik terkendala ‘perizinan’ ilegal dari organisasi kemasyarakatan (ormas) dadakan.

Di setiap momen jelang hari raya, banyak pabrik mendapat proposal dari ormas. Proposal-proposal tersebut kerap membebani pabrik karena isinya adalah permintaan uang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

“Memang kita pahami bahwa problem industrial hari ini adalah persoalan izin, persoalan preman-preman, punten pisan, ormas-ormas yang dadakan. Bayangkan, di Indonesia ini, ulang tahunnya banyak. Hari raya, kirim proposal, 17-an (perayaan kemerdekaan) kirim proposal, tahun baruan kirim proposal, ulang tahun ormas kirim proposal. Ulang tahun ketua umumnya, kirim proposal juga. Sampai begitunya,” tutur Noel di pabrik sepatu PT Noble Indonesia, Senin (3/3/2025).

Baca Juga :  Usai Bentrok, Ini 4 Kesepakatan PP dan BPPKB Kota Sukabumi

Noel mengatakan pabrik-pabrik tidak lagi perlu memberikan uang kepada ormas. Menurut Noel, perusahaan tersebut telah membayarkan pajak kepada negara, sehingga tidak perlu lagi ada biaya lainnya.

“Ya, akhirnya tadi ditegaskan oleh Pak Gubernur, hal itu semoga tidak ada lagi. Karena pajak perusahaan itu sudah dibayarkan ke negara,” kata Noel.

Baca Juga :  Bey ingatkan ormas jangan ganggu pabrik di Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi juga mengatakan hal yang sama. Deddy mengatakan banyak orang menganggap pabrik adalah sumber uang, tapi anggapan tersebut salah.

“Orang menganggap pabrik sumber duit. proposal ke pabrik, maulidan ke pabrik, rajaban ke pabrik, agustusan ke pabrik, lomba karang taruna ke pabrik, semua proposal ke pabrik. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Komponen itu belum tentu ada di belanja industri,” tambahnya.

Deddy mengatakan pabrik tidak perlu memberikan uang kepada masyarakat lantaran telah membayar pajak. Pabrik juga tidak memiliki kewajiban memenuhi kebutuhan warga dan yang harus memenuhi adalah pemerintah.

“Untuk itu, industri sudah bayar pajak. Karena industri sudah bayar pajak, seluruh kebutuhan warga itu tidak boleh dipenuhi oleh pabrik. Harus dipenuhi oleh pemerintah,” tuturnya.

Berita Terkait

Jika ada warga bunuh diri karena pinjol, Dedi Mulyadi: Gubernurnya gagal
Jabatan baru Wahyu Mijaya, birokrat asal Sukabumi di bawah komando Dedi Mulyadi
Mulai hari ini Dedi Mulyadi basmi aksi premanisme di Jawa Barat, begini caranya
Jagoan Cikiwul Bekasi ungkap alasan bersembunyi di Sukabumi
Yonif 310/KK Sukabumi renovasi rumah warga Bogor
Waspada macet jalur Bogor-Sukabumi, bukan hanya Exit Toll Bocimi Seksi 2
Dedi Mulyadi akan terbitkan pergub larangan alih fungsi lahan perkebunan dan pertanian
Dilaporkan hilang oleh keluarga, ternyata pria asal Bekasi menenangkan diri di Sukabumi

Berita Terkait

Kamis, 27 Maret 2025 - 20:11 WIB

Jabatan baru Wahyu Mijaya, birokrat asal Sukabumi di bawah komando Dedi Mulyadi

Senin, 24 Maret 2025 - 10:00 WIB

Mulai hari ini Dedi Mulyadi basmi aksi premanisme di Jawa Barat, begini caranya

Minggu, 23 Maret 2025 - 00:01 WIB

Jagoan Cikiwul Bekasi ungkap alasan bersembunyi di Sukabumi

Minggu, 16 Maret 2025 - 22:52 WIB

Yonif 310/KK Sukabumi renovasi rumah warga Bogor

Minggu, 16 Maret 2025 - 18:54 WIB

Waspada macet jalur Bogor-Sukabumi, bukan hanya Exit Toll Bocimi Seksi 2

Berita Terbaru