Sosiolog UI: Tak ada oligarki yang demokratis, pengusaha jadi penguasa tak akan bela rakyat

- Redaksi

Jumat, 8 Mei 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi rapat antara pejabat dan pengusaha - sukabumiheadline.com

Ilustrasi rapat antara pejabat dan pengusaha - sukabumiheadline.com

sukabumiheadline.com – Sosiolog Universitas Indonesia, Prof. Francisia Saveria Sika Ery Seda mengatakan bahwa tidak ada oligarki yang demokratis, termasuk di Indonesia.

Di kanal YouTube @stfilsafatdriyarkara dan TikTok @sociodemia Francisia Saveria meyakinkan bahwa kecenderungan saat ini penguasa menjadi pengusaha dan pengusaha jadi penguasa.

“Tidak ada oligarki yang demokratis. Yang terjadi sekarang di Indonesia dan di negara-negara lain, pola umumnya adalah penguasa jadi pengusaha, pengusaha jadi penguasa,” katanya dikutip sukabumiheadline.com, Jumat (8/5/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurutnya, dalam konteks relasi triangulasi antara negara, pasar, dan masyarakat, masyarakat civil society ini menjadi lemah dan dilemahkan karena kolusi antara negara para penguasa dengan pasar para pengusaha.

“Berapa contohnya termasuk di negara kita pengusaha jadi penguasa. Dalam konteks trias politika Montesquieu itu sudah bertentangan dengan aspek utama dari demokrasi,” jelas Francisia.

“Tidak bisa negara pasar masyarakat dikuasai oleh dia lagi, dia lagi, dia lagi. Oligarki itu, maaf, selalu buruk bagi demokrasi,” yakin dia.

Francisia kembali menegaskan, tidak ada oligarki yang demokratis. Bahkan jikapun dibalut dengan “kosmetik” (kepura-puraan) apapun, yang dibela oligarki adalah kepentingannya sendiri.

“Tidak ada oligarki yang demokratis, bapak ibu saudara-saudari sekalian,” tegas perempuan yang juga Guru Besar Fisipol UI tersebut.

“Mau dipake kosmetik apapun yang namanya oligarki itu yang dibela adalah kepentingannya sendiri dan kepentingan kelompoknya tidak mungkin oligarki itu membela kepentingan masyarakat,” pungkasnya.

Berita Terkait

Nyerah, DPRD dan Pemprov Jawa Barat akhirnya sepakat ngutang Rp3,4 triliun
MK tolak gugatan, Suket Kemendikbud tentang Ijazah Gibran dan keadilan publik
BGN uji coba program MBG konsep prasmanan: Siswa piket hingga dapur di sekolah
Profil Wahyu Hadiningrat, putra Banten dan Jawa Barat di pucuk pimpinan Polri
Baru lima bulan menjabat, Irjen Pipit Rismanto diganti Irjen Pol Hengki sebagai Kapolda Jabar
Sukabumi masuk Top 10 IID versi BSKDN
Daftar 25 anggota Wantimpres dilantik Prabowo, ada Babah Alun hingga sosok kontroversial
Arrmanatha Nasir dilantik jadi Menlu gantikan Sugiono, ini profilnya

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 04:55 WIB

Nyerah, DPRD dan Pemprov Jawa Barat akhirnya sepakat ngutang Rp3,4 triliun

Selasa, 6 Oktober 2026 - 23:50 WIB

MK tolak gugatan, Suket Kemendikbud tentang Ijazah Gibran dan keadilan publik

Selasa, 6 Oktober 2026 - 05:28 WIB

BGN uji coba program MBG konsep prasmanan: Siswa piket hingga dapur di sekolah

Senin, 5 Oktober 2026 - 23:40 WIB

Profil Wahyu Hadiningrat, putra Banten dan Jawa Barat di pucuk pimpinan Polri

Minggu, 4 Oktober 2026 - 19:04 WIB

Baru lima bulan menjabat, Irjen Pipit Rismanto diganti Irjen Pol Hengki sebagai Kapolda Jabar

Berita Terbaru