Soal manuver revisi UU Pilkada, Prabowo marah besar

- Redaksi

Sabtu, 24 Agustus 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Prabowo Subianto. - ilustrasi: sukabumiheadline.com

Prabowo Subianto. - ilustrasi: sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Capres terpilih, Prabowo Subianto dikabarkan marah besar dengan adanya manuver Revisi Undang-undang (UU) Pilkada.

Hal itu disampaikan Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Menurutnya, Prabowo marah besar imbas manuver revisi UU Pilkada beberapa hari lalu.

Riza menegaskan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra itu selalu mengedepankan demokrasi dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Rekomendasi Redaksi: Calonkan Anies, PDIP: Abaikan Baleg DPR dan tetap mengacu putusan MK, kita kawal bersama

“Ya terkait revisi UU yang pasti perlu kami sampaikan selama ini Pak Prabowo selalu mengedepankan demokrasi, selalu berpijak pada peraturan dan perundang undangan menjadi landasan dan selalu mengedepankan konstitusional,” ujarnya, Jumat (23/8/2024).

Rekomendasi Redaksi: Meski tak cukup umur, Kaesang Pangarep urus persyaratan maju Pilkada Jateng 2024

Ia mengatakan Prabowo sejak pertama menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra pada 17 tahun lalu selalu menekankan kepada para kader agar mendengarkan aspirasi masyarakat dalam setiap revisi undang-undang.

“Dan selalu mengambil keputusan-keputusan yang bijaksana yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, kepentingan persatuan dan kesatuan,” kata Ariza.

Rekomendasi Redaksi: Tak peduli Jokowi gabung Golkar, PDIP: Kita tarung!

“Bahkan beliau sebagai Ketua Umum Gerindra lebih banyak mengalah untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan koalisi. Karena semua semata-mata untuk seluruh rakyat Indonesia,” imbuhnya.

Sebelumnya, DPR membatalkan revisi UU Pilkada setelah diprotes gelombang unjuk rasa rakyat yang menolak di berbagai daerah.

DPR kemudian menyatakan Pilkada Serentak 2024 akan digelar mengikuti putusan MK nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait persyaratan pencalonan. Keputusan itu disambut KPU dengan menyusun draf PKPU.

Berita Terkait

Gundar Kolyubi dan Asep Japar pimpin Partai Golkar Kota dan Kabupaten Sukabumi
Poltracking: Survei elektabilitas 19 parpol, PSI 2,9% meski Jokowi turun gunung
Musda DPD Golkar Kabupaten Sukabumi, Agus: Akan ada deklarasi dukung Asep Japar
SMRC: Survei elektabilitas Prabowo makin anjlok di bawah 10%
Pria asal Sukabumi dan tiga anaknya terlantar di Medan
Kepala Bakom RI ajak Anies Baswedan gabung Kabinet Prabowo, Syahganda: Jangan malu-malu
Eksekutor pecah kaca dan gembos ban beromzet Rp4,1 miliar diringkus di Sukabumi
Waka DPRD Kota Sukabumi copot foto Wapres, Gibranisti: Kampungan

Berita Terkait

Senin, 26 Oktober 2026 - 03:00 WIB

Gundar Kolyubi dan Asep Japar pimpin Partai Golkar Kota dan Kabupaten Sukabumi

Senin, 19 Oktober 2026 - 10:00 WIB

Poltracking: Survei elektabilitas 19 parpol, PSI 2,9% meski Jokowi turun gunung

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 19:00 WIB

Musda DPD Golkar Kabupaten Sukabumi, Agus: Akan ada deklarasi dukung Asep Japar

Sabtu, 17 Oktober 2026 - 17:00 WIB

SMRC: Survei elektabilitas Prabowo makin anjlok di bawah 10%

Jumat, 16 Oktober 2026 - 03:09 WIB

Pria asal Sukabumi dan tiga anaknya terlantar di Medan

Berita Terbaru

Ilustrasi kasir sedang menghitung pembelian dan pajak - sukabumiheadline.com

Regulasi

Pemkot Sukabumi paksa pemilik usaha pasang tapping box

Jumat, 30 Okt 2026 - 09:26 WIB