Sosiolog UI: Tak ada oligarki yang demokratis, pengusaha jadi penguasa tak akan bela rakyat

- Redaksi

Jumat, 8 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi rapat antara pejabat dan pengusaha - sukabumiheadline.com

Ilustrasi rapat antara pejabat dan pengusaha - sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Sosiolog Universitas Indonesia, Prof. Francisia Saveria Sika Ery Seda mengatakan bahwa tidak ada oligarki yang demokratis, termasuk di Indonesia.

Di kanal YouTube @stfilsafatdriyarkara dan TikTok @sociodemia Francisia Saveria meyakinkan bahwa kecenderungan saat ini penguasa menjadi pengusaha dan pengusaha jadi penguasa.

“Tidak ada oligarki yang demokratis. Yang terjadi sekarang di Indonesia dan di negara-negara lain, pola umumnya adalah penguasa jadi pengusaha, pengusaha jadi penguasa,” katanya dikutip sukabumiheadline.com, Jumat (8/5/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, dalam konteks relasi triangulasi antara negara, pasar, dan masyarakat, masyarakat civil society ini menjadi lemah dan dilemahkan karena kolusi antara negara para penguasa dengan pasar para pengusaha.

“Berapa contohnya termasuk di negara kita pengusaha jadi penguasa. Dalam konteks trias politika Montesquieu itu sudah bertentangan dengan aspek utama dari demokrasi,” jelas Francisia.

“Tidak bisa negara pasar masyarakat dikuasai oleh dia lagi, dia lagi, dia lagi. Oligarki itu, maaf, selalu buruk bagi demokrasi,” yakin dia.

Francisia kembali menegaskan, tidak ada oligarki yang demokratis. Bahkan jikapun dibalut dengan “kosmetik” (kepura-puraan) apapun, yang dibela oligarki adalah kepentingannya sendiri.

“Tidak ada oligarki yang demokratis, bapak ibu saudara-saudari sekalian,” tegas perempuan yang juga Guru Besar Fisipol UI tersebut.

“Mau dipake kosmetik apapun yang namanya oligarki itu yang dibela adalah kepentingannya sendiri dan kepentingan kelompoknya tidak mungkin oligarki itu membela kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Berita Terkait

Sayembara Rp250 juta dari KDM: Hadiah temukan Taufik Hidayat, DPO sekap dan aniaya pacar
Istana akhirnya berubah pikiran soal program MBG
Intip temuan pelanggaran HAM dalam program MBG versi Komnas HAM
Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 3: Ini prioritas Kementerian PU
Mendagri Tito Karnavian minta APBD untuk bangun jalan dan sekolah, bukan gaji timses
Komisi V DPR RI minta review desain Jalan Tol Bocimi ruas Cibadak-Sukabumi Barat
Acara silaturahmi dan doa bersama Viking Serang diserbu The Jakmania, balita terluka
Wakil Bupati ingin proyek jalan poros Lebak-Bogor-Sukabumi dibiayai CSR

Berita Terkait

Selasa, 23 Juni 2026 - 08:05 WIB

Sayembara Rp250 juta dari KDM: Hadiah temukan Taufik Hidayat, DPO sekap dan aniaya pacar

Jumat, 19 Juni 2026 - 13:00 WIB

Istana akhirnya berubah pikiran soal program MBG

Kamis, 18 Juni 2026 - 02:33 WIB

Intip temuan pelanggaran HAM dalam program MBG versi Komnas HAM

Selasa, 16 Juni 2026 - 08:02 WIB

Pembangunan Jalan Tol Ciawi – Sukabumi Seksi 3: Ini prioritas Kementerian PU

Senin, 15 Juni 2026 - 13:21 WIB

Mendagri Tito Karnavian minta APBD untuk bangun jalan dan sekolah, bukan gaji timses

Berita Terbaru

Ilustrasi ojek online atau ojol - sukabumiheadline.com

Regulasi

Mulai 1 Juli Grab dan Gojek resmi hanya tarik komisi 8%

Selasa, 23 Jun 2026 - 17:47 WIB