Sosiolog UI: Tak ada oligarki yang demokratis, pengusaha jadi penguasa tak akan bela rakyat

- Redaksi

Jumat, 8 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi rapat antara pejabat dan pengusaha - sukabumiheadline.com

Ilustrasi rapat antara pejabat dan pengusaha - sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Sosiolog Universitas Indonesia, Prof. Francisia Saveria Sika Ery Seda mengatakan bahwa tidak ada oligarki yang demokratis, termasuk di Indonesia.

Di kanal YouTube @stfilsafatdriyarkara dan TikTok @sociodemia Francisia Saveria meyakinkan bahwa kecenderungan saat ini penguasa menjadi pengusaha dan pengusaha jadi penguasa.

“Tidak ada oligarki yang demokratis. Yang terjadi sekarang di Indonesia dan di negara-negara lain, pola umumnya adalah penguasa jadi pengusaha, pengusaha jadi penguasa,” katanya dikutip sukabumiheadline.com, Jumat (8/5/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, dalam konteks relasi triangulasi antara negara, pasar, dan masyarakat, masyarakat civil society ini menjadi lemah dan dilemahkan karena kolusi antara negara para penguasa dengan pasar para pengusaha.

“Berapa contohnya termasuk di negara kita pengusaha jadi penguasa. Dalam konteks trias politika Montesquieu itu sudah bertentangan dengan aspek utama dari demokrasi,” jelas Francisia.

“Tidak bisa negara pasar masyarakat dikuasai oleh dia lagi, dia lagi, dia lagi. Oligarki itu, maaf, selalu buruk bagi demokrasi,” yakin dia.

Francisia kembali menegaskan, tidak ada oligarki yang demokratis. Bahkan jikapun dibalut dengan “kosmetik” (kepura-puraan) apapun, yang dibela oligarki adalah kepentingannya sendiri.

“Tidak ada oligarki yang demokratis, bapak ibu saudara-saudari sekalian,” tegas perempuan yang juga Guru Besar Fisipol UI tersebut.

“Mau dipake kosmetik apapun yang namanya oligarki itu yang dibela adalah kepentingannya sendiri dan kepentingan kelompoknya tidak mungkin oligarki itu membela kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Berita Terkait

Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan
BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu
Survei capres SMRC: Elektabilitas Prabowo tertinggal dari KDM, Anies ketiga
414 SPPG bermasalah, ratusan miliar dikembalikan ke kas negara
KDM bakal hapus angkot tua: Bukan hanya mobil bagus, tapi prilaku masyarakatnya
Survei SMRC: 13,5% kondisi politik Indonesia baik, 49,4% ekonomi buruk dan sangat buruk
Pernah ribut soal bahasa Sunda, Asep Nana Mulyana jabat Wakil Jaksa Agung, Kuntadi Jampidsus
Profil Sudaryono, kader Partai Gerindra jadi Kepala BGN, Nanik S Deyang mundur

Berita Terkait

Senin, 3 Agustus 2026 - 04:22 WIB

Putusan MK soal anggaran MBG dan pendidikan dipisah, DPR: Bukti RI bukan negara kekuasaan

Kamis, 30 Juli 2026 - 20:07 WIB

BGN pastikan program MBG Rp15 ribu per porsi tak turunkan kualitas menu

Rabu, 29 Juli 2026 - 20:47 WIB

Survei capres SMRC: Elektabilitas Prabowo tertinggal dari KDM, Anies ketiga

Rabu, 29 Juli 2026 - 13:57 WIB

414 SPPG bermasalah, ratusan miliar dikembalikan ke kas negara

Senin, 27 Juli 2026 - 13:56 WIB

KDM bakal hapus angkot tua: Bukan hanya mobil bagus, tapi prilaku masyarakatnya

Berita Terbaru

Honda PCX 160 2026 lebih irit BBM, 1 liter untuk 45 KM, cek harganya - Honda

Bisnis

5 motor terpopuler dan terlaris di Indonesia 2026

Rabu, 5 Agu 2026 - 02:47 WIB

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi: Raperda PPT PKSDA dan evaluasi APBD 2026 - Setwan DPRD Kabupaten Sukabumi

Legislatif

DPRD Kabupaten Sukabumi bentuk Pansus perubahan Perumda TJM

Selasa, 4 Agu 2026 - 20:07 WIB