Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye

- Redaksi

Jumat, 20 Juni 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Respons PP soal larangan seragam mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye - Istimewa

Respons PP soal larangan seragam mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye - Istimewa

sukabumiheadline.com – Terkait adanya larang seragam organisasi kemasyarakatan (Ormas) model loreng mirip seragam TNI/Polri atau Kejaksaan RI dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, direspon Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pemuda Pancasila (PP) Arif Rahman.

Arif Rahman mengungkap bahwa seragam loreng oranye milik PP memiliki makna historis tersendiri. Ia juga membantah bahwa seragam PP mirip TNI/Polri. Menurutnya, tentara tidak memiliki seragam loreng berwarna oranye.

“Kita kan juga memakai seragam loreng itu kan ada sejarahnya, ada historisnya. Kalau dibilang mirip, mana ada tentara oranye warnanya. Itu sangat mencolok perbedaannya,” ujar Arif kepada dikutip dari kompas.com, Jumat (20/6/2025).

“Yang paling penting, kita ini ormas yang memang berdiri sejak tahun 1958 saat itu. Jadi memang ormas yang didirikan oleh para petinggi TNI untuk menghalau kekuatan-kekuatan kelompok komunis pada saat itu,” sambung Arif.

Arif pun meminta Kemendagri mengumpulkan ormas terlebih dahulu sebelum membuat larangan seperti itu.

“Mengundang kami untuk membahas. Kalau memang diseragamkan, ya kita bisa ikutin. Tapi kan seragam kita kan memang loreng. Mungkin ada warna oranye, ada lurik-lurik seperti loreng, itu kan warna dari Pemuda Pancasila. Tapi itu kan berbeda sekali kalau bicara TNI/Polri,” tegas Arif.

Baca Juga :  Aksi Massa Pemuda Pancasila di Gedung DPRD Kota Sukabumi, Ini Tujuannya

Diberitakan sukabumiheadline.com sebelumnya, larangan tersebut kemudian didukung Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni. Menurut Sahroni, corak TNI/Polri membuat ormas merasa jagoan hingga merugikan masyarakat. Baca selengkapnya: Agar tak sok jago, Komisi III DPR RI: Seragam ormas tak boleh loreng

“Seminggu lalu saya sudah sampaikan bahwa tidak boleh ada ormas yang memakai seragam menyerupai aparat, apalagi TNI/Polri. Jadi kalau sekarang Kemendagri sudah tegas melarang, tentu saya sangat setuju. Lagian sudah lama praktik ini meresahkan masyarakat,” ujar Sahroni dalam keterangannya, dikutip Selasa (17/6/2025).

Berita Terkait

Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi
Respons Dewan Pers soal maraknya wartawan bodrek peras pejabat
Tebus tunggakan ijazah, Pemprov Jawa Barat gelontorkan Rp600 miliar
RI siapkan 20.000 ha lahan pertanian beras-tomat khusus buat Palestina
Tolak usul pemekaran Jawa Barat jadi 5 provinsi, Dedi Mulyadi: Tak realistis!
Sukabumi 20, Pemprov Jawa Barat tutup 118 tambang ilegal
Wacana penambahan kecamatan di Kota Sukabumi, ini pernyataan resmi Sekda Jawa Barat
Jurnalis senior Wina Armada tutup usia, cicit pejuang asal Sukabumi

Berita Terkait

Kamis, 10 Juli 2025 - 15:58 WIB

Dikenal sebagai Geng 9 Naga, Tomy Winata akan bangun wilayah terisolir di Sukabumi

Selasa, 8 Juli 2025 - 18:29 WIB

Respons Dewan Pers soal maraknya wartawan bodrek peras pejabat

Selasa, 8 Juli 2025 - 10:00 WIB

Tebus tunggakan ijazah, Pemprov Jawa Barat gelontorkan Rp600 miliar

Selasa, 8 Juli 2025 - 01:03 WIB

RI siapkan 20.000 ha lahan pertanian beras-tomat khusus buat Palestina

Minggu, 6 Juli 2025 - 14:49 WIB

Tolak usul pemekaran Jawa Barat jadi 5 provinsi, Dedi Mulyadi: Tak realistis!

Berita Terbaru