Tegas, menteri berdarah Sukabumi ini sebut PIK 2 bukan Proyek Strategis Nasional

- Redaksi

Selasa, 21 Januari 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

sukabumiheadline.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 bukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut Airlangga, persepsi proyek PIK 2 bagian dari PSN adalah anggapan kurang tepat.

Sebab, kata Airlangga, proyek yang termasuk PSN adalah ekowisata Tropical Coastland yang digarap PT Agung Sedayu Group yang berdampingan dengan PIK 2.

“PIK itu bukan PSN, yang PSN itu ecotourism-nya,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta pada Jumat (17/1/2025) lalu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menteri yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar berdarah Sukabumi, Jawa Barat, itu berujar pemerintah akan mengkaji ulang semua rencana proyek PSN, termasuk proyek ekowisata di kawasan PIK 2. Baca selengkapnya: Airlangga Hartarto, Menteri dan Politikus Berdarah Sukabumi

Dia memberi contoh beberapa PSN lainnya, seperti Tanjung Kelayang di Bangka Belitung, Likupang di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, hingga Lido di Jawa Barat. “Itu kita kaji semua,” ucap Airlangga.

Baca Juga :  Ketum Partai Golkar Diperiksa Kasus Ekspor Minyak Sawit, Ini Kata Kejagung

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengevaluasi PSN warisan mantan presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sufmi Dasco Ahmad mengatakan evaluasi tersebut dilakukan lantaran ada sejumlah PSN yang dinilai kurang berguna untuk masyarakat.

“Pak Prabowo akan melakukan hal-hal kecil untuk rakyat untuk kemudian bagaimana supaya mengevaluasi yang namanya proyek-proyek strategis nasional yang kurang berguna untuk masyarakat,” kata Sufmi dalam seminar di Jakarta, Selasa (7/1/2025), seperti dikutip Antara.

Politikus Partai Gerindra ini menyadari keputusan Prabowo akan membuat sejumlah pihak akan kurang senang dengan langkah pemerintah tersebut. Namun, kata dia, kepala negara bertekad bahwa evaluasi PSN tetap harus dilakukan apa pun risikonya.

Penetapan status PSN terhadap proyek properti Pantai Indah Kapuk 2 di pantai utara Jakarta dan Tangerang, Banten, pada Maret 2024 menuai kontroversi. Proyek yang digarap pengusaha pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan tersebut disinggung Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid. Nusron mengklaim telah mengantongi dugaan pelanggaran di PIK 2, salah satunya sebagian area proyek strategis di PIK 2 yang berada di kawasan hutan lindung.

Baca Juga :  Tol Bocimi Seksi 3 Dicoret dari Proyek Strategis Nasional

Polemik muncul sejak status PSN untuk PIK 2 diberikan pemerintahan Presiden Joko Widodo kepada Aguan. Pemberian status PSN ini ditengarai sebagai imbalan karena mau berinvestasi dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dalam wawancara Majalah Tempo edisi 8 Desember 2024, Aguan menjelaskan bahwa PIK 2 bukan bagian dari PSN. Menurut dia, lahan hijau yang berada di sekitar pesisir Jakarta tak akan berubah. Selama ini daerah itu tak pernah dirawat dan kerap terkena abrasi. “Ini ada barang mati menjadi hidup,” kata Aguan di kantor pemasaran PIK 2, Jakarta Utara, Selasa, 26 November 2024.

Berita Terkait

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi
Kemendagri beri peluang Jawa Barat dipecah 5 provinsi, ini daftarnya
Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara
Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye
Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan
Singgung Sukabumi, alasan KDM cuek bencana di Purwakarta: Bupatina geus alus
Warga Pajampangan dimanja KDM, ini program 2026 di selatan Sukabumi
Agar tak sok jago, Komisi III DPR RI: Seragam ormas tak boleh loreng

Berita Terkait

Kamis, 26 Juni 2025 - 08:00 WIB

Selusin wanita terlibat prostitusi online, siap dikirim ke Sukabumi

Kamis, 26 Juni 2025 - 04:54 WIB

Kemendagri beri peluang Jawa Barat dipecah 5 provinsi, ini daftarnya

Rabu, 25 Juni 2025 - 11:29 WIB

Isyarat dari Gubernur Jawa Barat, lupakan Kabupaten Sukabumi Utara

Jumat, 20 Juni 2025 - 19:29 WIB

Respons PP soal larangan seragam ormas mirip TNI-Polri: Mana ada tentara oranye

Kamis, 19 Juni 2025 - 16:56 WIB

Wagub Erwan jengkel Sekda Jabar tak pernah ngantor, minta DPRD turun tangan

Berita Terbaru

Internasional

Hasil perang 12 hari vs Iran, ekonomi Israel ambruk

Kamis, 26 Jun 2025 - 13:00 WIB